Oleh : Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Baru beberapa bulan lalu, Indonesia memulangkan ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telantar di Arab Saudi. Mereka terlunta-lunta sehingga terpaksa harus dijemput pulang dengan menggunakan kapal laut.

Dalam hitungan waktu tak terlalu lama, lagi-lagi Arab Saudi bikin ulah. Kali ini pemerintah Arab Saudi menghukum mati TKI. Caranya pun sangat sadis, dipancung. Adalah Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi.

Kasus ini menimbulkan gejolak panas di Indonesia. Jutaan orang menghujat Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memang wajib dicerca karena ketidakmauannya melindungi TKI di luar negeri. Kenapa tidak mau? Karena kalau saja pemerintah mau, maka banyak cara bisa dilakukan untuk melepaskan Ruyati dari jeratan hukum pancung. Namun, akibat kebebalan dan kebodohan pemerintah, Ruyati akhirnya menjadi korban.

Sayangnya, bukannya berupaya memperbaiki kinerja, Pemerintah cenderung defensif dan berupaya cuci tangan dari kasus ini. Para pejabat seperti Menteri Luar Negeri Marti Legawa, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, sampai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, semuanya cuci tangan. Semuanya mengaku telah bekerja keras untuk melepas Ruyati dari hukum pancung. Namun kerja keras mereka tak terbukti ada lantaran Ruyati kini sudah menjadi jasad.

Dari semua negara miskin di dunia, hanya Indonesia yang mengirimkan tenaga kerja di posisi pembantu. Philipina yang lebih miskin dari Indonesia saja tak mau mengirimkan pembantu. Eh, negara yang sudah mau beli pesawat buat presidennya, masih rajin kirimkan tenaga kerja tanpa keahlian memadai.

Dari banyak negara yang menerima kiriman tenaga kerja Indonesia, hanya Arab Saudi dan Malaysia yang paling sering muncul masalah. Di Hongkong atau Taiwan, tenaga kerja Indonesia rata-rata sejahtera. Bahkan, TKI di Hongkong boleh mendapat jatah hari libur seperti layaknya eksekutif papan atas.

Arab Saudi dan Malaysia, sejak dulu memang memandang rendah Indonesia. Des, sudah saatnya pemerintah menghentikan pengiriman pekerja kasar ke luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus digunakan untuk percepatan pembukaan lapanga kerja melalui pembangunan infrastruktur. Jangan gunakan APBN hanya untuk memuaskan syahwat pejabat dan DPR yang mendapat gaji berlimpah.

Alasan bahwa gaji besar bisa mengurangi potensi korupsi para aparat dan pejabat sudah basi dan jelas tak terbukti. Korupsi kian menjadi-jadi meski gaji pegawai negeri naik terus.

Des, daripada membiarkan para TKI berjuang mencar nafkah di luar negeri, sebaiknya pemerintah menyediakan lapangan kerja yang memadai. Darimana dananya? Pangkas saja semua gaji pejabat dan pegawai negeri. Tapi nanti kalau mereka lantas korupsi, pancung saja kepalanya. Adil bukan?...