Hatta: Harga Solar Rendah adalah Wajar

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan bahwa harga solar bersubsidi yang lebih rendah daripada bensin adalah hal yang wajar, andai memang kebijakan harganya seperti itu. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Senin (13/5). “Kalau usulan solar nanti lebih rendah, itu karena solar menyangkut pertama transportasi, menyangkut basic logistic kita,” kata Hatta. Alasan kedua, adalah karena solar digunakan oleh nelayan. “Sebagian solar itu banyak diunakan masyarakat kita pengguna angkutan umum yang paling bawah,” tambahnya.

Namun begitu, Hatta belum menjelaskan berapa jumlah subsidi yang akan dipangkas, baik untuk bensin maupun solar. “Soal berapa besar, itu pembicaraan dengan DPR. Walau DPR sudah memberikan kewenangan pada pemerintah atas dasar UU APBN 2013 untuk memutuskan masalah BBM dinaikkan atau tidak, dalam rapat paripurna dan itu di tangan pemerintah, akan tetapi tetap saja RAPBN diajukan karena beberapa asumsi makro berubah. Termasuk juga terkait penghematan BBM kita, itu juga dalam RAPBN P,” jelas Hatta.

Menanggapi penyelundupan solar yang lebih banyak daripada bensin, Hatta hanya berkomentar singkat, “Kalau bicara selundup menyelundup, ya harus diberantas,” ujar dia. Meskipun Hatta belum mengumumkan berapa jumlah kenaikannya, namun Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana sudah mengeluarkan besaran kenaikan yang akan dilakukan emerintah, yaitu Rp6.500/liter untuk bensin premium dan Rp5.500 untuk solar. \"Premium (naik) Rp2.000, solar (naik) Rp1.000,\" kata Armida.

Finalisasi kenaikan harga BBM subsidi, lanjut Armida, akan dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden SBY. Kemudian baru diserahkan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013. \"Persisnya besok ya. Kan ini masih finalisasi pemerintah, baru nanti dibahas lagi di DPR,\" kata Armida. Hal krusial yang masuk dalam finalisasi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). \"Berapanya besok, ya, tapi intinya penguatan yang ada itu sudah bolak-balik diceritakan. Program Keluarga Harapan, Raskin, Beasiswa Miskin, lalu program khususnya BLSM 5 bulan Rp150 ribu, rumah tangga sasarannya 15,5 juta, kemudian infrastruktur pedesaan,\" jelas Armida.

Kenaikan harga BBM subsidi ini targetnya dilakukan awal Juni 2013, bila pembahasan RAPBN-P 2013 telah disahkan oleh DPR. Pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM untuk menghindari pelanggaran bahwa defisit APBN maksimal hanya 3% dari PDB. Sejauh ini memang belum ada pelanggaran, tetapi kemungkinan tersebut besar terjadi kalau biaya subsidi BBM terus digelontorkan. Padahal permintaan BBM dalam negeri terus meningkat dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika terus melemah. Asumsi dalam APBN 2013, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp9.300/USD, sementara yang terjadi sepanjang 2013, nilai tukar rupiah tidak jauh-jauh dari angka Rp9.700/USD. Target lifting minyak juga jauh dari asumsi APBN. Dalam APBN tertulis asumsi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, sementara kenyataannya lifting minyak sepanjang tahun 2013 berjalan adalah sebesar 840 ribu barel per hari. Kesalahan asumsi ini membuat APBN yang dibuat menjadi kacau dan perlu segera direvisi lewat APBN-P. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Dafam Patok Harga IPO Rp 115 Per Saham

Pemilik jaringan hotel Dafam, PT Dafam Property Indonesia Tbk mematok harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO)…

RS Hermina Bidik Dana IPO Rp 1,75 Triliun - Harga Rp3.7000 –Rp.500 Per Saham

NERACA Jakarta – Menjangkau pasar lebih luas lagi dengan terus membangun rumah sakit baru, induk perusahaan rumah sakit Hermina, PT…

Surya Pertiwi Bidik Dana Segar Rp 1 Triliun - Harga IPO Rp1160-1.520 Per Saham

NERACA Jakarta – Danai pembangunan dua pabrik baru, perusahaan perdagangan dan agen tunggal saniter dan fitting merek TOTO, PT Surya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…