KS-Posco Beroperasi, Impor Baja Bisa Ditekan 40%

Jumat, 10/05/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian, MS Hidayat menilai, operasionalisasi pabrik baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Pohang Iron & Steel Company (Posco) dapat mengurangi impor bahan baku baja sebesar 30 hingga 40%. "Saat ini hampir semua industri kita masih impor sekitar 80% bahan baku baja," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku baja berupa pelat dan slab untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri. Yakni industri galangan kapal, otomotif, konstruksi dan manufaktur domestik. "Nantinya juga akan mengeskpor ke Korea dan memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing 50%," ujar dia.

Ia melanjutkan perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel Pohang Iron & Steel Company (Posco) tersebut dapat beroperasi secara komersial pada awal 2014. "Saat ini kemajuan pembangunan pabrik baja tahap pertama KS-Posco mencapai 86 %. Diharapkan bapak Presiden pada awal Juni bisa membuka pabrik tersebut, dan awal 2014 itu sudah siap berproduksi," ujar dia.

Ia menambahkan total biaya investasi pembangunan pabrik baja PT Krakatau Posco sekitar US$ 3 miliar atau sekitar Rp27 triliun. "Untuk tahap pertama Posco investasi sebesar US$ 3 miliar dan tahap kedua senilai US$ 3 miliar , jadi jumlahnya US$ 6 miliar. Untuk tahap kedua nanti dibahas lagi.Intinya mereka akan melanjutkan hingga tahap kedua," kata dia.

Industri Baja Tumbuh

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Edward Pinem mengatakan kondisi baja nasional diperkirakan mulai membaik meskipun pertumbuhannya masih sangat kecil pada kuartal I 2013.

Edward mengatakan, kondisi ini berbeda dengan sepanjang tahun 2012, ketika itu kondisi industri baja regional tertekan oleh krisis yang melanda Eropa dan China. Krisis membuat permintaan dan pasokan baja tidak seimbang sehingga membuat harga baja jatuh.

Krisis ini, jelas Edward, juga mengakibatkan kinerja perusahaan baja di regional, seperti Malaysia dan Thailand sangat tertekan dan mengalami kerugian, bahkan di Thailand tidak mampu berproduksi dan baru beroperasi lagi pada tahun 2013 setelah menyelesaikan persoalan keuangannya.

Menurut Edward salah satu faktor perbaikan industri baja nasional dipengaruhi pertumbuhan ekonomi yang stabil yang akan membuat permintaan akan baja tumbuh sekitar 10%. Edward mengatakan, konsumsi di Indonesia sebesar itu sebenarnya sangat rendah, seharusnya bisa lebih baik apabila dibandingkan negara tetangga.

Edward menyebutkan industri baja di Indonesia sebagian besar dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan properti dan infrastruktur, sedangkan untuk otomotif masih terbatas, sementara di negara lain seperti Thailand industri baja mereka banyak dikonsumsi oleh industri otomotif. "Setidaknya industri baja mereka dipergunakan juga untuk jaringan industri otomotif di luar negara tersebut," ujar dia.

Sedangkan di Indonesia meskipun pertumbuhan infrastruktur demikian pesat namun karena basis pendanaannya dari pinjaman luar negeri, maka komponen baja yang dipergunakan juga berasal dari negara pemberi pinjaman hal inilah yang membuat industri baja sulit berkembang meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 7 % pada tahun 2013.

Proteksi Industri

Menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Pinem mendesak agar pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada industri baja di dalam negeri seperti yang telah dilakukan di sejumlah negara. "Perlindungan ini sangat penting ditengah-tengah kondisi industri baja dunia yang saat ini masih mengalami tekanan sebagai dampak krisis ekonomi di Eropa dan China," kata Edward.

Edward mengatakan, pasar baja di Indonesia sangat terbuka dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang justru memberikan perlindungan sangat ketat terhadap industri baja di dalam negerinya.

Menurut dia, puluhan hingga ratusan importir baja yang tidak memiliki industri di dalam negeri (hanya sebagai trader) dengan mudah memasukan baja impor ke pasar Indonesia sehingga membuat harga tidak stabil.

Edward mengungkapkan, terkadang trader-trader tersebut menyebutkan dalam dokumen bahwa baja yang mereka datangkan memiliki kandungan boron sehingga justru mendapatkan keringanan bea masuk tanpa melalui proses pengujian terlebih dahulu sepertihalnya di negara lain.

"Kalau di negara lain setiap baja yang masuk apabila disebutkan dalam dokumennya mengandung komposisi kimia boron di dalamnya maka akan diambil sampelnya untuk diteliti apakah pernyataan dalam dokumen tersebut benar adanya," ujar Edward.

Menurut dia apabila ternyata tidak ditemukan unsur boron dalam kandungan baja tersebut, maka baja impor tersebut tidak boleh dibongkar di pelabuhan atau dikenakan bea masuk yang tinggi agar tidak mematikan industri baja di dalam negeri.

Edward mengatakan, perlindungan yang diberikan pemerintah kepada industri baja dalam hal ini barulah pemberian label SNI (Standar Nasional Indonesia). Persoalannya, lanjut Edward, SNI sejauh ini belum sampai pada tahap menguji ada tidaknya kandungan boron pada baja impor, padahal peralatan untuk menguji kandungan boron dalam baja sudah ada.

Menurut dia, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan seluruh baja impor harus lolos uji kandungan boron, maka Bea dan Cukai dapat mengambil sikap apakah baja itu lolos ke pasar atau harus dikenakan bea masuk tinggi atau tidak boleh dibongkar.