China Siap Renegosiasi Harga Gas Tangguh

Senin, 13/05/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan bahwa pihak China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang dipimpin Chairman Board of Directors of China CNOOC, Wang Yilin menyatakan telah siap dan bersedia untuk melakukan renegosiasi harga dengan pemerintah Indonesia. Sehingga diharapkan dalam tahun ini sudah ada keputusan harga terbaru dari gas tangguh.

“Harga kita ke Fujian US$3,45 dollar, harga gas di luar negeri sudah USD16, harga gas domestik sudah USD10, ya sudahlah tidak masuk akal, cuma kan mereka sudah teken dahulu, nah ini kita kan harus canggih caranya melenturkan, mencairkan hatinya dan terus terang tadi hatinya mereka sudah cair, sudah senang mereka bertemu saya dan dia segera mau renegoisasi,” ujar Jero di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Pihak CNOOC dan Pemerintah, lanjut dia, telah sepakat untuk membentuk tim renegosiiasi. Tim renegosiasi Indonesia akan dipimpin langsung Menteri ESDM dan diharapkan rampung dan dapat ditandatangani tahun ini. “Dia sangat senang, dia sangat bersedia untuk renegosiasi Fujian, karena dia sudah mengerti harga gas sekarang sudah mahal sehingga harga gas yang ke Fujian perlu dibahas ulang, dan saya memberikan timeline kepada mereka selambat-lambatnya tahun ini sudah diteken persetujuan baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Jero juga menjelaskan alokasi gas untuk domestik di 2013 tidak jauh berbeda dengan 2012. Dua sektor yang mendapat prioritas adalah listrik dan industri. Jero menyebut, pemerintah mengalokasikan gas sebesar 42% untuk sektor industri termasuk pupuk,sektor listrik (PLN) 21%, PGN 20% dan onself (digunakan sendiri) 14%. “Namun, di tahun 2013 ini alokasi gas domestik untuk sektor listrik (PLN) sebenarnya ingin dinaikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi listrik dan APBN tidak membengkak,” ungkap Jero.

Jero menambahkan, di tahun ini, pemerintah memprediksi pasokan gas untuk dalam negeri akan diprioritaskan untuk sektor industri dan sektor listrik. “Namun alokasi gas domestik untuk semua sektor menjadi prioritas dilihat dimana infrastruktur terbentuk. Ini jangan dibiasakan diadu. Bagi saya sama penting. Mana yang penting untuk rakyat dan negara itu yang kita prioritaskan. Kita usaha semua kebagian dan alokasi gas diperbanyak,” tambahnya.

Meskipun begitu, dia mengaku kebutuhan gas masih kurang. “Pasokan gas domestik masih kurang. Infrastruktur masih kurang lengkap. Harus ada pipa dan pembangunan FSRU sehingga kebutuhan gas dalam negeri belum terpenuhi,” jelas dia.

Sebagai informasi, Jero menyebut, pasokan domestik gas dipenuhi dari kilang Tangguh train 3 di Papua sebesar 20 kargo. Pemerintah juga mendapatkan pasokan gas dari Blok Mahakam sebesar 16 kargo. Berikutnya, gas didapatkan dari KKKS ENI yang mengoperasikan blok Jngkrik dan non east Jangkrik sebesar 14 kargo dan juga dari Chevron IDD di Selat Makasar sebesar 50 kargo. “Infrastrukturnya, kita siapkan FSRU Jawa Tengah, Lampung dan Arun untuk gas domestik,” pungkasnya.

Ekspor Gas

Dikala kebutuhan untuk gas meningkat, namun pemerintah masih melakukan ekspor gas ke beberapa negara. Untuk itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyarankan pemerintah untuk menyetop ekspor gas ke luar negeri. Hal ini perlu dilakukan agar kerugian devisa negara akibat ekspor gas dapat ditekan. “Saya menyarankan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara.

Qoyum menjelaskan, pemerintah saat ini masih banyak melakukan ekspor gas ke negara-negara luar. Ekspor gas yang dilakukan pemerintah ini menyebabkan kerugian devisa yang mencapai ratusan triliun. "Mulai 2011 itu kita kehilangan devisa sampai Rp183 triliun, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," jelasnya.

Menurut dia, ini merupakan permasalahan yang paling utama dalam persoalan minyak dan gas. Lebih dari 50% gas dalam negeri diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Korea, Malaysia dan negara-negara lainnya. "Produksi minyak kita 800 ribu barel per hari, gas 1,5 juta barel per hari ekuivalen dan bisa naik lagi. 1,5 juta itu kira-kira di atas 50% di ekspor, mengekspor gas itu kan kita kehilangan devisa," tutup dia.