Asumsi Makro Pemerintah Dinilai Keliru

Senin, 13/05/2013

NERACA

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menilai asumsi makro ekonomi yang notabene sebagai basis perencanaan keuangan negara, banyak terdapat kekeliruan. “Sepertiga tahun 2013 telah berjalan. Namun menurut saya, kinerja makro ekonomi Indonesia nampaknya masih jauh dari perencanaan dan asumsi,” kata Heri kepada Neraca, Sabtu (11/5) pekan lalu.

Asumsi dasar makro ekonomi dalam APBN terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi, suku bunga SPN tiga bulan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta liftingminyak dan gas. Dalam APBN 2013, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.300.

Sementara inflasi sebesar 4,9%, suku bunga SPN tiga bulan 5%, ICP US$100 per barel,liftingminyak 900 ribu barel per hari danliftinggas 1,36 juta setara barel minyak per hari. Pemerintah berencana merevisi sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2013, yang akan diajukan dalam APBN-P (Perubahan) 2013. Liftingminyak, menurut Heri, kemungkinan besar tidak akan mencapai 900 ribu barel per hari.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sendiri telah melaporkanliftingminyak sepanjang 2013 berada di kisaran 830 ribu hingga 850 ribu barel per hari.

Implikasi dari asumsi yang keliru tersebut adalah impor yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang meningkat menyebabkan rusaknya neraca perdagangan danbudgetingyang yang telah direncanakan Pemerintah.

“Kondisi ini sudah nyata terjadi sejak akhir tahun 2012 sampai awal tahun ini. Defisit ganda (twin deficit) kian menjadi-jadi. Ketiga dari sisi harga ICP, di mana revisi juga akan dilakukan mengingat pengaruhnya terhadap penerimaan negara.Per April 2013, harga ICP berada pada level US$100,19 per barel. Angka itu terus menurun dibandingkan pencapaian Maret 2013 dan Februari 2013 yang masing-masing tercatat US$107 dan US$114 per barel.

Dari gambaran tersebut, lanjut Heri, terlihat dalam penyusunan APBN 2013, Pemerintah kurang mempersiapkan langkah konkret agar target-target makro ekonomi dapat tercapai. Perencanaan pemerintah dalam menyusun asumsi-asumsi makro khususnya kurang memperhitungkan risiko dari gejolak ekonomi eksternal dan dalam negeri.

“Misalnya, Pemerintah mengasumsikanliftingminyak 900 ribu barel per hari, namun tidak ada langkah konkret agar asumsi itu tercapai. Alhasil, SKK Migas melaporkanliftingminyak sepanjang 2013 berada di kisaran 830 ribu hingga 850 ribu barel per hari,” terangnya.

Kurang baiknya perencanaan Pemerintah juga terlihat dari penyerapan anggaran yang kurang baik, yakni kecil di semester awal dan besar di akhir semester. Tercatat, pada kuartal I 2013, penyerapan anggaran untuk belanja modal dan belanja barang tidak lebih 6% dari yang dianggarkan untuk pos tersebut.

Stimulus fiskal berkurang

Hal ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2013 tercatat 6,02%, atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2012 sebesar 6,11%. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2013 juga lebih rendah dibandingkan kuartal I 2012 senilai 6,29%. Dengan demikian, secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tumbuh 6,23% di 2012.

Senada dengan Ahmad Heri Firdaus. Di tempat terpisah, ekonom Econit Hendri Saparini, menambahkan fenomena yang terus berulang ini menunjukkan buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. “Rencana yang dibuat kurang detail sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk realisasinya di lapangan. Penyerapan anggaran jadi tertumpuk di akhir tahun dengan pos-pos belanja yang tidak produktif,” kata dia.

Perencanaan yang tidak baik tersebut menghilangkan kekuatan stimulus fiskal dari Pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional. Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu sebelumnya mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 6% tanpa adanya dorongan dari Pemerintah, sehingga hanya mengandalkan konsumsi domestik. Oleh karena itu, stimulus fiskal dari Pemerintah tidak begitu nampak hasilnya.

Tak hanya itu saja. Seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), juga bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Pasalnya, perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak memakai perhitungan yang matang. Sehingga, tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, namun lebih kepada berkesan politis. Target yang dibuat Pemerintah juga tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. [iqbal]