PU Kembangkan Jalur Irigasi di Enrekang

Luas Lahan 1.100 Hektar

Senin, 13/05/2013

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, mengadakan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Tallung Ura’ Kabupaten Enrekang.

Dirjen SDA Kementerian PU, Mohammad Hasan, mengatakan Daerah Irigasi Enrekang memiliki luas 1.100 hektar, namun potensinya hanya 700 hektar, sehingga dengan adanya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di daerah ini dapat meningkatkan produksi beras secara nasional.

“Kegiatan ini merupakan kerja samamultiyearsselama tiga tahun. Sulsel merupakan tulang punggung beras nasional di bagian timur Indonesia karena luasnya lebih dari 2.000 hektar. Maka dari itu, dengan adanya kerja sama ini, baik Sulsel maupun Enrekang, bisa lebih meningkat lagi hasil pertaniannya,” kata Mohammad Hasan di Jakarta, Jumat (10/5) pekan lalu.

Dia melanjutkan, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menyukseskan pengelolaan jaringan irigasi ini. Pertama, membangun jaringan irigasi dengan nilai investasi yang tidak sedikit harus dimanfaatkan secara optimal dan jangan ada alih fungsi lahan. Kedua, kelembagaan dan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dapat diperkuat dan ditingkatkan.

“Karena berapa pun luasnya daerah irigasi pelaksana utamanya adalah kabupaten. Dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada seperti juru pintu, harus diberikan pelatihan,” sambungnya. Hasan juga berharap agar kearifan lokal yang ada di berbagai daerah dalam hal pengembangan daerah irigasi harus dipelihara dan ditingkatkan karena merupakan warisan leluhur dan masyarakat terlibat langsung di dalamnya seperti Subak di Bali dan Tudang Sipulung, yang juga di Sulawesi Selatan.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di daerah irigasi Tallung Ura’ di Kabupaten Enrekang, diharapkan Sulsel dapat meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Enrekang, mengingat sebelum tahun 2008, Enrekang merupakan salah satu kabupaten dari 199 kabupaten di Sulsel yang tertinggal,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, memaparkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Makassar 2012 meningkat Rp37,23 juta dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp27,43 juta. "Dampak ekonomi global yang melanda beberapa daerah tidak terlalu berpengaruh pada Makassar. Buktinya kami mampu menjaga stabilitas ekonomi pada tahun lalu," ujar Ilham Arif Sirajuddin di Makassar, pekan lalu.

Dia mengatakan, faktor pendorong stabilitas ekonomi di Makassar yakni sistem pelayanan perizinan yang semakin membaik, meski diakui faktor keamanan masih menjadi tugas yang berat bagi pemkot untuk mengkondusifkan aksi demonstrasi yang berujung bentrok.

Indikator ekonomi

Tak hanya itu saja. Perkembangan perekonomian di Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dan situasi politik. Oleh karena itu, pembangunan bidang ekonomi bukan merupakan hal yang berdiri sendiri dan perlu dilihat keterkaitannya dengan situasi politik dan kondisi keamanan dan ketertiban.

"Pertumbuhan ekonomi dengan terkendalinya laju inflasi, di mana tahun 2012 mencapai 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan beberapa indikator-indikator makro ekonomi dan juga disebabkan oleh investasi Pemkot Makassar melalui APBD disamping peran suasta juga dalam sektor riil," aku Ilham.

Ilham juga menyebut investasi dan instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi, di mana pada 2012 menghasilkan persetujuan investasi Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,61 triliun dan Penananaman Modal Asing (PMA) US$29,66 juta.

Untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan di mana jumlah pinjaman pada 2012 nilainya Rp39,54 triliun. Dari jumlah tersebut, pinjaman modal kerja Rp17,40 triliun, pinjaman investasi sebesar Rp7,34 triliun serta pinjaman konsumsi sebesar Rp14,78 triliun. Menurut Ilham, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk Kota Makassar adalah angka per kapita bruto. [iqbal]