Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Tangan Siapa?

Sabtu, 11/05/2013

Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Tangan Siapa?

Negeri Singapura, dulu bekas jajahan Inggris dan merdeka pada 9 Agustus 1965. Sedangkan Indonesia selama 350 tahun dijajah Belanda, tapi merdeka lebih dulu dari Singapura, yaitu pada 17 Agustus 1945. Singapura, dulu negeri yang luas wilayahnya sekitar 583 km2, tak lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta, lalu diperluas menjadi 697 km2, dan kini sudah membesar lagi menjadi lebih dari 710,2 km2. Sedangkan luas wilayah Indonesia adalah 5.193.252 km2 yang membentang sepanjang 5.110 km dari Sabang sampai Merauke.

Tapi mengapa, kedaulatan ekonomi Indonesia masih saja bergantung pada negeri jiran itu? Hingga saat ini lebih dari 70% produk dan komoditas ekspor Indonesia harus singgah lebih dulu di pelabuhan Singapura lebih dulu. Padahal, biaya singgah di pelabuhan Singapura jauh lebih tinggi dari pelabuhan di Tanjung Priok di Jakarta, atau pelabuhan Belawan di Medan, atau di Tanjung Perak Surabaya, atau pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan.

Keluhan itu dilontarkan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno. Menurut dia, 30-40% kontainer yang akan dikirim ke berbagai negara tujuan, harus lewat Singapura, karena pelabuhan itu sangat memadai, mempunyai kapasitas yang besar dan luas, dan sudah lebih modern.

Tapi apa dampaknya bagi produk Indonesia? Masih menurut Benny, harga produk ekspor tersebut menjadi tidak kompetitif karena akan dibebani biaya singgah di Singapura. “Kondisi itu sangat menguntungkan Singapura terlebih tarifnya sangat tinggi. Namun inilah kenyataan yang ada. Infrastruktur di Indonesia belum mendukung,” kata dia.

Memang, dilihat data tingkat kompetitivitas Negara-negara di Asean menghadapi pasar global, Singapura berapa pada posisi 2, disusul Malaysia 21, Thailand 36, dan Indonesia di urutan 46. Pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini menilai hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia begitu kecil. Itu sebabnya, terpaksa Indonesia memakai jasa yang ditawarkan Singapura.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menyatakan, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi objek kapitalisme internasional yang salah satunya dijalankan oleh Singapura. “Saat ini Indonesia telah dikuasai kapitalisme internasional melalui antek-anteknya, yaitu para pengusaha,” kata Syarif kepada Neraca.

Menurut dia, tak mungkin kekuatan asing bisa masuk ke Tanah Air tanpa bantuan dari unsur lokal. Muncul banyaknya pengusaha antek itu tentu saja karena pihak kapitalis memberikan insentif atau imbalan yang menggiurkan. Selain pihak pengusaha, masuknya kapitalisme di Indonesia juga ditunjang oleh kaum politisi yang ada di lembaga legislatif dan para birokrat. “Jadi, sebetulnya tiga komponen bangsa itulah yang saat ini mengendalikan nasib perekonomian Indonesia. Merekalah wajah ekonomi Indonesia,” kata Syarif.

Yang jadi masalah, kata Syarif, adalah seperti apakah karakter ketiga komponen bangsa tersebut. Apakah sebagai pejuang bangsa atau sebagai pemburu kekuasaa. Yang dimaksud dengan kekuasaan ada dua, yaitu jabatan dan keuntungan materi. Kaum kapitalis telah membeli berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan hingga memudahkan arus barang dan jasa ke Tanah Air.

Contohnya, Indonesia adalah negara pantai terpanjang kedua di dunia. Pantai-pantai tersebut mampu memproduksi garam dalam kapasitas besar. Ironisnya, saat Menteri Perdagangan di tangan Marie Pangestu, pemerintah lebih mengutamakan impor garam dengan alasan garam Indonesia berkualitas jelek.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad ketika itu bersikukuh menolak rencana impor garam. Dia menginginkan agar petani garam rakyat diberdayakan agar mampu memproduksi garam yang berkualitas. Namun perjuangan Fadel kandas dan berujung disingkirkan dia dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Indonesia memiliki industri pesawat terbang, yaitu PT Dirgantara Indonesia (DI) dan telah dikenal dan menjalin kerjasama dengan industri pesawat terbang Boeing di Amerika Serikat. Cukup banyak putera Indonesia yang bekerja di Boeing pasca krisis ekonomi Indonesia pada 1998. Tapi, mengapa Wapres Jusuf Kalla waktu itu memilih mengimpor pesawat dari negeri China. Padahal, China tak punya sejarah sebagai negara produsen pesawat terbang.

“Karenanya, sikap mental para politisi, pengusaha, dan kalangan birokrat kita harus direorientasi dan direvitalisasi agar mau mengemban tugas memerdekakan Indonesia dari tangan kapitalisme dan kaum imperialis asing,” kata Syarif. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia bangkit menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan percaya diri, hingga disegani bangsa lain. Bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengisyaratkan, satu saat Indonesia akan menjadi Negara maju secara ekonomi nomor tujuh terbesar di dunia. Sumber daya alamnya melimpah, dan SDM-nya berkualitas. Asal kekayaan tersebut dimiliki oleh bangsa sendiri, bukan bangsa lain. (saksono)