Hatta: Harga Solar Rendah adalah Wajar

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan bahwa harga solar bersubsidi yang lebih rendah daripada bensin adalah hal yang wajar, andai memang kebijakan harganya seperti itu. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Senin (13/5). “Kalau usulan solar nanti lebih rendah, itu karena solar menyangkut pertama transportasi, menyangkut basic logistic kita,” kata Hatta. Alasan kedua, adalah karena solar digunakan oleh nelayan. “Sebagian solar itu banyak diunakan masyarakat kita pengguna angkutan umum yang paling bawah,” tambahnya.

Namun begitu, Hatta belum menjelaskan berapa jumlah subsidi yang akan dipangkas, baik untuk bensin maupun solar. “Soal berapa besar, itu pembicaraan dengan DPR. Walau DPR sudah memberikan kewenangan pada pemerintah atas dasar UU APBN 2013 untuk memutuskan masalah BBM dinaikkan atau tidak, dalam rapat paripurna dan itu di tangan pemerintah, akan tetapi tetap saja RAPBN diajukan karena beberapa asumsi makro berubah. Termasuk juga terkait penghematan BBM kita, itu juga dalam RAPBN P,” jelas Hatta.

Menanggapi penyelundupan solar yang lebih banyak daripada bensin, Hatta hanya berkomentar singkat, “Kalau bicara selundup menyelundup, ya harus diberantas,” ujar dia. Meskipun Hatta belum mengumumkan berapa jumlah kenaikannya, namun Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana sudah mengeluarkan besaran kenaikan yang akan dilakukan emerintah, yaitu Rp6.500/liter untuk bensin premium dan Rp5.500 untuk solar. \"Premium (naik) Rp2.000, solar (naik) Rp1.000,\" kata Armida.

Finalisasi kenaikan harga BBM subsidi, lanjut Armida, akan dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden SBY. Kemudian baru diserahkan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013. \"Persisnya besok ya. Kan ini masih finalisasi pemerintah, baru nanti dibahas lagi di DPR,\" kata Armida. Hal krusial yang masuk dalam finalisasi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). \"Berapanya besok, ya, tapi intinya penguatan yang ada itu sudah bolak-balik diceritakan. Program Keluarga Harapan, Raskin, Beasiswa Miskin, lalu program khususnya BLSM 5 bulan Rp150 ribu, rumah tangga sasarannya 15,5 juta, kemudian infrastruktur pedesaan,\" jelas Armida.

Kenaikan harga BBM subsidi ini targetnya dilakukan awal Juni 2013, bila pembahasan RAPBN-P 2013 telah disahkan oleh DPR. Pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM untuk menghindari pelanggaran bahwa defisit APBN maksimal hanya 3% dari PDB. Sejauh ini memang belum ada pelanggaran, tetapi kemungkinan tersebut besar terjadi kalau biaya subsidi BBM terus digelontorkan. Padahal permintaan BBM dalam negeri terus meningkat dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika terus melemah. Asumsi dalam APBN 2013, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp9.300/USD, sementara yang terjadi sepanjang 2013, nilai tukar rupiah tidak jauh-jauh dari angka Rp9.700/USD. Target lifting minyak juga jauh dari asumsi APBN. Dalam APBN tertulis asumsi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, sementara kenyataannya lifting minyak sepanjang tahun 2013 berjalan adalah sebesar 840 ribu barel per hari. Kesalahan asumsi ini membuat APBN yang dibuat menjadi kacau dan perlu segera direvisi lewat APBN-P. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Trimuda Tetapkan Harga Rp 150 Persaham - Bidik Dana IPO Rp 30 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang kargo dan logistik PT Trimuda Nuansa Citra berencana untuk menjual saham ke…

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun NERACA Serang - Hasil monitoring Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Banten di Kota…

Kenaikan Harga: Agar Janji tidak Hanya Tinggal Janji

Oleh: Pril Huseno Para ibu rumah tangga agaknya bisa sedikit tenang. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito menjamin, sampai dengan lebaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…