Jakarta - Kalangan pengamat menilai, peningkatan PDB Indonesia selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Ini dikarena strukturnya yang didominasi oleh sektor konsumsi swasta (non tradeable). Sektor ini tidak dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian apalagi pemenuhannya dari keran impor. Ironisnya lagi, sektor-sektor penyerap tenaga kerja (sektor tradeable) sejak beberapa tahun ini mengalami penurunan pertumbuhannya.

NERACA

Berbeda dengan sektor tradeable, pertumbuhan sektor non-tradeable cukup menggembirakan. Menurut data BPS, dari beberapa sektor yang ada, hanya sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang pertumbuhannya di bawah 6%.. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi, rata-rata lebih 15% per tahun selama 2009-2012.

Namun, fenomena pertumbuhan signifikan pada non tradeable sektor pengangkutan dan komunikasi belum memberikan pengaruh yang sama terhadap perekonomian nasional. Sektor yang berkarakteristik padat modal ini baru dimanfaatkan hanya untuk kepuasan pribadi, belum menyentuh pada usaha produktif di negeri ini.

Menurut pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih, penyebab pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dominasi oleh sektor non tradeable karena pertumbuhan yang pesat terjadi dalam beberapa tahun terakhir di sektor tersebut.

\"Memang sektor non tradeable  tumbuh pesat di negara kita. Hal ini disebabkan sektor tradeable kita tidak mempunyai daya saing, sehingga yang tumbuh tinggi ya sektor non tradeable,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (12/5).

Adapun penyebab mendominasinya sektor non tradeable dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut dia, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara memajukan sektor tradeable yang sebenarnya berdaya saing tinggi. Inilah yang seharusnya yang menjadi tugas pemerintah dalam membenahi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di negeri ini.

\"Sektor tradeable kita belum punya kemampuan bersaing dengan produk sejenis di negara lain. Jadi belum bisa menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi\", ujarnya. Jadi, langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ini, adalah pertama, infrastruktur harus dibenahi.  Kedua, faktor KKN (korupsi,kolusi,nepotisme) harus diberantas tuntas dan ketiga,  birokrasi yang berbasis biaya ekonomi tinggi harus dipangkas.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan pertama 2013 mencapai Rp2.146,4 triliun. Sementara PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp671,3 triliun.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2013 ini berada di kisaran 6,02 %, lebih rendah dari ekspektasi target APBN yaitu 6,2%-6,3%. Namun, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tumbuh 1,42%.

Sri mengakui, permasalahan ini disebabkan karena struktur perekonomian Indonesia yang didominasi sektor konsumsi sehingga tidak menciptakan nilai tambah. Masalah lainnya terkait dengan penurunan kontribusi sektor investasi terhadap PDB Indonesia karena belum membaiknya iklim investasi. “Daya saing Indonesia masih dihadapkan pada masalah inefisiensi birokrasi pemerintah serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur,” ujarnya.

Kondisi ini menggambarkan sektor tradeable sejak lama telah mengalami kemunduran (deindustrialisasi). Sektor pertanian misalnya, dihadapkan pada masalah kencangnya konversi lahan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian bermasalahan dengan kelestarian lingkungan sebelum dan sesudah penambangan. Permasalahan pada industri pengolahan juga sangat kompleks, mulai dari regulasi hingga infrastruktur belum teratasi dengan baik oleh pemerintah.

Potensi Besar

Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, pemerintah belum memanfaatkan sektor rill atau sumber daya alam yang melimpah ruah sebagai pendapatan devisa negara. Padahal, kalau pemerintah mau meningkatkan sektor seperti pertanian,perdagangan dan tambang mineral, Indonesia mempunyai berpotensi sangat besar karena negeri ini mempunyai segalanya.

Namun, Erani menyayangkan sampai saat ini birokrasi pemerintah masih berkutat menjadi rent seeker, bahkan yang lebih parah lagi birokrasi malah dituduh menjadi penghambat investasi di Indonesia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional juga di gerogoti dari sisi sektor keuangan. Sampai saat ini sektor keuangan, khususnya perbankan, belum optimal mendukung pergerakan sektor riil karena a.l. tingkat suku bunga yang masih tinggi, hampir dua kali lipat dari negara-negara lain, bahkan angka net interest margin ( NIM) perbankan masih cukup tinggi.

Bank Indonesia (BI) seharusnya mencarikan jalan terrbaik untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga ini. Sebagian besar kredit( 75%) mengalir ke sektor non tradeable, sehingga sektor industri dan pertanian kembang kempis untuk memerankan sebagai penyerap tenaga kerja dan menyejahterakan rakyat yang berada di dua sektor tersebut.  

\"Tidak mudah untuk mengatasi ini, tapi pemerintah harus mulai mencicil sejak sekarang, antara lain menerapkan reforma agraria, pembatasan kepemilikan lahan korporasi, dan mempercepat pembangunan sektor pertanian atau industri,\"ujarnya, akhir pekan lalu.

Pengamat ekonomi FEUI Aris Yunanto mengatakan, tidak masalah pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor non tradeable. “Bisa dinilai wajar karena memang Indonesia masih dalam tahap pembangunan. Indonesia sedang membangun infrastruktur yang masuk dalam sektor non tradeable,”  ujarnya.

Tapi memang, lanjut Aris, tidak bisa dipungkiri bahwa sektor tradeable masih bisa dikembangkan lebih besar lagi. Dia mengakui sektor tradeable seharusnya bisa ditingkatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi.

“Memang tidak bisa dipatok, bagaimana proporsi yang lebih baik antara tradeable dan non tradeable. Misalnya,  infrastruktur di China sudah maju, sehingga pengembangannya ke sektor tradeable. Untuk Indonesia,wajar saja non tradeable lebih tinggi, karena sedang mengembangkan infrastruktur,” ujarnya. jelas Aris.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai pemerintah terlalu optimis dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8% di 2013. Pasalnya, pertumbuhan Indonesia masih didukung oleh investasi dan konsumsi akan tumbuh stagnan, bahkan dunia usaha dibayangi oleh ketidakpastian sehingga mengganggu iklim usaha dan investasi.  

\"Rata-rata Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan di atas 6% pada 2013, bahkan pemerintah mematok sebesar 6,8%. Akan tetapi, untuk saat ini kita lebih pesimistis dibandingkan pemerintah dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa tumbuh 6% itu sudah cukup baik. Semua optimisme hilang setelah mereka melihat kenyataan di dunia dan akibat telah melakukan kesalahan dalam pengambilan kebijakan,\" ujar Sofjan.

Menurut dia, ada beberapa kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain masalah Upah Minimum Provinsi (UMP), kepastian hukum yang masih tidak jelas, dan kepastian dari harga BBM. \"Masalah-masalah tersebut mau tidak mau akan berimplikasi terhadap iklim dunia usaha. Maka dari itu, kami merasa tidak yakin pertumbuhan ekonomi di 2013 bisa mencapai 6,8%,\" ujarnya.  

Dia menjelaskan, kebijakan yang salah maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sofjan mencontohkan negara India yang melakukan kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. \"Seperti di India, perekonomian tumbuh dengan sangat baik. Namun, kesalahan kebijakan yang diambil pemerintah menyebabkan pertumbuhan mereka tidak lebih dari 5%,\" katanya. nurul/iqbal/iwan/bari