Presiden Siap Ambil Kebijakan - Terkait Kenaikan Harga BBM

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya siap mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saat kompensasi terhadap masyarakat kecil yang terkena dampak juga telah siap untuk dilaksanakan. \"Dan saya mendengar ada perbincangan masyarakat di media massa menyangkut kapan kenaikan BBM, kenapa pemerintah seperti ragu-ragu. Sampaikan dengan gamblang, begitu bantuan kepada masyarakat yang memerlukan siap, maka harga BBM kita sesuaikan,\" kata Presiden saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Presiden menambahkan dirinya tidak ingin memberikan ketidakpastian terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab menyangkut juga masyarakat kecil yang terkena dampaknya. Untuk itu, Presiden meminta agar para menteri juga pro aktif terkait anggaran yang akan digunakan nantinya, terutama di dalam pembahasan APBN Perubahan 2013 nanti. \"Dan karena tidak semua kewenangan ada di tangan pemerintah, kalau menyangkut anggaran mesti dibicarakan oleh DPR RI maka kita harus pro aktif untuk itu,\" katanya.

Presiden menambahakan dirinya juga ingin agar Rancangan APBN-P 2013 benar-benar disiapakan dengan baik. Asumsi-asumsi dan target-target yang diajukan juga harus diperhitungkan dan dapat dicapai. Presiden juga mengatakan dirinya akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada 13 Mei mendatang guna membicarakan hal-hal tersebut. \"Oleh karena itu sekali lagi APBN-P ini menjadi sangat penting untuk dibicarakan dengan DPR RI. Kita tidak ingin juga ada semacam ketidakpstian di negeri kita menyangkut APBN-P, subsidi BBM termasuk penyesuaian harga BBM itu sendiri,\" katanya.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pertumbuhan ekonomi akan dikoreksi menjadi 6,2-6,3 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, turun dari asumsi APBN 2013 yang sebesar 6,8 persen. \"Kita berharap pertumbuhan ekonomi 6,2-6,3 persen, koreksi pertumbuhan di APBN 6,8 persen,\" katanya. Menurut Hatta, asumsi pertumbuhan tersebut dinilai lebih realistis mengingat kondisi perekonomin yang kini berkembang di dunia juga masih memburuk. Apalagi, dalam pengumuman Badan Pusat Statistik kemarin, pertumbuhan ekonomui di kuartal pertama hanya sebesar 6,02 persen.

Dia mengatakan, beberapa indikator menunjukkan adanya pelemahan dari pertumbuhan. PMTB mengalami penurunan, ekspor yang melemah, begitupula impor barang modal yang menurun. Di sisi lain, perekonomian dunia juga belum menunjukan tanda-tanda yang positif. Indonesia, menurut Hatta, masih ditolong dengan pertumbuhan investasi dan konsumsi dalam negeri. Dua sektor tersebut masih menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi. [ardi]

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…