Kadin dan Asosiasi Keluhkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta beserta kalangan asosiasi yang bernaung di sana mengeluhkan masih banyaknya kebijakan pemerintah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Di antaranya, adalah terkait masalah kepabeanan dan kepelabuhanan. Jiak hal itu dibiarkan berlarut-larut, hal itu akan melemahkan daya saing para pelaku usaha di Jakarta yang kebanyakan berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Diperlukan langkah koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan dan menekan ekonomi biaya tinggi,” kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Berry B Purba. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan konsultasi antara pengurus Kadin DKi dengan kalangan asosiasi, himpunan, atau gabungan selaku anggota luar biasa Kadin DKI, Rabu (6/5) di Jakarta.

Di antara kebijakan yang memicu ekonomi biaya tinggi adalah penerbitan surat keterangan domisili usaha yang dikaitkan dengan peruntukan tata ruang kota. Peraturan di Jakarta mengharuskan setiap jenis usaha harus berada di kawasan yang khusus diperuntukkan usaha atau bisnis. Padahal, sangat banyak UMKM yang melakukan usahanya di rumah tempat tinggal mereka (home industry).

“Jika semua disamaratakan, bisa jadi seluruh UMKM itu akan gulung tikar karena tak mampu menyewa tempat di kawasan khusus bisnis.  Yang diperlukan adalah kebijakan yang adil bagi usaha rumahan,” kata Berry yang juga ketua umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal & Elektrikal (DPD Aptek) DKI Jakarta.

Kadin DKI juga mendesak agar Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan usaha tally mandiri seperti diamanatkan dalam UU Nomo 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan, Sebab, kata Berry, kegiatan  itu  mampu menyerap ribuan tenaga kerja.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan proses tender secara elektronik (e_procurement) atas proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemprov DKI dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  sejak 2006.

Hal itu tentu saja memudahkan para pengusaha di Jakarta untuk mengikuti tender tersebut. Apa saja jenis dan bentuk proyek APBD DKI yang ditenderkan, bahkan sudah tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses di www.jakarta.go.id.  Untuk tahun 20013, terdapat 190 item proyek yang tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta. Masing-masing item memuat nilai tender, yaitu antara Rp  juta 74 juta hingga Rp 9,79 miliar.

“Yang dibutuhkan para pengusaha, juga Kadin DKI Jakarta, adalah perlu ditingkatkannya transparansi pelaksanaan lelang tender secara elektronis (e_procurement) agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan peserta tender.  Perlunya transparansi proses tender itu adalah mutlak untuk mencegah adanya peluang kecurangan atau kongkalikong antara peserta tender dan pejabat yang mengurusi tender tersebut,” kata Berry menambahkan. (saksono)