NERACA

Jakarta – Di tengah penggunaan gas yang terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah mengkonversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru menawarkan dua wilayah kerja shale gas kepada investor asing.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) ESDM Edy Hermantoro menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah melakukan kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengembangkan shale gas. Ia juga menyebutkan, wilayah kerja shale gas juga menggandeng Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang sudah mampu mengembangkan sumber energi tersebut. \"Wilayah kerja shale gas yang akan ditandatangani juga berlokasi di Sumatera Bagian Selatan,\" kata Edy di Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut Edy, pengembangan migas non konvensional seperti shale gas dan gas metana batubara (CBM), menarik minat investor. Hingga saat ini, telah ditandatangani 54 WK CBM. Sedangkan untuk shale gas, tak kurang dari 75 proposal joint study telah diterima Kementerian ESDM dari para investor. \"Pemerintah secara masif akan mendorong pengembangan shale gas, termasuk mendukung peralatan untuk mengebor. Diharapkan gas yang diperoleh dari shale gas ini, dapat meningkatkan ketahanan energi nasional,\" tutur dia.

Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 triliun kaki kubik (TCF), lebih besar jika dibandingkan gas metana batubara (CBM) yang mencapai 453,3 TCF dan gas konvensional sebesar 153 TCF. Shale gas adalah gas alam yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Shale gas menghasilkan emisi karbon yang secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara (shale gas mengeluarkan sekitar setengah dari emisi karbon batu bara).

Untuk diketahui, produksi gas Indonesia terus meningkat sejak pengembangan gas pada tahun 1977 hingga saat ini. Pada periode tahun 1977 hingga 1983 produksi gas nasional rata-rata hanya 513.000 barrel ekuivalen minyak per hari (barrels oil equivalent per day/BOEPD) atau 2.975 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Namun saat ini, jumlah produksi gas nasional berhasil naik secara signifikan mencapai rata-rata 1,49 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD), atau rata-rata 8.120 juta kaki kubik per hari dalam periode 2007 hingga 2012.

Hingga kini, setidaknya 51% produksi gas nasional di ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas luar negeri. Padahal kebutuhan gas didalam negeri juga meningkat. Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Rilyadi meminta agar pemerintah menjadikan gas bumi sebagai prioritas utama penopang energi masa depan Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa produksi gas nasional pada saat ini menunjukkan tren peningkatan yang positif, dari sekitar 8 ribu MMSCFD pada tahun 2009 menjadi 8,4 ribu MMSCFD pada tahun 2011. Riyaldi menilai kenaikan produksi gas nasional mampu menjadi kompensasi atas menurunnya produksi minyak nasional, sehingga secara keseluruhan target pendapatan dari sektor migas dapat dipenuhi.

\"Ada tiga faktor yang mendorong kita untuk segera memanfaatkan gas sebagai sumber energi utama masa depan, karena produksi minyak bumi nasional yang terus menurun, subsidi BBM dan listrik yang tinggi, dan meningkatkan security of supply sumber energi dalam negeri,\" kata Riyaldi.

Terkendala Infrastruktur

Tidak berbeda dengan yang dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia Danny Praditya, Politisi PKS ini menyesalkan kurangnya infrastruktur gas nasional yang justru menjadi kendala utama terhadap pemanfaatan gas domestic, meskipun alokasi gas domestik terus meningkat dari tahun ke tahun.

\"Minimnya infrastruktur gas nasional akan berimplikasi pada tingkat pertumbuhan gas yang lambat, selain itu faktor harga BBM yang rendah juga belum memberikan price signal kepada konsumen untuk beralih dari BBM ke gas,\" terangnya.

Di kesempatan yang sama, Riyaldi juga menekankan pada pemerintah agar segera membuat membuat roadmap pengembangan gas nasional 2013-2024. Roadmap tersebut terdiri atas tiga rencana strategis, yaitu jangka pendek (2013-2016), jangka menengah (2017-2020), dan jangka panjang (2021-2024).

\"Jangka pendek ini berisi pelaksanaan konsolidasi dan pembangunan infrastruktur gas nasional, jangka menengah berupa pengembangan pasar gas domestik, dan ekspansi sumber baru, serta jangka panjangnya tentang kemandirian gas nasional,\" tandasnya.