Industri Gadget Lokal Terancam - BANJIR IMPOR TAK KUNJUNG SURUT

NERACA

Jakarta - Banjir impor produk gadget (perangkat elektronik praktis) mulai dari handphone (HP), netbook, hingga komputer tablet sepertinya tak akan kunjung surut. Pada kuartal I-2013 (Januari-Maret) ini saja, seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor HP sebanyak Rp 6,1 triliun. Sedangkan impor laptop (komputer jinjing) pada periode yang sama tercatat senilai Rp 2,7 triliun. Jika diperkirakan angka totalnya, nilai impor HP bisa tembus Rp 25 triliun, dan Rp 12 triliun untuk impor laptop sepanjang tahun ini.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengungkapkan banjirnya impor produk gadget selama kuartal I tersebut bisa mengancam pertumbuhan industri gadget lokal di Indonesia. “Pemerintah harus memperkuat industri gadget lokal sehingga bisa bersaing dengan produk impor. Hal yang terpenting adalah pemerintah harus membangun suatu rancang bangun industri Indonesia sehingga bisa mengurangi produk impor datang ke Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (7/5).

Menurut Erani, pemerintah semestinya melakukan kebijakan yang mendukung kepentingan industri lokal seperti melakukan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mempunyai strategi perdagangan yang mementingkan perkembangan industri lokal.

“Impor gadget memang sangat merajalela sehingga akan bisa mengancam eksistensi dari industri gadget lokal. Maka diperlukan kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mendukung kepentingan industri gadget lokal,” ujarnya.

Erani pun menjelaskan pemerintah Indonesia harus mempunyai roadmap dalam menjalankan kebijakan industri gadget lokal. Indonesia harus mempunyai pabrik gadget sendiri dan bisa memasarkannya di dalam negeri sehingga produk lokal bisa berkembang dengan baik. “Hal yang pasti untuk meredam impor gadget yang banyak maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan industri lokal kita,” tambahnya.

Kendala Investasi

Secara terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter menjelaskan, banyak produsen yang menginginkan membangun pabrik gadget di Indonesia, namun keseriusan pemerintah menyikapi masalah-masalah yang terjadi sebelum membangun pabrik masih lemah. “Seperti masalah tanah dan proses perizinan harusnya dipercepat agar memudahkan investor membangun pabrik dan kita tidak ketergantungan dengan ponsel impor,” ucapnya.

Jika Indonesia ingin memiliki industri elektronik yang maju, sambung Chris, maka harus didukung oleh industri komponen dan bahan baku yang kuat. “Pemerintah juga harus bersinergi dengan investasi yang sudah ada dan memanfaatkan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar,” tambahnya.

Di pihak lain, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan Indonesia masih banyak mengimpor telepon seluler (HP) dan laptop dari luar negeri. Hidayat mengaku sedih dengan kecenderungan masyarakat yang begitu kuat untuk membeli produk impor tersebut. \\\"Itu yang saya prihatin. Makanya saya mendorong tahun ini juga joint venture besar yang dulu sering anda sebut (rencana perusahaan HP asal Taiwan, Foxconn Technology Group, membangun pabrik) itu akan terjadi,\" kata Hidayat di kantornya.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekurangnya 50 juta telepon seluler. Menurut Hidayat, besarnya impor itu harus segera diatasi. Caranya dengan membangun pabrik untuk memproduksi ponsel di dalam negeri. \"Salah satu cara kita menyelesaikan persoalan itu dengan segera memasukkan investasi di sektor itu, sehingga akan ada substitusi impor dan saya menjamin anda pada tahun ini akan ada investasi besar di sektor itu,\" tegas Hidayat.

BERITA TERKAIT

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…

Petani Perkebunan Hilang, Devisa Negara Melayang

NERACA Jakarta – Ada sebab, ada akibat. Itulah yang terjadi pada komoditas perkebunan, komoditas penyumbang devisa negara terbesar. Artinya jika…

BPK SUDAH ENDUS MASALAH ASABRI SEJAK 2016 - Kasus Jiwasraya-Asabri Siap Digelar di DPR

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan menggelar rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas masalah keuangan di PT Asabri…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…

KONDISI INDUSTRI JASA KEUANGAN - OJK Diminta Reformasi Menyeluruh

Jakarta-Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (Dapen). "Industri…

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…