Produksi Minyak Hanya 841 Ribu di Kuartal Pertama

Asumsi APBN 900 Ribu BPH

Selasa, 14/05/2013

NERACA

Jakarta – Produksi minyak Indonesia dalam periode Januari-April 2013 mencapai 841 ribu barel per hari (bph). Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini di Jakarta, Senin (13/5). “Saya membuat range produksi 830-850 ribu barel per hari. Ternyata sampai April produksi tidak turun. Khusus bulan Mei, sampai dengan tanggal 12, rata-rata hanya 841 ribu barel per hari,” jelas Rudi. Meskipun begitu, realisasi produksi tersebut jauh lebih rendah daripada asumsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), yaitu 900 ribu barel per hari. Dalam APBN-P (Perubahan), kata Rudi, kemungkinan asumsi lifting minyak akan direvisi menjadi 840 ribu barel per hari.

Menurut Rudi, asumsi pemerintah yang menyatakan lifting minyak 900 ribu barel per hari baru bisa dicapai pada 2014. “Pada 2014, setinggi-tingginya 900 (ribu barel per hari), dan sekurang-kurangnya 860 (ribu barel per hari), tergantung capaian dari Banyu Urip. Baru 2015 tercapai 1 juta barel per hari,” jelas Rudi. Banyu Urip adalah satu dari lima proyek utama hulu migas yang akan memberikan tambahan produksi signifikan mulai tahun 2015. Empat proyek lainnya adalah Indonesia Deep Water Development (IDD), Masela, Muara Bakau Jangkrik dan Jangkrik North East, serta Tangguh Train III.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan proyek Banyu Urip telah mencapai 48,8%. Sampai saat ini sudah dimulai pemboran 2 buah sumur dari 42 buah sumur yang direncanakan. Realsisasi pencapaian produksi akan sebesar 165 ribu barel per hari. Tetapi capaian ini sangat tergantung kelancaran kegiatan di lapangan. “Kita sudah lifting 7 bulan. Akibat Perda (Pemda Bojonegoro No. 23 Tahun 2012), yang dulu rencana Mei, mundur September. Seminggu yang lalu saya meresmikan pemboran pertama, pada 30 April siang. Dan sumur yang kedua 30 April malam. Jadi 2 Rigg sudah mengebor di Cepu,” jelasnya.

Proyek kedua adalah IDD. Renegosiasi IDD dilakukan karena biaya proyek yang meningkat tajam akibat asumsi harga dan risiko pasar yang berubah. “IDD tiga minggu lalu sudah saya tanda tangani,” kata dia. Proyek ketiga adalah Muara Bakau Jangkrik dan Jangkrik North East. “Muara Bakau ini termasuk cepat, karena PoD (Plan of Development/rencana pembangunan- nya bulan Oktober sudah dikeluarkan. Dan sekarang alokasi gasnya sudah kita tanda tangani. Sekarang dari sisi bisnis sudah jualan gas, dan sisi teknis juga mulai tender-tender,” ujar Rudi, menjelaskan.

Sementara proyek keempat, Tangguh Train III, dilakukan renegosiasi untuk menjaga penerimaan negara, khususnya penerimaan daerah penghasil dalam hal ini adalah Teluk Bintuni, tidak berkurang dari penerimaan daerah tahun 2013 saat Train III mulai diinvestasikan. Hasilnya, disepakati pada tahun 2013 daerah penghasil akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp70 miliar. Jumlah ini jauh meningkat dari sebelumnya, yaitu sebesar Rp5 miliar. Proyek terakhir yang akan mengungkit produksi Indonesia mulai 2015 adalah Masela. Kontrak Inpex di masela habis tahun 2028. “Teman-teman di Inpex butuh kepastian. Dia minta jaminan diperpanjang, tapi peraturan mengatakan perpanjangan diberikan kalau sudah 10 tahun atau kurang menjelang habisnya kontrak. Sementara masih belasan tahun lagi. Ini yang dispute,” jelas Rudi.

Untuk mengembangkan produksi, kata Rudi, perlu juga dipermudah izinnya. Selama ini, untuk membor satu lubang saja perlu izin IMB, izin penggunaan air, izin penggunaan jalan, izin penggunaan genset, izin amdal, dan masih banyak lagii yang kalau ditotal sampai 30 lebih jenis izin. “Presiden meminta Kementerian ESDM menjadikannya tujuh izin saja. ESDM bilang mau bikin satu pintu, Pak Susilo (Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM) yang janji. Di rapat kabinet sorenya, presiden bahas, bukan hanya migas, tapi juga MP3EI supaya memangkas perizinan. Perizinan ini yang jadi keluhan para investor,” jelas Rudi.

Untuk menambah produksi pad ajangka menengah, yaitu 5-10 tahun mendatang, SKK Migas mendorong Kontraktor KKS menerapkan teknologi lanjutan (Enhance Oil Recovery). Khusus pada Wilayah Kerja Pertamina yang menjadi harapan peningkatan produksi nasional, SKK Migas mengusahakan agar segera dilakukan program kemitraan dengan pihak ketiga. Mekanisme yang diterapkan adalah No Cure No Pay, yaitu jika peningkatan produksi tidak terjadi, maka tidak ada pembayaran. [iqbal]