NERACA

Jakarta - Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang, harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu saat makro ekonomi menunjukkan angka-angka yang stabil. “Artinya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi, karena perekonomian kita sedang kuat dan stabil,” ungkap Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Indonesia, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa (7/5). Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stabil tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Pada 2010 tercatat, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,2%. Sedangkan pada 2011 dan 2012 berturut-turut tumbuh 6,5% dan 6,2%. Berbagai kalangan, termasuk Bank Dunia, Pemerintah Indonesia, dan banyak ekonom optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 ini tetap di atas 6%.

Inflasi Indonesia juga terbilang stabil. Pada 2011 Indonesia mengalami inflasi 3,8%. Semenatra tahun 2012 inflasi sebesar 4,3%. Pada 2013 ini, APBN mengasumsikan inflasi terjadi sebesar 4,9%. Meskipun dalam triwulan awal inflasi begitu tinggi akibat bawang merah, bawang putih, dan cabai, tetapi bukan berarti target inflasi dalam APBN tersebut tidak dapat dikejar. Namun begitu, waktu yang tepat hanyalah salah satu syarat agar redenominasi berjalan mulus, kata Iskandar. “Dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat juga penting. Kalau masyarakat tidak terima maka redenominasi tidak akan berjalan. Jadi memang perlu sosialisasi yang mendalam,” kata Iskandar.

Landasan hukum yang kuat, lanjut Iskandar, mutlak harus ada agar tidak ada pertentangan dari orang-orang yang melakukan transaksi. Misalnya A mengaku perjanjian kredit Rp100 juta. Karena tidak ada dasar hukumnya, maka tetap dikatakan Rp100 juta uang baru, padahal seharusnya menjadi Rp100 ribu uang baru. Kalau dia ngeyel dan hukumnya tidak kuat, bisa jadi chaos. Jadi landasan hukumnya harus Undang-Undang,” kata Iskandar. Selain itu, masa transisi harus cukup panjang. “Misalnya DPR setuju tahun ini. Itu tidak bisa langsung diterapkan 1 Januari 2014. Minimal diperlukan 2-3 tahun untuk sosialisasi, jadi baru bisa dimulai 1 Januari 2017. Perlu sekali sosialisasi bahwa redenominasi bukanlah sanering,” jelas Iskandar.

Awal redenominasi

Beberapa hal menjadi pertimbangan utama mengapa redenominasi penting dilakukan di Indonesia, kata Iskandar. Pertama adalah inefisiensi yang ditimbulkan oleh angka-angka yang terlalu banyak di dalam rupiah. “Jumlah digit yang besar menimbulkan inefisiensi. Bayangkan saja menginput kalau nol-nya banyak. Pengolahan data base-nya juga rumit. Habis waktu untuk entry data,” jelas Iskandar. Alasan kedua melakukan redenominasi adalah kerumitan dalam transaksi ekonomi. “Dengan nominal besar, kita menghadapi keterbatasan kapasitas penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai, antara lain ATM, sistem kartu kredit, sistem Real Time Gross Setlement (RTGS),” kata Iskandar.

Ketika pada 2008 terjadi krisis Lehman Brothers, lanjut dia, karena banyak digit maka sistem kita sempat stuck. “Apa yang kita lakukan? Nol nya kita simpan di siang hari, sore hari baru dimasukkan nol nya,” tambahnya. Masih ada alasan lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu bahwa dengan nominal besar maka rupiah dipersepsikan bernilai rendah. Hal tersebut agak menjadi kendala ketika Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 nanti. Pendapat serupa disampaikan Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti. “Pada MEA nanti akan ada aliran barang, jasa, dan modal. Ada gengsinya kalau kita sudah redenominasi,” kata Destry.

Sementara akademisi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku sering mendapat keluhan dari sesama pengamat ekonomi di Asean akibat nominal rupiah yang terlalu besar dan jauh sekali dari nominal mata uang lainnya di ASEAN. Indonesia adalah negara kedua di ASEAN yang memiliki nilai nominal mata uang terbesar. Posisi pertama diduduki oleh Vietnam dengan pecahan terbesar mata uang dong-nya adalah 500 ribu. Indonesia dan Kamboja ada di posisi kedua dengan pecahan terbesar 100 ribu. Sedangkan pecahan terkecil dipegang oleh Ringgit Malaysia dengan nominal terbesarnya 100. [iqbal]