NERACA

Bandung - Komisi C DPRD Jawa Barat, dalam mendorong perbaikan kinerja BUMD di Jawa Barat, terus mengawasi kinerja dari BUMD tersebut, di antaranya BJB (Bank Jabar Banten). Merujuk kepada hasil peninjauan, untuk di wilayah Bandung, kinerja BJB memiliki keunggulan.

“Diperoleh laporan bahwa BJB Cabang Soreang menjadi penyumbang laba bersih peringkat 2 tahun 2010 setelah Cabang Utama Bandung,”ujar Anggota Komisi C DPRD Jabar, Helmi Attamimi dalam keterangannya kepada Neraca (21/6).

Helmi, dalam keterangannya lebih lanjut memaparkan merujuk kepada laporan hasil kunker ke BJB Soreang, diperoleh laporan kinerja keuangan. BJB Soreang, sampai tahun 2010  telah menghasilkan beberapa kinerja keuangan antara lain  penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 988,997 juta jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp.757,161 juta, laba bersih Rp.115,783 juta, LDR 77% dan NPL 0,85.

BJB cabang Soreang, merupakan cabang dengan portofolio KUR dan kredit mikro terbesar di wilayah Bandung Raya dan merupakan cabang dengan portofolio kredit terbesar pada tahun 2010.

Tentang pencapaian tersebut, jelas Helmi tidak lepas dari kian berkembangnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung, apalagi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bandung merupakan lokasi kawasan industri.

Sementara itu rilis yang diterima Neraca, Bank bjb terus mengembangkan bisnis dengan melakukan kejasama chanelling. Kali ini bank bjb bekerjasama dengan PT BPD Sulawesi Selatan-Barat atau Bank Sulselbar.

"Sistem chanelling dengan Bank Sulselbar ini merupakan sebuah upaya pengembangan bisnis kami pada tahun ini," tandas Direktur Utama (Dirut) bank bjb, Agus Ruswendi.

Bank bjb menyiapkan dana kredit senilai Rp 500 miliar yang dimanfatakan oleh Bank Sulselbar untuk ekspansi kreditnya.

Penyaluran kredit di kawasan Makasar melalui sistem chanelling ini tidak hanya mendorong akselerasi kredit bank bjb, tetapi juga, membantu kinerja Bank Sulselbar.

"Penyalurannya terus dimonitor bank Sulselbar. Jadi, kami kira, kredit ini low risk atau berisiko rendah," kata Agus.

Pihaknya menggandeng Bank Sulselbar karena lembaga itu merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Selain itu, sambungnya, potensi pasar di kawasan Sulselbar begitu besar.

"Ada beberapa BPD yang melakukan pola kerjasama seperti ini, yaitu Lampung, Jambi, dan NTT. Secara total, termasuk dengan Bank Sulselbar, nilai kredit kerjasama itu sekitar Rp 2 triliun," urainya.