Kadin dan Asosiasi Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kadin dan Asosiasi Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta beserta kalangan asosiasi yang bernaung di sana mengeluhkan masih banyaknya kebijakan pemerintah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Di antaranya, adalah terkait masalah kepabeanan dan kepelabuhanan. Jiak hal itu dibiarkan berlarut-larut, hal itu akan melemahkan daya saing para pelaku usaha di Jakarta yang kebanyakan berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Diperlukan langkah koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan dan menekan ekonomi biaya tinggi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Berry B Purba. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan konsultasi antara pengurus Kadin DKi dengan kalangan asosiasi, himpunan, atau gabungan selaku anggota luar biasa Kadin DKI, Rabu (6/5) di Jakarta.

Di antara kebijakan yang memicu ekonomi biaya tinggi adalah penerbitan surat keterangan domisili usaha yang dikaitkan dengan peruntukan tata ruang kota. Peraturan di Jakarta mengharuskan setiap jenis usaha harus berada di kawasan yang khusus diperuntukkan usaha atau bisnis. Padahal, sangat banyak UMKM yang melakukan usahanya di rumah tempat tinggal mereka (home industry).

“Jika semua disamaratakan, bisa jadi seluruh UMKM itu akan gulung tikar karena tak mampu menyewa tempat di kawasan khusus bisnis. Yang diperlukan adalah kebijakan yang adil bagi usaha rumahan,” kata Berry yang juga ketua umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal & Elektrikal (DPD Aptek) DKI Jakarta.

Kadin DKI juga mendesak agar Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan usaha tally mandiri seperti diamanatkan dalam UU Nomo 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan, Sebab, kata Berry, kegiatan itu mampu menyerap ribuan tenaga kerja.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan proses tender secara elektronik (e_procurement) atas proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemprov DKI dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 2006.

Hal itu tentu saja memudahkan para pengusaha di Jakarta untuk mengikuti tender tersebut. Apa saja jenis dan bentuk proyek APBD DKI yang ditenderkan, bahkan sudah tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses di www.jakarta.go.id. Untuk tahun 20013, terdapat 190 item proyek yang tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta. Masing-masing item memuat nilai tender, yaitu antara Rp juta 74 juta hingga Rp 9,79 miliar.

“Yang dibutuhkan para pengusaha, juga Kadin DKI Jakarta, adalah perlu ditingkatkannya transparansi pelaksanaan lelang tender secara elektronis (e_procurement) agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan peserta tender. Perlunya transparansi proses tender itu adalah mutlak untuk mencegah adanya peluang kecurangan atau kongkalikong antara peserta tender dan pejabat yang mengurusi tender tersebut,” kata Berry menambahkan. (saksono)

BERITA TERKAIT

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik - KUA dan PPAS 2019 Kota Depok

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik KUA dan PPAS 2019 Kota Depok NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Nilai Tambah Ekonomi Nasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Bicara ekonomi, industri dan bisnis selalu menarik. Banyak isu penting yang…

Menyoal Macetnya Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Pril Huseno Rilis data BPS kuartal II/2018 ihwal pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,27 persen (yoy) menimbulkan banyak pertanyaan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Patung Garuda Wisnu Kencana: - Tegak Berdiri Setelah 28 Tahun

Patung Garuda Wisnu Kencana ( GWK) setinggi 121 meter ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 60 hektar di Desa…

Patung Garuda Wisnu Kencana: Dari Masa ke Masa

Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali sepertinya menjadi kado HUT RI ke-73. Pemasangan mahkota Dewa Wisnu pada patung GWK diawali…

GWK Jadi Lokasi “Host Country Reception”

Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 22 September mendatang. Selanjutnya, GWK Cultural Park khususnya…