BANJIR IMPOR TAK KUNJUNG SURUT - Industri Gadget Lokal Terancam

NERACA

 

Jakarta -  Banjir impor produk gadget (perangkat elektronik praktis) mulai dari handphone (HP), netbook, hingga komputer tablet sepertinya tak akan kunjung surut. Pada kuartal I-2013 (Januari-Maret) ini saja, seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor HP sebanyak Rp 6,1 triliun. Sedangkan impor laptop (komputer jinjing) pada periode yang sama tercatat senilai Rp 2,7 triliun. Jika diperkirakan angka totalnya, nilai impor HP bisa tembus Rp 25 triliun, dan Rp 12 triliun untuk impor laptop sepanjang tahun ini.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengungkapkan banjirnya impor produk gadget selama kuartal I tersebut bisa mengancam pertumbuhan industri gadget lokal di Indonesia. “Pemerintah harus memperkuat industri gadget lokal sehingga bisa bersaing dengan produk impor. Hal yang terpenting adalah pemerintah harus membangun suatu rancang bangun industri Indonesia sehingga bisa mengurangi produk impor datang ke Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (7/5).

Menurut Erani, pemerintah semestinya melakukan kebijakan yang mendukung kepentingan industri lokal seperti melakukan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mempunyai strategi perdagangan yang mementingkan perkembangan industri lokal.

“Impor gadget memang sangat merajalela sehingga akan bisa mengancam eksistensi dari industri gadget lokal. Maka diperlukan kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mendukung kepentingan industri gadget lokal,” ujarnya.

Erani pun menjelaskan pemerintah Indonesia harus mempunyai roadmap dalam menjalankan kebijakan industri gadget lokal. Indonesia harus mempunyai pabrik gadget sendiri dan bisa memasarkannya di dalam negeri sehingga produk lokal bisa berkembang dengan baik. “Hal yang pasti untuk meredam impor gadget yang banyak maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan industri lokal kita,” tambahnya.

Kendala Investasi

Secara terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter menjelaskan, banyak produsen yang menginginkan membangun pabrik gadget di Indonesia, namun keseriusan pemerintah menyikapi masalah-masalah yang terjadi sebelum membangun pabrik masih lemah. “Seperti masalah tanah dan proses perizinan harusnya dipercepat agar memudahkan investor membangun pabrik dan kita tidak ketergantungan dengan ponsel impor,” ucapnya.

Jika Indonesia ingin memiliki industri elektronik yang maju, sambung Chris, maka harus didukung oleh industri komponen dan bahan baku yang kuat. “Pemerintah juga harus bersinergi dengan investasi yang sudah ada dan memanfaatkan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar,” tambahnya.

Di pihak lain, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan Indonesia masih banyak mengimpor telepon seluler (HP) dan laptop dari luar negeri. Hidayat mengaku sedih dengan kecenderungan masyarakat yang begitu kuat untuk membeli produk impor tersebut. \\\"Itu yang saya prihatin. Makanya saya mendorong tahun ini juga joint venture besar yang dulu sering anda sebut (rencana perusahaan HP asal Taiwan, Foxconn Technology Group, membangun pabrik) itu akan terjadi,\" kata Hidayat di kantornya.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekurangnya 50 juta telepon seluler. Menurut Hidayat, besarnya impor itu harus segera diatasi. Caranya dengan membangun pabrik untuk memproduksi ponsel di dalam negeri. \"Salah satu cara kita menyelesaikan persoalan itu dengan segera memasukkan investasi di sektor itu, sehingga akan ada substitusi impor dan saya menjamin anda pada tahun ini akan ada investasi besar di sektor itu,\" tegas Hidayat.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…