Industri Hulu Migas Kekurangan Tenaga Ahli

Selasa, 14/05/2013

NERACA

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengkhawatirkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor hulu migas nasional yang kini sangat minim menyusul ditetapkannya tahun ini sebagai tahun pengeboran.

Menurut dia, dengan ditetapkannya 2013 sebagai tahun pengeboran seharusnya diimbangi dengan ketersediaan SDM di sektor hulu migas dapat meningkat. Apalagi penetapan zero decline (penurunan nol persen produksi lifting) lifting juga perlu dikontribusi oleh tenaga-tenaga ahli di sektor hulu. "Sekarang ini kita punya rig banyak. Tapi sayang tidak ada orang untuk mau memanfaatkannya. Ahli hulu migas di sini minim lantaran banyak yang ke luar negeri," tutur Rudi di kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (13/5).

Menurut dia, Presiden telah mengingatkan dirinya agar ahli sektor hulu migas didorong dan ditingkatkan di dalam negeri, agar ke depan mampu memacu produksi lifting migas nasional. Selain itu, dorongan pemerintah untuk menjaga iklim investasi sektor hulu migas perlu dijaga seiring program zero decline di 2013. "Kita tahan penurunan laju produksi di tahun ini agar zero decline tercapai. Memang kami sadari ketersediaan SDM di sektor hulu migas sangat minim. Hal ini memang perlu menjadi perhatian kita ke depannya," ucapnya.

Lebih lanjut Rudi menyampaikan, hingga kini target produksi lifting minyak mencapai 830 ribu barel per hari (bph). Dari hasil tersebut, secara rata-rata di bulan ini lifting minyak mengalami peningkatan sebesar 840 ribu bph. "Hasil merupakan capaian di atas target zero decline dari hasil per Desember 2012 yang hanya 825 ribu bph. Kami sendiri ingin genjot agar target zero decline dengan rata-rata produksi lifting meningkat sampai 840 ribu bph," ujarnya.

Rudi juga memaparkan setidaknya Indonesia membutuhkan 100 tenaga ahli setiap tahun untuk pemboran guna mendukung industri hulu migas nasional. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak tenaga ahli pemboran di Indonesia akan tetapi tenaga tersebut lebih memilih ke luar negeri. "Lantaran hanya bergaji maksimal Rp 25 juta setiap bulan, banyak SDM mumpuni bidang pemboran harus lari ke luar negeri," jelasnya.

Di luar negeri, kata Rudi, tenaga ahli pemboran asal Indonesia bergaji minimal Rp 150 juta. Tak heran jika bekas anak didiknya di ITB lebih memilih merantau ke Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah untuk sekedar mencari upah besar. "Mau bagaimana lagi? Memang gaji di sini masih kecil, kisaran Rp 15 juta-Rp 25 juta."

Tak sekedar masalah upah, Rudi melihat kerja di lapangan migas masih belum menjadi primadona sebagian anak muda Indonesia. Anak muda sekarang, cenderung memilih kerja kantoran dengan pakaian rapi, berdasi, serta dibumbui semerbak wewangian. Padahal, sebelum menjabat Kepala SKK Migas, dirinya juga menghadapi pekerjaan lapangan yang sangat keras dan mengandalkan otot serta pikiran.

Selain selera kerja, institusi pendidikan yang membuka jurusan teknis perminyakan dengan kualitas bagus juga masih jarang. Menurut Rudi, saat ini hanya ITB yang mampu mencetak lulusan teknik perminyakan dengan standar tinggi. Ia berharap institusi pendidikan lainnya mulai tertarik dan konsentrasi pada jurusan perminyakan tanpa mengorbankan kualitasnya. "Di ITB saja, rata-rata hanya meluluskan 10 mahasiswa pertambangan setiap tahun. Ini sangat kurang," ujarnya.

Praktik yang jamak, kata Rudi, K3S cenderung mengambil tenaga kerja asing dan dipekerjakan pada lapangan migas nasional. Daripada mengambil tenaga kerja asing, Rudi menyarankan K3S memilih SDM asli Indonesia yang kemampuannya tak kalah dengan tenaga asing.

Masalah Budaya

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, masalah kultur di perusahaan Indonesia yang kadang kurang kondusif bisa menjadi penghalang produktivitas mereka yang sebelumnya bekerja di perusahaan asing. "Belum tentu mereka yang tadinya bekerja di perusahaan asing mau bekerja di BUMN. Suasana dan iklim kerjanya berbeda. Belum lagi soal intrik yang kerap terjadi. Jadi ini masalah kultur," kata Faisal.

Namun bagi Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar menilai sejauh ini kondisinya aman-aman saja. "Coba saja tanyakan ke orang-orang eks Arco yang sekarang bekerja di Offshore Northwest Java (ONWJ) dan orang-orang eks Kodeco yang sekarang di West Madura Offshore (WMO). Itu sekarang punya Pertamina semua. Tanya ke mereka. Aman-aman saja tuh. Yang namanya kultur perusahaan tidak bisa njeglek begitu saja. Itu sudah disesuaikan oleh Pertamina. Mereka tetap dengan prosedur yang sama. Cuma sekarang pemilik sahamnya adalah pemerintah Indonesia lewat Pertamina," kata Andang.

Meski demikian, dia mengakui kalau kadang-kadang masalah itu juga terjadi. "Kalau kulturnya membuat teknologi jadi tidak jalan karena orang merasa tidak nyaman, memang ada yang seperti itu," kata dia.