Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kepercayaan diri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasang target investasi sebesar Rp390,3 triliun di 2013 ini memang tidak ada salahnya. Kendati tak salah, seiring dengan keyakinan melambatnya ekonomi Indonesia tahun ini dibanding tahun-tahuan sebelumnya akibat tekanan krisis global, pencapaian penanaman modal sebesar itu bukanlah perkara mudah.  

Apabila ditambah dengan gempuran sentimen negatif terhadap iklim investasi di negeri ini yang juga tak kalah kencangnya, target tersebut tampaknya terlalu muluk. Yang paling anyar, penurunan peringkat utang pemerintah yang dikeluarkan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) dari BB+ dengan outlook positif menjadi BB+ dengan outlook stabil boleh jadi menjadi alarm bagi pelambatan investasi, terutama investasi asing di Indonesia.

Kabar sekitar 190 perusahaan asing yang sedang bersiap-siap untuk hengkang dari Indonesia karena terbebani kenaikan upah tenaga kerja tentu saja tak boleh dianggap remeh. Kecuali sangat merugikan sektor ketenagakerjaan, kabar ini niscaya akan menghadirkan sentimen negatif, bahkan sangat negatif, bagi calon investor asing yang berencana memarkir dananya di Indonesia.

Secara teknis, investasi butuh keamanan. Keamanan inilah yang selalu menjadi pertanyaan para investor yang ingin datang ke Indonesia. Dan, celakanya, sebagaimana yang kerapkali dilansir Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kondisi keamanan investasi dalam negeri tidak kondusif. Demo buruh yang rusuh, bahkan seringkali diwarnai aksi sweeping otomatis menjadi indikasi ketidakamanan atas aset yang diinvestasikan.

Yang tak kalah penting, dunia usaha butuh kepastian. Namun ironisnya, kebijakan pemerintah di sektor investasi atau kebijakan pendukung penanaman modal tak sedikit yang justru menghadirkan ketidakpastian. Fakta mengenai ketidakpastian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), misalnya. Pemerintah tidak hanya ragu, namun juga mencla-mencle. Rencana pemerintah menerapkan dua harga untuk BBM bersubsidi sekonyong-konyong berubah menjadi satu harga yang besaran dan waktu pelaksanannya masih gelap gulita.

Lebih celaka lagi, kebijakan yang terkait dunia usaha yang dikeluarkan pemerintah sifatnya selalu politis dan populis. Lebih-lebih tahun 2013 ini merupakan tahun yang sulit karena mendekati Pemilu 2014. Kebijakan yang akan diambil pemerintah selalu bersifat politis untuk mengamankan posisi hingga melewati tahun politis. Kondisi ini sudah pasti merugikan dunia usaha dan iklim investasi.

Catatan realisasi investasi sepanjang kuartal I-2013 yang mencapai Rp 93 triliun atau sekitar 23,84% dari target investasi 2013 yang dipatok pada kisaran Rp390 triliun tentu saja mesti diapresiasi. Yang jelas, kepercayaan diri BKPM memasang target tersebut dilandasi optimisme khas pemerintah. Namun, yang tak kalah jelas juga, kepercayaan diri BKPM memasang target tersebut mesti dibaca dalam satu tarikan napas dengan deretan permasalahan yang mendera dunia penanaman modal di Indonesia.