Pemerintah Jangan Ragu Menaikkan - Harga BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Kalangan pengamat menilai seharusnya Pemerintah secepatnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menilai kalau mayoritas dunia usaha dan investor sejak dua tahun lalu sudah siap mengantisipasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Akan tetapi, dirinya menuding Pemerintah yang justru kurang tegas dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan harga Rp6.500 per liter adalah angka yang ideal untuk harga BBM Bersubsidi yang baru pasca pembahasan APBN-Perubahan 2013. \"Kondisi itu menimbulkan ketidakpastian yang lebih merugikan daripada kenaikan BBM. Ketidakpastian itu juga ikut mendorong S&P menurunkan outlook ekonomi kita dan Moody\'s memberikan peringatan kemungkinan penurunan peringkat. Menurut saya, harga Rp6.500 cukup ideal. Dampak kenaikan harga dengan angka tersebut terhadap inflasi masih bisa ditolerir,\" kata Wijayanto di Jakarta, pekan lalu.

Lebih lanjut dia mengungkap bahwa anggaran yang bisa dihemat dengan kenaikan harga tersebut mencapai Rp90 triliun hingga Rp95 triliun. Bahkan, Wijayanto memperkirakan penghematan yang dilakukan bisa di atas Rp100 triliun jika diasumsikan terjadi penurunan konsumsi akibat kenaikan harga.

Sementara untuk investasi di Indonesia, Wijayanto mengatakan masih tetap menarik meskipun menghadapi tantangan ketidakpastian iklim berusaha, termasuk ketidakpastian hukum dan kebijakan Pemerintah. Dalam konteks tersebut, lanjut dia, keputusan Pemerintah mengurangi subsidi lebih berperan sebagai obat, bukan menimbulkan masalah baru bagi dunia usaha.

\"Idealnya, separuh penghematan dikembalikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa, program kesehatan, beras murah, dan alternatif terakhir adalah BLT (bantuan langsung tunai). Sisanya untuk membiayai pembangunan. Yang terpenting, pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk memperbaiki keuangan dalam negeri,\" ungkap dia.

Wijayanto juga mengatakan, pengurangan subsidi BBM akan memperbaiki kondisi fiskal Indonesia daam konteks mengurangi defisit perdagangan dan defisit anggaran. Pengurangan subsidi juga bisa memperbaiki profil APBN apabila anggaran untuk infrastruktur dialokasikan lebih banyak.

\"Pengurangan subsidi BBM juga akan memperbaiki struktur ekonomi kita. Selama ini subsidi telah mendorong perekonomian kita ke sektor-sektor yang konsumtif terhadap BBM dan tidak berkelanjutan,\" katanya.

Senada, di tempat terpisah, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengusulkan kepada Pemerintah agar harga BBM Bersubsidi setelah dinaikkan menjadi pada kisaran Rp5.000-Rp5.500 per liter, sehingga tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. \"Kenaikannya sebaiknya yang sesuai kemampuan masyarakat, misalnya naik menjadi Rp5.000 atau Rp5.500,\" katanya.

Andrinof menilai, apabila kenaikan harga BBM Bersubsidi ditetapkan sebesar 30%-35% dari harga saat ini Rp4.500 per liter, maka kontribusinya terhadap inflasi akan lebih besar. Lebih jauh Andrinof mengharapkan, Pemerintah tidak terlalu bergantung pada opini publik dalam menaikkan harga BBM Bersubsidi.

Pasalnya akan menyebabkan ketidakpastian di masyarakat. \"Pemerintah jangan plin-plan dan terkesan tidak berani serta bergantung terhadap opini publik. Seakan-akan tidak bisa cermat memutuskan kebijakan. Apa yang dilontarkan belakangan ini itu seperti pilihan yang belum dikaji secara mendalam,\" ungkap Andrinof.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga BBM Bersubsidi dilakukan untuk menyehatkan APBN. Namun, pelaksanaannya akan menunggu kesiapan masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kompensasi kenaikan harga BBM. Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin berupa program-program yang sudah berjalan saat ini yaitu beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, pemerintah juga menyiapakan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin akan dibahas dalam APBN-P 2013 yang diharapkan selesei akhir Mei.[ardi]

Related posts