Petani Sawit Swadaya Bakal Meningkat 70%

Prediksi Tahun 2020

Rabu, 08/05/2013

NERACA

Jakarta - Pengamat Pertanian Prof Bungaran Saragih memprediksi bahwa akan ada pertumbuhan pesat pada petani swadaya yang mengelola perkebunan sawit. "Saat ini jumlah petani sawit swadaya mencapai 44%, saya memprediksi pada 2020 akan meningkat jumlahnya mencapai 70%," ungkap Bungaran kepada Neraca, Selasa (7/5).

Ia menjelaskan bahwa petani swadaya lebih mudah membuka lahan sawit baru dibandingkan dengan perusahaan yang membutuhkan lahan yang jumlahnya ribuan hektar. "Kalau perkebunan besar ingin membuka lahan membutuhkan 5.000 hektar, kalau tidak ada lahan tersebut maka tidak akan mau buka lahan," tambahnya.

Hal itu berbanding terbalik dengan petani sawit swadaya yang hanya membutuhkan sedikit lahan. "Kalau petani swadaya, jika ingin membuka lahan cukup menyiakan 5-10 hektar di lahan kosong yang sudah tidak produktif. Saat ini banyak petani yang ingin buka perkebunan sawit. Akan tetapi kalau perusahaan besar mau buka perkebunan sawit maka harus mengambil area hutan karena area nya sangat luas," tambahnya.

Dengan meningkatkan petani swadaya, lanjut Bungaran yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian era Megawati, maka akan berdampak pada penurunan orang miskin. "Tujuan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan sedangkan sawit adalah komoditi yang paling menguntungkan dan bisa membawa petani keluar dari jurang kemiskinan," tuturnya.

Sementara itu, Organisasi multi-stakeholder dan skema sertifikasi internasional untuk minyak sawit berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), bakal menggelontorkan sekitar Rp17,1 miliar untuk petani sawit swadaya di seluruh dunia. Ini dilakukan agar para petani swadaya yang umumnya petani kecil menerapkan good agricultural practices.

Direktur RSPO Indonesia Desi Kusumadewi menuturkan petani sawit swadaya memiliki lahan sekitar 44% dari total lahan sawit Indonesia. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang petani swadaya Malaysia yang persentasenya 41%. "Namun, petani swadaya Indonesia kurang menerapkan good agricultural practices," kata Desi.

Desi menuturkan, RSPO seyogianya membuka peluang bagi petani swadaya untuk mendapat sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan sertifikasi dari RSPO, petani swadaya harus membentuk kelompok-kelompok tani dengan menerapkan good agricultural practices. "Dengan menerapkan good agricultural practices ini, akan ada efisiensi pengelolaan perkebunan sawit," ujar Desi.

Meski demikian, Desi menegaskan, sasaran RSPO sebetulnya adalah untuk membantu para petani swadaya dengan menerapkan praktek praktek pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Desi menambahkan RSPO menargetkan tahun ini, petani sawit swadaya Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan mendapatkan sertifikasi dari RSPO.

Bantu Petani

Bungaran kembali menuturkan, pengelolaan kebun sawit yang baik harus dilakukan petani swadaya agar aspek sustainability diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia juga harus turut serta dalam membantu petani swadaya. Pemerintah, lanjut Bungaran, harus turut serta dalam mengorganisir, mendidik, dan menyediakan dana bagi petani swadaya untuk sustainability sawit. "RSPO membantu sertifikasinya," tukas Bungaran.

Berikut jumlah petani swadaya di seluruh dunia antara lain Indonesia 44%, Malaysia 41%, Thailand 76%, dan Papua Nugini 42%.

Anggota Komisi IV DPR-RI Ian Siagian meminta agar perusahaan sawit dapat membeli hasil panen dari petani swadaya ditengah harga tandan buah segar (TBS) tidak menentu. Untuk itu, ia meminta supaya dalam revisi Permentan No 26 Tahun 2007 nanti memasukan kewajiban bagi perusahaan perkebunan sawit untuk membeli hasil panen dari petani swadaya untuk membantu dikala harga sedang merosot.

Sebab saat ini hanya petani plasma saja yang menikmati harga TBS. Contohnya di Rokan Hilir karena pabrik terbatas harga TBS untuk petani kemitraan Rp1200/kg sedangkan harga TBS untuk petani swadaya hanya Rp300/kg. Lalu, di Dumai, harga TBS untuk petani swadaya hanya Rp500/Kg. "Padahal ongkos dodosnya saja sudah Rp300/kg. akibal hal tersebut banyak TBS yang dibiarkan busuk di pohon karena harganya tidak sesuai," keluh Ian.

Lebih dari itu, kata Ian, bukan hanya perusahaan saja yang berkewajiban membantu petani swadaya tapi juga pabrik kelapa sawit (PKS) harus turut membantu dengan memberikan harga yang layak. Sehingga petani swadaya dapat konsisten menjual TBS ke PKS tersebut. "Sebab perlu doketahui PKS itu sendiri bisa berdiri minimal punya pasokan bahan baku 20% dari kebutuhan perlu," tukas Ian.

Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Soedjai Kartasasmita mengungkapkan, dari total luas areal perkebunan kelapa sawit nasional sebesar 7,5 juta hektare (ha), sebanyak 45% adalah perkebunan rakyat. Artinya, sekitar 3,5 juta ha adalah perkebunan rakyat. "Angka ini akan terus meningkat setiap tahun, sehingga porsi kebun milik petani rakyat semakin besar," ujarnya.