Marjinalisasi Buruh

Terlalu sekali. Di zaman modern sekarang ini masih ada kasus “perbudakan” buruh di negara kita tercinta Republik Indonesia. Fakta mengungkapkan kenyataan 38 buruh disekap, dipaksa bekerja 18 jam, tidak mandi sampai tiga bulan, dan belum digaji? Seperti dilaporkan dari sebuah pabrik alat penggorengan dan panci (kuali) aluminium di Tange­rang.

Tentu sebagai sesama anak bangsa kita patut tersinggung dan marah. Kita menyimpulkan, apa pun latar belakangnya, inilah perilaku pemikiran perbudakan di zaman mo­dern, saat nilai-nilai HAM seharusnya dijunjung tinggi untuk mengedepankan sisi kehidupan yang layak sebagai buruh. Bayangkan masih ada perusahaan dengan pemimpin yang menciptakan sistem dan proses untuk memperlakukan manusia tidak selayaknya manusia hidup normal.

Ini bukti pemerintah telah kecolongan oleh skandal perbudakan tersebut. Sistem pengawasan, deteksi normatif dan substansial bagi penyelenggaraan perusahaan, tampaknya lolos dari pengawasan instansi terkait. Bagaimanapun, pemerintah telanjur lengah mengawasi dan mengawal penyelenggaraan kegiatan usaha oleh sebuah pabrik/perusahaan di Jabodetabek.

Kita melihat sikap yang lebih luas oleh pengusaha, bukan sekadar persoalan eksploitasi tenaga kerja, namun menjangkau titik sensitif kehidupan manusia. Lebih dari ma­salah hubungan kerja, fakta ini cukup menyakitkan yaitu, ada se­kelompok manusia menganggap manusia lain yang bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang sesuai kemauannya tanpa memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan.

Cara memperlakukan buruh yang tidak manusiawi dengan pola yang tersistemisasi seperti kasus di Tangerang itu semestinya membuka mata hati semua anak bangsa, bahwa masih ada pengusaha yang merasa superior dengan seenaknya merendahkan martabat ke­manusiaan seperti itu. Ini tantangan bagi penegak hukum menjangkau rasa keadilan dan menuntaskan tragedi kemanusiaan ini.

Bagaimanapun perusahaan bisa menjadi besar, pemilik dan pemegang sahamnya dapat meraup keuntungan besar, tentu tidak lepas dari peran para buruhnya. Saat buruh “mengeksploitasi” tenaga dan pikirannya untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, sebenarnya mereka sudah turut andil menunaikan kewajibannya dengan benar.

Sayangnya, kalangan pemimpin perusahaan seringkali masih melihat buruh sebagai “warga kelas dua” yang paling membutuhkan dirinya, sehingga ketika korporasi mengalami kesulitan mengembangkan usahanya, maka buruh sering dijadikan objek pertaruhannya. Buruh dikorbankan dengan paradigma pragmatis hegemonitas oleh perusahaan, bahwa keberadaan buruh sudah tidak lagi menguntungkan, sehingga harus dimarjinalkan.

Alangkah damai, sejahtera, dan bahagianya buruh yang kehidupan kesehariannya dijamin oleh perusahaannya sesuai standar upah minimum provinsi (UMP). Mereka setidaknya minimal tak akan sampai terjerembab dalam kemiskinan absolut atau kehilangan pekerjaan. Sehingga wajar jika perusahaan memperlakukan buruh sebagai mitra yang dimanusiakan.

Langkah kebijakan yang tidak populis dilakukan oleh seorang pemimpin perusahaan, dapat berdampak makro bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Artinya, tidak sedikit hak-hak sakral dan fundamental buruh bisa hancur di tangan pemimpin berwatak yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi masa depan perusahaan dibiarkan serba tidak pasti.

Karena itu, sudah bukan zamannya lagi buruh terus menerus ditelantarkan oleh perusahaannya. Mereka adalah manusia yang patut mendapatkan penghargaan yang wajar atas jerih payah tenaganya yang selama ini diabdikan bagi kepentingan perusahaan. Pemerintah sudah saatnya melihat kembali pola hubungan industrial ketenagakerjaan, apakah sudah tepat atau perlu dilakukan penyesuaian sesuai kemajuan zaman.

BERITA TERKAIT

INFLASI DI PEDESAAN LEBIH TINGGI DARI NASIONAL - BPS: Daya Beli Buruh Tani Menurun

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat daya beli buruh tani menurun pada Oktober 2018 akibat harga barang konsumsi naik. Ini bukti…

DAYA BELI BURUH BANGUNAN MENINGKAT RIIL - BPS: Indonesia Surplus di September 2018

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus US$ 227 juta pada September 2018. Surplus ini disumbang oleh…

BURUH TUDING BPJS TIDAK TRANSPARAN - BPS: Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,27%

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kondisi ekonomi kuartal II-2018 tumbuh 5,27% secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Utang Negara Masih Aman

Menyimak ancaman krisis global belakangan ini, ada baiknya kita melihat kondisi sejumlah negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari…

Jaga Fluktuasi Kurs Rupiah

Meski posisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS belakangan ini mengalami sedikit penguatan, namun ancaman kemungkinan kurs rupiah melemah…

Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak…