NERACA

Jakarta - Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johanes Widjonarko mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2003-2012, perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) telah menelan kerugian mencapai US$1,6 miliar atau mencapai Rp 15,5 triliun.

Widjonarko menjelaskan bahwa dalam eksplorasi migas sangatlah berisiko bagi kontraktor. Pasalnya perusahaan migas harus menannggung sendiri biaya eksplorasi hingga menemukan cadangan minyak. \"Kami mencatat setidaknya dari 2003-2012 perusahaan minyak mengalami gagal eksplorasi atau tidak mendapatkan sumur minyak dengan nilai mencapai US$1,6 miliar,\" ungkapnya dalam Acara Diskusi Publik Kriminalisasi Kebijakan Publik di Jakarta, Rabu (8/5).

Ia menjelaskan bahwa dalam kontrak kerjasama, perusahaan migas diberikan waktu 30 tahun untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. \"10 tahun eksplorasi dan 20 tahun eksploitasi. Mereka mengeluarkan biaya, tidak ada satu sen pun uang negara yang digunakannya. Kalau berhasil menemukan cadangan minyak, maka bisa memproduksi dan bisa menutupi biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan,\" ujarnya.

Widjonarko menyebutkan saat ini ada 309 KKKS yang terdaftar di SKK Migas yang sedang melakukan eksplorasi. Namun hanya 40 KKKS yang sudah berproduksi, sedangkan sisanya masih melakukan eskplorasi yang biayanya ditanggung sendiri. \"Artinya mereka bertaruh yang jadi risiko mereka. Maka dari itu, risiko eksplorasi itu besar dan itu tanggungjawab mereka,\" ungkapnya.

Untuk biaya eksplorasi sendiri terhitung besar, KKKS harus mengeluarkan dana US$ 200 juta per hari. \"Satu pemboran yang dilakukan Exxon bisa mencapai US$ 200 juta atau Rp 2 triliun. Akan tetapi itu yang tidak berhasil. Kalau saja uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain misalnya bikin sekaloh, maka akan banyak sekolah baru yang terbangun,\" tambahnya.

Ditemui pada tempat yang sama, Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfudz juga sependapat. Menurut dia, semua eksplorasi minyak dan gas memiliki resiko yang besar. Sebab struktur geologi yang menantang harus membutuhkan teknologi yang tinggi. \"Semua eksplorasi resikonya besar karena geologi yang menantang. Eksplorasi ada yang sukses ada yang gagal itu resiko,\" ungkapnya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan eksplorasi harus ada perizinan yang lebih sederhana dan pembebasan tanah yang lebih cepat. \"Kita melihat eksplorasi yang aka mendatang ada di daerah timur dan deep water,\" lanjutnya.

Menurut dia, eksplorasi migas deep water memerlukan teknologi dan dana yang besar, sebab satu wel bisa US$200 juta sampai US$300 juta. Selain itu resikonya juga besar. \"Makannya dalam konvensi nanti akan ada 100 paper yang akan kita bicarakan. Salah satunya bagaimana meningkatkan produksi melalui peningkatan teknologi,\" tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa dengan teknologi yang lebih baik akan bisa menemukan cadangan yang lebih banyak seperti Enhanced Recovery (EOR). \"EOR ini memerlukan teknologi, pengalaman dan capital investment yang lebih tinggi. Ini perlu dibicarakan dengan pemerintah,\" tukasnya.

Butuh Regulasi

Lebih lanjut lagi dikatakan Lukman, saat ini ada 53 perusahaan minyak dan gas yang tergabung dalam IPA dan telah berkontribusi sebesar US$35 bilion. \"Industri migas ini sangat penting bagi negara. Pada tahun lalu, perusahaan migas yang terdiri dari 53 perusahaan baik nasional maupun internasional yang tergabung dalam IPA telah berhasil berkontribusi sebesar US$35 bilion atau mencapai 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),\" katanya.

Menurut dia, pihaknya membutuhkan tata kelola migas yang baik. Pasalnya dengan tata kelola migas yang baik maka membuat investasi bisa menjadi lancar. \"Ada 2 hal yang bisa membuat investasi di sektor migas menjadi lancar yaitu kepastian dan kejelasan.  Usaha ini adalah usaha yang beresiko besar, maka kepastian hukum juga dibutuhkan agar investasi bisa berjalan dengan baik dan lancar,\" katanya.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyampaikan bahwa faktor eksternal ternyata masih menjadi kendala utama bagi industri hulu minyak dan gas bumi dalam menjalankann kegiatan eksplorasi. Rudi mengatakan masalah eksternal yang dimaksud adalah permasalahan tumpang tindih aturan, kendala dalam perizinan, dan masalah sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi. \"Hampir 33% masalah yang dihadapi oleh KKKS eksplorasi adalah masalah eksternal,\" ujar Rudi.

Kendala yang bersumber dari faktor internal kontraktor KKS seperti masalah finansial, operatorship, dan prioritas dari induk perusahaan mencapai 24%. Kendala lainnya adalah ketidaktersediaan alat dan jasa penunjang yang mencapai 21% serta ketidaktersediaan data G&G.