LIPI: Berikan Kompensasi Kepada UKM

NERACA

Jakarta - Ekonom LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan Pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada usaha kecil dan mikro (UKM) yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. \"Jangan hanya masyarakat miskin saja yang diberikan kompensasi. Usaha kecil dan mikro juga perlu diperhatikan agar produksinya tidak terhenti yang bisa berdampak pada produktivitas nasional,\" kata Agus di Jakarta, Rabu (8/5).

Dia mengatakan kompensasi yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan mikro bisa berupa penundaan pembayaran pajak atau pameran-pameran yang mempromosikan produk-produk mereka. Agus mengatakan pemerintah harus jeli melihat sektor-sektor usaha kecil dan mikro (UKM) mana saja yang paling terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga pelaku usaha yang paling terdampak harus mendapat perhatian.

\"Langkah Pemerintah menyiapkan kompensasi sudah baik. Sebaiknya sistem kompensasi tidak hanya untuk memperkuat masyarakat miskin saja, tetapi juga dialokasikan kepada pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga BBM,\" tuturnya. Selain itu, Agus juga menyarankan kepada perbankan supaya melobi pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabahnya dari sektor usaha kecil dan mikro yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. \"Perbankan perlu ikut mengantisipasi karena kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi sehingga keuntungan usaha menurun dan kemungkinan akan berdampak pada kemampuan nasabah membayar cicilan kredit,\" katanya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Permintaan Ruang Sewa Diprediksi Meningkat, SpotQoe.com Gandeng Ismaya Group

  NERACA   Jakarta - SpotQoe.com, platform online layanan pemesanan ruang meeting dan event terbesar di Indonesia, mengumumkan kerjasama strategis…

LG Kenalkan Mesin Cuci dengan Perlindungan Kesehatan - Usung Teknologi AI

    NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia memperkenalkan seri mesin cuci front loading AI DD terbaru yang…

Presiden Minta Pemda Percepat Akses Keuangan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Program Hukum Humaniter Indonesia Didukung Palang Merah Internasional

    NERACA   JENEWA – Pada Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diselenggarakan pada 9 hingga 12…

Penerimaan Pajak 2019 Diakui DJP Cukup Berat

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan pertumbuhan penerimaan pajak 2019 cukup berat…

Pemerintah Pastikan Dorong Pembiayaan dari SBN Domestik di 2020

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman memastikan pemerintah akan mendorong…