Permudah Buka Rekening, BI Manfaatkan Jaringan e-KTP

Gandeng Kemendagri

Selasa, 07/05/2013

NERACA

Jakarta – Saat ini masih terdapat hambatan bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, untuk mendapatkan akses kepada jasa keuangan formal. Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan dari mereka tidak memiliki identitas pribadi yang menjadi persyaratan dokumen pembukaan rekening di bank. Tidak adanya dokumen identitas yang terdaftar secara resmi di institusi pemerintahan akan mempersulit proses penilaian calon nasabah atau debitur oleh lembaga keuangan. “Nasabah di perbankan kita sudah begitu banyak. Bahkan menurut studi World Bank, kira-kira hampir separuh orang Indonesia yang dewasa pernah berurusan dengan bank. Masalahnya adalah kita belum punya nomor identitas keuangan, maka begitu mudahnya orang bisa membuat rekening sampai 30, itu tidak bisa di-detect apakah orangnya satu atau lain-lain. Padahal misalnya saja Real Time Gross Settlement (RTGS), transaksi dalam seharinya tidak terbayangkan yakni bisa mencapai Rp250 triliun,” kata Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI), ketika ditemui di Jakarta, Senin (6/5).

Maka itu, Gubernur BI Darmin Nasution dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan e-KTP. Hal ini dikarenakan aspek yang sangat penting bagi sistem informasi perbankan di Indonesia adalah data identitas nasabah yang akurat. Termasuk di dalamnya identitas tunggal, yang mulai diimplementasikan secara nasional oleh pemerintah sejak 2011.

“Misalnya kita juga punya Sistem Informasi Debitur (SID), yaitu data-data orang yang punya pinjaman ataupun kartu kredit di Indonesia. Maka untuk SID ini, kita perlu mengunci supaya tidak keliru karena namanya suka banyak yang mirip-mirip. Informasi identitas akurat tersebut tercermin dalam NIK, Data Kependudukan, dan e-KTP yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan ini bermanfaat untuk meningkatkan jaminan otentikasi serta meminimalisir penipuan identitas. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya kerjasama antara BI dan Kemendagri,” jelasnya.

Memang pemanfaatan e-KTP dalam lingkup layanan BI diharapkan dapat mendukung program-program BI, seperti Sistem Informasi Debitur (SID), Daftar Hitam Nasional, dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Dalam hal ini, e-KTP dapat digunakan sebagai sarana untuk memverifikasi identitas nasabah atau calon nasabah. “Maka kita perlu sekali nomor identitas yang unik sehingga semua transaksi, baik simpan atau pinjam, tidak dilandasi oleh identitas yang bisa dimain-mainkan. Kalau untuk perusahaan, kami akan menggunakan data NPWP dari Dirjen Pajak. Maka apabila kita berikan nomor identitas unik, akan bisa diketahui setiap kejadian ekonomi-keuangan yang melalui sektor formal di negeri ini,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam rangka inklusi keuangan (financial inclusion), BI berinisiatif untuk membuat sebuah penomoran identitas yang unik bernama Financial Identity Number (FIN) yang mengandung data pokok dan profil keuangan pemegang kartu FIN yang didasarkan pada data pokok dalam e-KTP. Dengan adanya satu identitas tunggal yang juga memuat profil keuangan ini, diharapkan dapat mengurangi proses administrasi yang repetitif untuk permintaan layanan yang berbeda. Dengan demikian, hal ini dapat membantu meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pinjaman (hingga nilai tertentu) dengan waktu yang sangat singkat.

“Ini bisa sebagai fondasi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat kita khususnya yang di daerah-daerah. Kita juga sedang mengembangkan branchless banking, yang mana akan ada agen-agen banking. Kemudian, untuk program di pedesaan, kita sudah siapkan bersama Pemda, dia (petani) bisa masuk ke sistem pakai sms. Begitu masuk dia bisa minta daftar pedagang pengumpul di daerahnya, lalu dia bisa tawar-menawar dengan satu atau banyak pedagang lainnya. Ini akan mampu mengatasi kelemahan infrastruktur fisik di pedesaan,” ujarnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menerangkan bahwa pada tahun ini Indonesia sudah menjalani tahapan baru dalam pelaksanaan e-KTP. Dalam datanya sudah ada proses pemuktahiran pada Sensus Penduduk Tahun 2010. Pada saat itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menemukan data yang besar yakni sejumlah 259 juta penduduk. “Orang bisa punya lebih dari satu KTP. Jadi ketika kita bersihkn data ini dengan NIK, maka bisa berkurang 8 juta. Jiwa. Tapi NIK msh bs digandakan, misalnya dengan ganti nama, tanggal lahir, foto, dan lain-lain. Sehingga sekarang sudah ada proses pindai sidik jari dan iris mata. Tapi itu yang ganda masih ada 800 ribu orang, bahkan ada orang yang menggandakan sampai tiga kali,” ungkapnya.

Setelah proses pemindaian tersebut, ada sejumlah 175 juta sidik jari yang direkam, tapi sebenarnya data orang dewasa sejumlah 191 juta jiwa yakni yang (17 tahun ke atas atau sudah kawin). Jadi mulai minggu ini ada sepuluh mal di Jakarta yang akan didatangi petugas dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memindai sidik jari orang yang belum membuat e-KTP. “Dan kita juga datangi ke mal-mal di daerah, universitas, juga pesantren. Minggu ini sudah masuk sekitar 72 ribu pindaian sidik jari baru. 175 juta (sidik jari) sudah pasti, sisanya yang harus kita kejar lagi. Generasi kedua dari e-KTP akan bisa membantu negara untuk kebutuhan lainnya, misalnya penyaluran BLT, data perbankan, dan sebagainya. Yang (generasi) pertama ini biarlah cukup hanya mengumpulkan data dari masyarakat dulu. Menurut UU, yang menggandakan memang harus dihukum. Sekarang mereka baru hanya diperingati saja, tapi yang akan diberikan adalah e-KTP yang dibuat di tempat pertama, yang (dibuat) kedua tidak akan dikasih,” tutupnya. [ria]