Pemerintah Tetapkan Defisit Anggaran 2,5%

APBN-P 2013

Senin, 13/05/2013

NERACA

Jakarta- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan 2013, yang akan segera diajukan Pemerintah, ditetapkan di angka 2,5% Menurut dia, Pemerintah berupaya untuk menekan defisit anggaran, dengan cara, melakukan pemotongan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), menerbitkan surat utang (obligasi) dan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

"Defisit anggaran ditetapkan maksimal 2,5%, dan ini sudah dihitung. Untuk pemotongan belanja, penyesuaian harga dan penarikan utang Pemerintah, itu juga sudah menghitung potensi berkurangnya penerimaan (negara) dari target," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (10/5) pekan lalu.

Menurut dia, tindakan tersebut harus dilakukan lantaran penerimaan negara melalui sektor pajak diperkirakan relatif stagnan hingga akhir tahun ini akibat perekonomian global yang belum membaik. "Penerimaan sudah tidak ada potensi penambahan. Artinya, memang kita (harus) memotong anggaran," katanya.

Terkait penerbitan obligasi, Bambang memastikan penerbitan surat utang tersebut akan dilakukan sesuai kebutuhan dalam pembiayaan dan tidak secara berlebihan, hanya untuk menjaga agar defisit anggaran tidak terlalu besar. "Kalau menambah terlalu banyak di pembiayaan akan susah, karena pasar tahunya kita sudah punya rencana awal, dan bila terlalu besar kita khawatir cost dari surat utangnya tidak optimal," ujar Bambang.

Selain menghitung besaran kompensasi untuk masyarakat miskin, Pemerintah juga sedang menghitung penambahan alokasi belanja infrastruktur dalam APBN-Perubahan untuk kelompok masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM Bersubsidi.

"Kita juga harus perkuat infrastruktur yang punya pengaruh terhadap kelompok masyarakat tersebut, seperti irigasi, air bersih, yang memang menjadi dasar kebutuhan masyarakat," terangnya. Pemerintah, kata Bambang, segera mengajukan APBN-Perubahan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Pasalnya saat ini, sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran.

Selain itu, pengajuan APBN-Perubahan ini juga membahas penambahan belanja bantuan sosial sebagai kompensasi yang belum dianggarkan dalam APBN, untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. Informasi saja, asumsi makro dalam APBN 2013, antara lain pertumbuhan ekonomi 6,8%, laju inflasi 4,9% (year on year/yoy), tingkat bunga SPN tiga bulan 5%, nilai tukar Rp9.300 per dolar AS, harga ICP US$100 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari dan lifting gas 1.360.000 setara minyak.

Sebelumnya, kendati industri non-migas nasional bisa tumbuh 6,4% sepanjang 2012 lalu atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 6,2%, namun daya saing produk untuk tujuan ekspor hingga saat ini masih terbilang lemah. Lemahnya daya saing barang ekspor kita tercermin jelas dari melorotnya kinerja ekspor pada 2012.

Anjloknya ekspor nasional dari US$203 miliar di 2011 menjadi hanya US$174 miliar di 2012 mencerminkan produk Indonesia tidak bermutu sehingga kalah bersaing dengan negara-negara lain. Celakanya, komoditas olahan Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor sehingga ketika ekspor meningkat, akan segera diiringi dengan kenaikan impor bahan penolong.

Lebih celaka lagi, diakui maupun tidak, ekspor Indonesia belum mengandalkan produk olahan, melainkan masih mengandalkan ekspor berupa bahan baku, mulai dari komoditas tambang, hasil hutan, produk perkebunan, hingga ikan segar. [ardi]