Kadin dan Asosiasi Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kadin dan Asosiasi Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta beserta kalangan asosiasi yang bernaung di sana mengeluhkan masih banyaknya kebijakan pemerintah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Di antaranya, adalah terkait masalah kepabeanan dan kepelabuhanan. Jiak hal itu dibiarkan berlarut-larut, hal itu akan melemahkan daya saing para pelaku usaha di Jakarta yang kebanyakan berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Diperlukan langkah koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan dan menekan ekonomi biaya tinggi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Berry B Purba. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan konsultasi antara pengurus Kadin DKi dengan kalangan asosiasi, himpunan, atau gabungan selaku anggota luar biasa Kadin DKI, Rabu (6/5) di Jakarta.

Di antara kebijakan yang memicu ekonomi biaya tinggi adalah penerbitan surat keterangan domisili usaha yang dikaitkan dengan peruntukan tata ruang kota. Peraturan di Jakarta mengharuskan setiap jenis usaha harus berada di kawasan yang khusus diperuntukkan usaha atau bisnis. Padahal, sangat banyak UMKM yang melakukan usahanya di rumah tempat tinggal mereka (home industry).

“Jika semua disamaratakan, bisa jadi seluruh UMKM itu akan gulung tikar karena tak mampu menyewa tempat di kawasan khusus bisnis. Yang diperlukan adalah kebijakan yang adil bagi usaha rumahan,” kata Berry yang juga ketua umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal & Elektrikal (DPD Aptek) DKI Jakarta.

Kadin DKI juga mendesak agar Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan usaha tally mandiri seperti diamanatkan dalam UU Nomo 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan, Sebab, kata Berry, kegiatan itu mampu menyerap ribuan tenaga kerja.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan proses tender secara elektronik (e_procurement) atas proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemprov DKI dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 2006.

Hal itu tentu saja memudahkan para pengusaha di Jakarta untuk mengikuti tender tersebut. Apa saja jenis dan bentuk proyek APBD DKI yang ditenderkan, bahkan sudah tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses di www.jakarta.go.id. Untuk tahun 20013, terdapat 190 item proyek yang tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta. Masing-masing item memuat nilai tender, yaitu antara Rp juta 74 juta hingga Rp 9,79 miliar.

“Yang dibutuhkan para pengusaha, juga Kadin DKI Jakarta, adalah perlu ditingkatkannya transparansi pelaksanaan lelang tender secara elektronis (e_procurement) agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan peserta tender. Perlunya transparansi proses tender itu adalah mutlak untuk mencegah adanya peluang kecurangan atau kongkalikong antara peserta tender dan pejabat yang mengurusi tender tersebut,” kata Berry menambahkan. (saksono)

BERITA TERKAIT

Asosiasi Dorong Petani Tembakau Jalin Kemitraan Dengan Perusahaan Rokok

NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendukung wacana pemerintah untuk mewajibkan importir atau perusahaan rokok membangun kemitraan dengan…

Kebijakan Publik - Kemenperin dan Polri Sinergi Wujudkan Kondusifitas Iklim Usaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat bersinergi untuk mewujudkan pengamanan di bidang perindustrian…

BRI Syariah dan Paytren Lanjutkan Kerjasama

      NERACA   Jakarta - Anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah dan Paytren lanjutkan kolaborasi terkait…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional…

2024, Target Pindah Ibukota Negara

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti ibukota bisa dipindahkan menuju kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ini akan…

Cari Skema Khusus Danai Pemindahan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah untuk pemindahan ibu kota. Ada yang 80.000 hektare, 120.000…