Segera Benahi Iklim Investasi RI - PENGUSAHA ANCAM HENGKANG

Jakarta – Kalangan pengusaha, akademisi dan pengamat ekonomi meminta pemerintah Indonesia segera memperbaiki sejumlah faktor yang mempengaruhi iklim investasi di tengah ancaman perusahaan yang siap hengkang dari negeri ini, menyusul penurunan peringkat outlook Indonesia oleh Standard & Poor’s (S&P) dari semula layak investasi (BBB-) menjadi stabil (BB+).

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan, kalau iklim investasi di Indonesia sangat kacau, ini akibat sikap pemerintah yang seakan - akan tutup mata dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dia menilai pantas saja kalau ada ratusan perusahaan asing dan perusaahan swasta yang berniat keluar (hengkang) dari dalam negeri.

\"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi,kenapa para investor atau pengusaha yang tidak nyaman untuk berinvestasi lagi di Indonesia,\" ujarnya kepada Neraca, Kamis (9/5).

Lebih jauh lagi Sofjan menerangkan kalau investor atau pengusaha butuh kepastian hukum dalam berinvestasi.Karena tidak adanya kepastian hukum, menjadi penyebab adanya “pemerasan” dimana-mana termasuk pungutan liar (Pungli) di birokrasi. “Ini yang membuat kapok pengusaha dan kalangan investor,” ujarnya.

Faktor lainnya, menurut dia, tidak adanya sinkronisasi antar aturan dan buruknya koordinasi antara pusat dan daerah dalam mengeluarkan kebijakan. Sofjan mencontohkan banyak masalah terjadi di bidang investasi yang membutuhkan lahan yang luas.

Faktor yang terakhir,menurut Sofjan, tuntutan buruh mengenai kenaikan UMP,penghapusan outsourcing,maraknya demo yang terjadi membuat resah investor. Demo buruh akan mengganggu aktivitas dunia usaha karena menyebabkan biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan akan bertambah. “Demo buruh yang terjadi terus menerus akan berimplikasi luas dan menyebabkan efek domino negatif untuk kalangan dunia usaha,” tuturnya.

Maraknya aksi demo, akan membuat perusahaan melakukan efisiensi dengan mengganti seluruh alat produksi yang memiliki teknologi tinggi yang minim sumber daya manusia.

“Para pengusaha akan berfikir efisiensi, lebih baik menggunakan mesin produksi yang canggih dan bisa mengantikan tenaga manusia. Akibatnya, akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” tandas Sofjan.

Demo buruh, akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Alasannya, pengusaha lebih merasa aman berinvestasi di daerah yang iklim sosial politiknya kondusif. “Dampak terparah adalah para perusahaan multinasional akan memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih aman,” tutup Sofjan.

Masih Menarik?

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, beberapa cobaan sekarang memang sedang dihadapi oleh Indonesia seperti penurunan peringkat utang, permasalahan upah buruh, ataupun mengenai ancaman hengkang-nya 190 perusahaan asing dari Indonesia tidak akan berpengaruh banyak terhadap investasi. Pasalnya ada beberapa indikator yang bisa menguatkan investasi di Indonesia masih menarik.

“Walaupun S&P menurunkan peringkat rating akan tetapi pemeringkat Fitch dan Moody\'s masih menempatkan Indonesia di peringkat investment grade. Selain itu juga realisasi investasi per Maret 2013 juga mengalami peningkatan 30% dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, kami masih merasa yakin target investasi mencapai Rp390 triliun dapat tercapai di 2013,” ujarnya, pekan ini.

Selain indikator tersebut, lanjut Azhar, survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga riset Nielsen juga menjelaskan bahwa di triwulan I 2013 menempatkan Indonesia di peringkat teratas dalam the most confident consumers in the world dengan nilai indeks 122. “Bahkan rasa optimis konsumen Indonesia melebihi India, Thailand dan Brazil. Artinya konsumen Indonesia masih tetap optimis di 2013,” tuturnya.

Namun demikian, menurut dia, para investor juga membutuhkan kepastian dari pemerintah, terutama mengenai harga BBM. “Kepastian harga BBM perlu dijelaskan kepada para investor. Selain itu, kepastian pembangunan berbagai infrastruktur yang telah direncanakan, kepastian adanya pasokan listrik dan gas bagi kepentingan industri, dan juga ketersediaan tenaga terdidik yang bisa beradaptasi dengan kecenderungan pemakaian teknologi dalam proses produksi,” tambahnya.

Nasib Indonesia memang berbeda dengan Filipina. Seperti diberitakan media asing pekan lalu, pada waktu yang sama S&P menaikkan utang luar negeri jangka panjang Filipina satu tingkat menjadi BBB minus dan utang luar negeri jangka pendek menjadi A-3. Kondisi secara keseluruhan juga terlihat stabil. Profil negara ini di kalangan eksternal pun kuat, inflasi tergolong moderat, dan ketergantungan terhadap utang luar negeri menurun.

Rekomendasi peringkat investasi dari S&P termasuk yang menjadi acuan pengelolaan modal asing. \"Aliran masuk sudah cukup kuat dan akan tetap menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan yang merupakan pemain asing untuk menjadi lebih menyadari Filipina sebagai tujuan yang layak untuk berinvestasi,\" ujar Eugene Low, ekonom DBS di Singapura.

Kenaikan peringkat ini terjadi hanya dalam kurun empat bulan setelah S&P menaikkan penilaian rating utang Filipina dari stabil menjadi positif pada akhir Desember 2012.

Kondisi ini tentu berpengaruh menurunkan prospek untuk Indonesia sebagai negara tetangga Filipina yang terbesar di Asia Tenggara dari positif menjadi stabil. Penilaian S&P mencermati bahwa Jakarta telah banyak kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan ekonomi yang diperlukannya.

Guru Besar FEUI Prof Dr Rhenald Kasali mengatakan, keinginan 190 perusahaan akan hengkang dari Indonesia disebabkan oleh faktor gabungan antara ketidaksigapan pemerintah menanggapi tuntutan dan aksi demo buruh yang cenderung bersifat anarkis.

\"Ini menyebabkan iklim usaha bagi mereka tidak lagi kondusif. Demo anarkis juga merusak kultur organisasi, demo dibolehkan, asal bukan dikoordinir oleh pihak luar yang mengarah ke politik\", ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa pada era globalisasi ini, mengambil tenaga kerja dengan outsourcing merupakan hal yang biasa, namun di Indonesia menjadi seperti dibatasi. \"Di Indonesia, outsourching dibatasi dan karyawan outsourcing tidak terjamin masa depannya. Ini menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan standar outsourcing\", ujarnya.

Menurut dia, ada 5 point penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hengkang-nya sejumlah perusahaan dari negeri ini. Pertama, harus ada kepastian mengenai kebijakan harga BBM. Kedua, perlu ditegakkannya UU tentang demo yang tidak boleh anarkis dan merusak. Ketiga, perbaiki peraturan mengenai outsourcing; Keempat, perbaiki infrastruktur yang sangat menguras biaya perusahaan dalam hal logistik barang, dan kelima, banyaknya UU yang saling bertentangan dan menimbulkan pertanyaan dan ketidakjelasan di publik, seperti kasus mantan CEO Merpati yang semula dijerat perdata berubah menjadi pidana.

Ekonom senior Econit Hendri Saparini mengatakan, peningkatan investasi di Indonesia bukanlah karena Indonesia lebih lebih kompetitif daripada negara lain dengan iklim investasi yang baik. “Kita beruntung karena ekonomi global sedang terjadi perlambatan. Kalau di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang return-nya 0-1%, di Indonesia bisa 5%. Jadi bukan karena kita lebih kompetitif, tapi karena negara lain terpuruk,” ujarnya, kemarin.

Hal ini, lanjut Hendri, bisa menjadi berbahaya karena potensi terjadinya capital oytflow. Ketika iklim investasi di negara-negara maju sudah membaik, bukan tidak mungkin investasi yang masuk ke Indonesia akan segera berpindah keluar Indonesia.

Lebih-lebih, Indonesia memiliki banyak masalah terkait iklim investasi. “Penghambat investasi pertama adalah birokrasi, kedua korupsi, lalu di bawahnya lagi ada infrastruktur dan buruh,” kata Hendri.

Meningkatnya upah buruh yang cukup signifikan, menurut dia, akan menggilas iklim investasi, terutama untuk industri-industri padat karya yang postur pengeluaran terbesarnya dari upah buruh. Kenaikan upah sebanyak 44% seperti yang terjadi di Jakarta akan menjadi pukulan keras bagi industri padat karya.

Untuk investasi langsung (foreign direct investment-FDI), lanjut Hendri, juga sangat mungkin terganggu akibat penurunan peringkat dari lembaga pemeringkat asing. “Faktor utama penurunan peringkat itu adalah kekuatiran sustainability fiskal akibat subsidi BBM. Risiko utang semakin besar, jadi mereka kuatir suku bunganya harus dinaikkan. Makanya outlook ke depan, risiko di Indonesia makin meningkat,” jelas dia. nurul/iqbal/iwan/bari

Related posts