PEMKOT SUKABUMI TERUS BERUPAYA RAIH PAD RP 580 MILIAR Anggaran Damkar Kab. Cirebon Minta Ditambah

Cirebon – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon, khususnya Bidang Pemadam Kebakaran (DAMKAR), mengeluhkan kecilnya anggaran yang dikucurkan Pemkab Cirebon. Sementara itu, _Pemkot Sukabumi rajin meraup PAD untuk mengejar target. Hingga Mei ini baru mencapai 44 persen dari target Rp 580 miliar.

NERACA

“Masalahnya, dana yang ada saat ini benar-benar tidak mencukupi untuk biaya operasional termasuk biaya pemeliharaan kendaraan,”ujar Kabid DAMKAR Kabupaten Cirebon, Harto kepada Harian Ekonomi Neraca, Selasa (21/6), menanggapi tentang kecilnya anggaran bagi DCKTR Kab. Cirebon.

Harto mengatakan, idealnya biaya pemeliharaan kendaraan besarnya sekitar Rp. 200.000.000,-. Itupun dalam pembagian jumlah kendaraan 12 unit, yang saat ini dimiliki Bidang DAMKAR. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk BBM dan biaya pemeliharaan, dibutuhkan dan sekitar Rp. 1.000.000.000,-/tahunnya.

“Biaya idealnya ya Rp. 1 miliaran lah. Sedangkan saat ini kami hanya mengelola anggaran untuk pemeliharaan sekitar Rp. 100 juta saja. Ya dicukup-cukupkan. Mungkin karena anggaran APBD kita yang memang minim,” kata Harto.

Harto menyebutkan, untuk jumlah armada saja, idealnya Kabupaten Cirebon mempunyai 24 Armada Pemadam Kebakaran. Dengan jumlah armada yang hanya 12 buah, terpaksa 1 armada harus bisa mengayomi 90 ribu lebih jiwa. Sedangkan idealnya, kalau armada berjumlah 24 buah, maka satu armada bisa mengayomi 50 ribu jiwa saja.

“Kami memang masih kekurangan armada. Jumlah 12 armada memang sangat kurang, terlebih kalau kita harus menjaga daerah-daerah yang rawan kebakaran. Tentunya tidak akan terkejar. Pos jaga saja baru 7, padahal seharusnya ada 14 pos jaga,” ujar Harto.

Data yang berhasil dihimpun Harian Ekonomi Neraca menyebutkan, tahun ini anggaran yang diberikan Pemkab Cirebon untuk Bidang Damkar hanya sekitar Rp. 300.000.000,-. Dana tersebut mencakup belanja pakai kerja lapangan, belanja alat-alat pemadam kebakaran, dan belanja modal pengadaan peralatan kantor. Disamping itu, ada juga rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

Namun sayangnya, untuk penambahan armada diduga pemkab Cirebon akan mengalami kesulitan. Masalahnya, untuk 1 unit kendaraan Pemadam Kebakaran saja, nilainya hampir Rp. 1.500.000.000,-. Kalau Bidang DAMKAR masih membutuhkan lagi 12 unit, berarti Pemkab Cirebon harus merogoh APBD II sebesar Rp. 18.miliar.

PAD Capai Rp 257 M

Sementara itu, dari Kota Sukabumi dilaporkan, realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, hingga bulan Mei 2011, mencapai Rp 257, 354 miliar, atau baru mencapai 44,31 persen dari target keseluruhan sebesar Rp 580,770 miliar lebih.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi, H. Kostaman, menjelaskan, realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tersebut di antaranya dari Pajak Daerah sebesar Rp 5, 210 miliar lebih yang terdiri dari Pajak Hotel Rp 236, 524, Pajak Restoran Rp1 miliar, Pajak Hiburan Rp 209, 721 juta, Pajak Reklame Rp 282, 443 juta, Pajak Penerangan Jalan Rp 1, 215 miliar. Kemudian Pajak Parkir dan Air Tanah tidak lebih dari Rp 43 juta.

“Sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 2 miliar lebih Rp 33 juta,” ujar dia.

Selanjutnya dari Retribusi Daerah sebesar Rp 2, 580 miliar lebih terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum Rp 609, 587juta, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Rp 328, 729 juta, Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil Rp 188, 322 juta, Palayanan Pemakaman Rp 12 juta, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp 152, 895 juta.

Retribusi Pelayanan Pasar Rp 121, 668, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 105,350 juta, Pelayanan Pendidikan Perpustakaan Rp 2 juta, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp169,293 juta, Retribusi Terminal Rp364,812 juta, Retribusi Jasa Usaha Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Rp 19, 632 juta, Rertribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Rp 32, 917 juta, serta Retribusi Perizinan Tertentu Rp 472 juta.

Kemudian dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 2 miliar lebih, Pengalihan Hak Atas Tanah Rp 10, 825 , Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Rp 65 juta, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Rp123 juta dan Penjualan Hasil Penebangan Pohon Rp 2 juta.

Lain-Lain PAD yang Syah Rp 40 miliar lebih, Bagi Hasil Pajak Rp 4, 3 miliar, Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 6,7 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 165,36 miliar, Dana Alokasi Khusus Rp 5,8 miliar serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 24,8 miliar.

BERITA TERKAIT

Hari Antikorupsi Sedunia - Telkom Raih Dua Penghargaan dari KPK

NERACA Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) raih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Instansi dengan penerapan Laporan…

BANK DKI RAIH TOP IT & TELCO

Direktur Teknologi dan Operasional, Priagung Suprapto (kedua kiri) bersama Pimpinan Divisi Development Teknologi Informasi,Ari Sulistyo (kedua kanan), ketua dewan juri…

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya…

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik NERACA Jakarta - Pemegang saham PT Siloam International Hospitals, Tbk , dengan kode…

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah  NERACA Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan lima jenis kerjasama dengan…