Kemenperin Terus Dorong Hilirisasi Industri Rotan

Tingkatkan Nilai Tambah

Selasa, 14/05/2013

NERACA

Jakarta - Sebagai salah satu bahan baku industri, rotan menjadi salah satu bidikan Kementrian Perindustrian untuk terus ditingkatkan nilai tambahnya. Karena dengan meningkatkan nilai tambah rotan sebagai bahan baku industri hilir berbasis agro, diharapkan mampu menimbulkan multi effect yang positif dalam skala luas.

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengungkap peningkatan nilai tambah rotan mampu membantu menumbuhkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, peningkatan keterampilan, dan menumbuhkembangkan industri pendukung terkait lainnya.

“Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 85% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Philippina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya. Daerah penghasil rotan di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua,” ujar Wamenperin.

Selama ini, menurut Wamenperin, rotan mentah diekspor tanpa diolah sehingga nilai tambahnya diperoleh negara lain. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor rotan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan yang berlaku pada tahun 2012.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian juga telah mengeluarkan peraturan tentang alur pemetaan (road map) industri furnitur, terutama furnitur rotan. Hal tersebut tertuang dalam Permenperin No. 90 Tahun 2011 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Furnitur Tahun 2012-2016.

Dampak dari kebijakan pelarangan ekspor rotan tersebut, total nilai ekspor produk rotan sepanjang tahun 2012 mencapai US$ 202,67 juta yang terdiri dari rotan furnitur senilai US$ 151, 64 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US$ 51,03 juta. “Angka ekspor produk rotan tersebut mengalami peningkatan 71% jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2011,” papar Wamenperin lewat rilis yang diterima Neraca, Senin (13/5).

Dorong Industri Furniture

Tercatat, pada 2011, total ekspor produk rotan senilai US$ 143,22 juta yang terdiri dari rotan furnitur sebesar US$ 128, 11 juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar US$ 15,11 juta. Wamenperin berharap program tersebut dapat mendorong berkembangnya industri furnitur rotan di daerah penghasil bahan baku rotan, memberdayakan industri kecil dan menengah furnitur rotan di sentra industri rotan, serta meningkatkan daya saing industri rotan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya rotan yang ada.

Sementara itu, latar belakang diterapkan kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan adalah karena selama lima tahun terakhir (2007-2011), perkembangan ekspor furnitur terus mengalami penurunan dengan tren negatif sebesar 14,05%. Nilai tertinggi ekspor furnitur dicapai pada 2007 yakni sebesar US$353,19 juta, namun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2011 yang hanya tercatat sebesar US$199,89 juta.

Seperti diketahui oleh khalayak, Indonesia merupakan penghasil bahan baku rotan terbesar di dunia, yaitu sebesar 85%. Namun, pemerintah menginginkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan baku terbesar, tetapi juga menjadi produsen produk jadi rotan utama dunia. Kebijakan penutupan ekspor bahan baku rotan ternyata telah memberikan hasil nyata yang positif bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah bercitacita menjadikan Indonesia menjadi satusatunya produsen produk jadi atau furnitur rotan di dunia. "Kami sangat mendorong proses penambahan nilai bahan baku rotan dilakukan di dalam negeri agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar," ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melalui keterangan terrulis yang diterima Neraca.

Berdasarkan data Laporan Surveyor (LS), nilai ekspor produk rotan pada periode 1 Januari 25 Mei 2012 ternyata telah mencapai US$92,30 juta. Nilai ekspor produk rotan yang cukup unggi tersebut disumbang dari ekspor produk rotan furnitur senilai US$69,72 juta dan anyaman senilai US$22,59 juta.

Pada kunjungannya ke industri rotan di Katingan, Kalimantan bersama Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, kemarin, Gita menjelaskan, bahwa proses penambahan nilai (hilirisasi) jelas akan menguntungkan Indonesia, terutama dari sisi peningkatan daya saing produk dalam negeri, menambah lapangan tenaga kerja, hingga menaikkan nilai ekspor nasional dan penerimaan devisa negara. "Pada akhimya, kebijakan rotan ini akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Berbagai upaya telah dan akan ditempuh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. "Pertama, kita harus memastikan bahwa bahan baku rotan tersedia bagi industri produk jadi rotan di dalam negeri. Kemudian, kita juga harus mendorong penyerapan bahan baku rotan secara optimal oleh industriindustri tersebut dengan cara membangun sentrasentra industri pengolahan di wilayah sekitar penghasil bahan baku rotan," ujar Gita.

Dia menambahkan, desain produk rotan juga harus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian lingkungan agar industri rotan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Gita menghimbau agar para pengusaha rotan tidak hanya mengandalkan pasar ekspor, melainkan juga harus memanfaatkan pasar domestik Indonesia yang sangat potensial.