Industri Gadget Lokal Terancam - BANJIR IMPOR TAK KUNJUNG SURUT

NERACA

Jakarta - Banjir impor produk gadget (perangkat elektronik praktis) mulai dari handphone (HP), netbook, hingga komputer tablet sepertinya tak akan kunjung surut. Pada kuartal I-2013 (Januari-Maret) ini saja, seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor HP sebanyak Rp 6,1 triliun. Sedangkan impor laptop (komputer jinjing) pada periode yang sama tercatat senilai Rp 2,7 triliun. Jika diperkirakan angka totalnya, nilai impor HP bisa tembus Rp 25 triliun, dan Rp 12 triliun untuk impor laptop sepanjang tahun ini.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengungkapkan banjirnya impor produk gadget selama kuartal I tersebut bisa mengancam pertumbuhan industri gadget lokal di Indonesia. “Pemerintah harus memperkuat industri gadget lokal sehingga bisa bersaing dengan produk impor. Hal yang terpenting adalah pemerintah harus membangun suatu rancang bangun industri Indonesia sehingga bisa mengurangi produk impor datang ke Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (7/5).

Menurut Erani, pemerintah semestinya melakukan kebijakan yang mendukung kepentingan industri lokal seperti melakukan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mempunyai strategi perdagangan yang mementingkan perkembangan industri lokal.

“Impor gadget memang sangat merajalela sehingga akan bisa mengancam eksistensi dari industri gadget lokal. Maka diperlukan kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mendukung kepentingan industri gadget lokal,” ujarnya.

Erani pun menjelaskan pemerintah Indonesia harus mempunyai roadmap dalam menjalankan kebijakan industri gadget lokal. Indonesia harus mempunyai pabrik gadget sendiri dan bisa memasarkannya di dalam negeri sehingga produk lokal bisa berkembang dengan baik. “Hal yang pasti untuk meredam impor gadget yang banyak maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih mementingkan kepentingan industri lokal kita,” tambahnya.

Kendala Investasi

Secara terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter menjelaskan, banyak produsen yang menginginkan membangun pabrik gadget di Indonesia, namun keseriusan pemerintah menyikapi masalah-masalah yang terjadi sebelum membangun pabrik masih lemah. “Seperti masalah tanah dan proses perizinan harusnya dipercepat agar memudahkan investor membangun pabrik dan kita tidak ketergantungan dengan ponsel impor,” ucapnya.

Jika Indonesia ingin memiliki industri elektronik yang maju, sambung Chris, maka harus didukung oleh industri komponen dan bahan baku yang kuat. “Pemerintah juga harus bersinergi dengan investasi yang sudah ada dan memanfaatkan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar,” tambahnya.

Di pihak lain, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan Indonesia masih banyak mengimpor telepon seluler (HP) dan laptop dari luar negeri. Hidayat mengaku sedih dengan kecenderungan masyarakat yang begitu kuat untuk membeli produk impor tersebut. \\\"Itu yang saya prihatin. Makanya saya mendorong tahun ini juga joint venture besar yang dulu sering anda sebut (rencana perusahaan HP asal Taiwan, Foxconn Technology Group, membangun pabrik) itu akan terjadi,\" kata Hidayat di kantornya.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekurangnya 50 juta telepon seluler. Menurut Hidayat, besarnya impor itu harus segera diatasi. Caranya dengan membangun pabrik untuk memproduksi ponsel di dalam negeri. \"Salah satu cara kita menyelesaikan persoalan itu dengan segera memasukkan investasi di sektor itu, sehingga akan ada substitusi impor dan saya menjamin anda pada tahun ini akan ada investasi besar di sektor itu,\" tegas Hidayat.

BERITA TERKAIT

Kemenkeu: Bulog Tidak Optimal Manfaatkan Fasilitas PMN

NERACA Jakarta- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak optimal memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN). Pasalnya, pada periode 2015-2016 pemerintah…

BUNTUT PEMECATAN DIRUT GARUDA INDONESIA - Petinggi BUMN Diminta Tak Buat Kesalahan yang Sama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kepada dirut atau pegawai BUMN untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan mantan Dirut Garuda…

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASIH ADA BANK MINTA AGUNAN KUR - Presiden Ingatkan Bank BUMN Soal KUR

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan bank-bank BUMN masih meminta syarat agunan bagi calon debitur kredit usaha rakyat (KUR) karena khawatir pinjamannya macet…

CEGAH POTENSI KORUPSI - Sri Mulyani Kaji Ulang Sistem Penggajian ASN

NERACA Jakarta – Dalam rangka mencegah praktek korupsi dan juga memberikan keadilan yang merata,  menjadi alasan bagi Menteri Keuangan Sri…

Kemenkeu: Bulog Tidak Optimal Manfaatkan Fasilitas PMN

NERACA Jakarta- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak optimal memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN). Pasalnya, pada periode 2015-2016 pemerintah…