Larangan Fotokopi e-KTP Menyulitkan Bank

NERACA

Jakarta - Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Riyanto mengatakan larangan foto kopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan menyulitkan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan pendataan nasabah. \"Kalau tidak boleh foto kopi, kegiatan bank akan susah. Sampai saat ini foto kopi KTP itu kan harus dilampirkan dalam beberapa transaksi perbankan, misalnya saat pembukaan tabungan baru, pembukaan deposito dan lain-lain,\" ujar Riyanto di Jakarta, Selasa (7/5). Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Surat Edaran (SE) No. 471.13/1826/SJ melarang foto kopi e-KTP, dengan alasan praktik itu akan merusak fisik e-KTP.

Melalui SE tersebut Gamawan menekankan bahwa e-KTP tidak diperkenankan untuk difoto kopi, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat \"Nomor Induk Kependudukan (NIK)\" dan \"Nama Lengkap\" orang bersangkutan. Menurut SE tersebut, instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk \"card reader\" sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Gamawan dalam SE tersebut mengimbau semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar sudah memiliki \"card reader\" e-KTP paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi. Terkait hal itu Riyanto menilai ada sistem yang kurang bagus dalam implementasi e-KTP. Apabila perbankan harus menyediakan sendiri \"card reader\" e-KTP, maka hal itu akan menjadi pemborosan bagi perbankan.

\"Kalau bank harus punya itu berarti bank harus investasikan itu minimal satu buah di setiap kantor cabang, dan saya juga tidak tahu harganya berapa. Selain itu kalau memang dibutuhkan alat itu maka diperlukan penyesuaian baru,\" kata Riyanto. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa fungsi foto kopi KTP bagi perbankan sangat penting, sebagai praktik pendataan identitas para nasabah. Menurut dia tanpa foto kopi KTP maka kegiatan perbankan saat ini tidak bisa dilakukan, karena tidak ada lampiran identitas yang menjadi dasar untuk melakukan sebuah transaksi perbankan.

\"Bagaimana kalau nasabah ingin melakukan perjanjian kredit, tanpa foto kopi KTP akan sulit untuk saat ini,\" ujar dia. Meskipun demikian Riyanto percaya ada maksud baik dari Mendagri atas larangan tersebut, yakni demi menjaga keamanan lembaga pelayanan publik. Dia menilai penggunaan e-KTP beserta \"card reader\" bagi perbankan dalam jangka panjang akan sangat baik demi menghindari adanya pemalsuan data nasabah. \"Namun untuk jangka pendek artinya bank harus investasi dan perlu ada penyesuaian atas hal ini,\" kata dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Penuhi Kebutuhan Belanja Modal - Bank Permata Beri Pinjaman Anak Usaha TOWR

NERACA Jakarta –Danai kebutuhan belanja modal dan ekspansi bisnisnya, PT Iforte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha PT Sarana Menara…

Cegah Gizi Buruk - PEHA Integrasi Posyandu dan Bank Sampah

NERACA Jakarta - Pencegahan gizi buruk menjadi salah satu fokus program berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Phapros Tbk (PEHA) dengan…

Lagi, Bank Mandiri Kurangi Porsi Saham di MAGI

NERACA Jakarta – Kurangi porsi saham di PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bakal…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tumbuh 64%, CIMB Niaga Syariah Bukukan Laba Rp536 Miliar

      NERACA   Jakarta - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) membukukan…

BI Belum Terima Izin Layanan WhatsApp Payment

    NERACA   Jakarta - WhatsApp yang berada di bawah naungan perusahaan aplikasi media sosial Facebook dikabarkan membidik pasar…

Masa Transisi 3 Tahun Sebelum Bayar Premi - Program Restrukturisasi Perbankan

    NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan langsung memungut premi tambahan terhadap industri perbankan untuk…