LIPI: Berikan Kompensasi Kepada UKM

NERACA

Jakarta - Ekonom LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan Pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada usaha kecil dan mikro (UKM) yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. \"Jangan hanya masyarakat miskin saja yang diberikan kompensasi. Usaha kecil dan mikro juga perlu diperhatikan agar produksinya tidak terhenti yang bisa berdampak pada produktivitas nasional,\" kata Agus di Jakarta, Rabu (8/5).

Dia mengatakan kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan mikro bisa berupa penundaan pembayaran pajak atau pameran-pameran yang mempromosikan produk-produk mereka. Agus mengatakan pemerintah harus jeli melihat sektor-sektor usaha kecil dan mikro (UKM) mana saja yang paling terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga pelaku usaha yang paling terdampak harus mendapat perhatian.

\"Langkah Pemerintah menyiapkan kompensasi sudah baik. Sebaiknya sistem kompensasi tidak hanya untuk memperkuat masyarakat miskin saja, tetapi juga dialokasikan kepada pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga BBM,\" tuturnya. Selain itu, Agus juga menyarankan kepada perbankan supaya melobi pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabahnya dari sektor usaha kecil dan mikro yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. \"Perbankan perlu ikut mengantisipasi karena kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi sehingga keuntungan usaha menurun dan kemungkinan akan berdampak pada kemampuan nasabah membayar cicilan kredit,\" katanya. [ardi]

BERITA TERKAIT

DJBC Ungkap Jenis Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dikenakan Bebas Bea Masuk

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan berbagai jenis barang- barang pindahan dari luar negeri yang…

ESDM Usulkan Asumsi ICP Di Kisaran US$60-80/ Barel di RAPBN 2026

  NERACA Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau…

Realisasi APBN di Semester I/2025 Capai 38,8%

  NERACA Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

DJBC Ungkap Jenis Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dikenakan Bebas Bea Masuk

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan berbagai jenis barang- barang pindahan dari luar negeri yang…

ESDM Usulkan Asumsi ICP Di Kisaran US$60-80/ Barel di RAPBN 2026

  NERACA Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau…

Realisasi APBN di Semester I/2025 Capai 38,8%

  NERACA Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau…