NERACA

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kebijakan jasa logistik termasuk bisnis distribusi yang akan dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Pasalnya, jika bisnis tersebut dikeluarkan dari DNI maka berpontensi bisnis tersebut dimiliki oleh investor asing. Hal ini akan membuat bisnis yang sangat vital tersebut bisa dikontrol asing sampai ke pelosok-pelosok.

“Kami bukannya anti asing. Akan tetapi Apindo berperan aktif dalam perundingan-perundingan internasional bersama pemerintah. Tapi ada komponen ekonomi domestik yang strategis yang kontrolnya harus tetap ada pada pelaku usaha domestik. Bisnis logistik diantaranya,” kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo, Chris Kanter di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sekedar informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) merencanakan merevisi DNI. Para pengusaha dan berbagai kementerian diminta memberikan masukan untuk hal ini. Menurut Chris, selama ini perlindungan terhadap pengusaha domestik di bisnis logistik dilakukan dengan pembatasan kepemilikan asing hingga 515. “Kita inginkan untuk bisnis jasa di logistik, seperti jasa kepabeanan, pergudangan, dimana harus dimiliki 100% oleh domestik. Sekarang hal itu belum diatur bahkan sering masih dianggap boleh,” kata Chris.

Menurut dia, bisnis jasa logistik tersebut merupakan nafas pengusaha domestik. Jika itu dibuka kepada investor asing, akan melemahkan perekonomian. “Jadi kalau logistik, boleh 51% asing. Tapi kalau jasa domestik seperti kepabeanan, jasa pergudangan, harus lokal. Ritel juga sekarang itu diatur dengan size 2.000 meter keatas boleh dimasuki oleh asing. Tetapi dalam kepemilikannya juga harus bermitra dengan investor lokal,” tambah dia.

Ia berharap pemerintah belajar dari dominasi asing di perbankan. “Sekarang praktis perbankan kita dikuasai oleh asing. Kalau tidak ada Bank BUMN, praktis bank di Indonesia dikuasai asing,” tutur dia.

Bisnis di industri logitik memang menggiurkan. Lihat saja hasil prediksi dari lembaga konsultan internasional, Frost & Sullivan yang memprediksi pada tahun ini industri logistik Indonesia tumbuh sebesar 14,5% atau mencapai Rp1,634 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,427 triliun.

Peningkatan didorong dan didukung oleh inisiatif dan pembangunan industri logistik oleh pemerintah serta pertumbuhan ekonomi yang kuat. “Relokasi dan aliran modal yang kuat diharapkan dapat mendorong kegiatan manufaktur dan meningkatkan permintaan logistik di Indonesia,\" ujar Global Vice President Transportation & Logistic Frost & Sullivan, Gopal R.

Dia memprediksi perdagangan luar negeri Indonesia naik sebesar 16,7% atau mencapai US$ 446 miliar. Ini didukung aktivitas perdagangan luar negeri yang tumbuh secara berkesinambungan. “Kegiatan bisnis yang terkait dengan forwading, pengapalan dan pengangkutan barang melalui udara untuk ekspor maupun impor akan memperoleh keuntungan,” ungkapnya.

Biaya Tinggi

Meskipun industri logitik bisa tumbuh sampai double digit, akan tetapi biaya logistik di Indonesia merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. “Biaya logistik Indonesia sangat tinggi, sekitar 24,6% dari pendapatan domestik bruto (PDB),” ungkap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Dia mengatakan, biaya logistik negara-negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Singapura, dan negara-negara Eropa, yang hanya berkisar pada angka delapan hingga 11%. “Memang biaya logistik di Indonesia sudah menurun, namun jika dilihat dari segi persentase maka terlihat masih terlalu tinggi,” kata dia.

Dia mengatakan, biaya logistik yang tinggi tersebut harus diturunkan, namun memang perlu waktu dan kesabaran karena diperlukan pembangunan infrastruktur serta pendanaan dalam waktu beberapa tahun kedepan.

Menurut dia, pada 2015 nanti akan mulai diterapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dan Indonesia harus menyikapi dengan meningkatkan daya saing produk-produk buatan Indonesia. “Ini memang agak mengkhawatirkan, karena neraca perdagangan kita dengan negara-negara ASEAN sudah mengalami defisit,” kata dia.

Untuk menghadapi hal tersebut, lanjut dia, memerlukan kerja keras bukan hanya dari sisi produsen, namun juga dari para pelaku jasa logistik yang bertugas untuk melakukan ekspor produk-produk Indonesia keluar negeri. Pada tahun 2012 lalu, Bank Dunia mengumumkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia yang naik dari posisi 75 ke posisi 59, sementara Malaysia berada di posisi 29 dan Thailand di posisi 38.