Introspeksi, Turun Peringkat S&P

Selasa, 07/05/2013

Belum beraninya pemerintah memutuskan kebijakan harga BBM bersubsidi ternyata menjadi salah satu pertimbangan lembaga peringkat internasional S&P menurunkan predikat Indonesia dari negara layak investasi menjadi posisi negara stabil.

Standard & Poor's ( S&P) merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Peringkat utang jangka panjang dan jangka pendek Indonesia masing-masing BB+ dan B. Peringkat utang tersebut dianggap mencerminkan rendahnya perekonomian, yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita, pengembangan struktural den institusional, lemahnya kebijakan, serta peningkatan ketergantungan terhadap asing.

Revisi outlook perekonomian Indonesia itu mengindikasikan, negeri ini belum bisa menaikkan peringkatnya dari BB+ menjadi BBB- (investment grade) untuk setahun ke depan. Karena menurut penilaian S&P, Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan dengan tidak segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih, pada saat yang sama S&P justru menaikkan peringkat Filipina menjadi negara layak investasi.

Ini menunjukkan lambatnya perkembangan infrastruktur, seiring dengan ketidakpastian hukum, hambatan birokratis, mengurangi potensi pertumbuhan Indonesia. Hal tersebut dianggap menghambat pengentasan kemiskinan dan pengembangan perekonomian. Perimbangan politis menyangkut pemilihan umum tahun depan pun ikut membentuk formula kebijakan. Lemahnya kebijakan ini dapat berdampak negatif pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Tidak hanya itu. Sebelumnya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2012-2013 juga mengalami penurunan, dari peringkat 46 (2011/2012) turun ke peringkat 50 pada 2012/2013. Turunnya peringkat Indonesia dipengaruhi oleh kinerja beberapa indikator yang melemah, terutama pada yang terkait dengan variabel “institusi”, yakni suap, korupsi, etika perilaku perusahaan, kejahatan, dan isu terorisme.

Selain itu, infrastruktur juga masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Akan tetapi, seperti tahun-tahun sebelumnya, variabel makroekonomi tetap menjadi indikator yang paling stabil dalam menopang daya saing Indonesia.

Isu suap dan korupsi ternyata masih dipandang sebagai permasalahan utama dalam iklim bisnis. Terkait dengan data survei yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) pada 2012, faktor birokrasi dipandang sebagai the most problematic factor yang menggeser kedudukan korupsi yang pada 2011 berada di peringkat pertama.

Konsep inefisiensi birokrasi dikaitkan dengan relasinya dengan dunia usaha. Dalam konteks dunia usaha, perilaku pemerintah dianggap sangat penting karena berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Birokrasi yang tidak efisien ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, korupsi, pungutan liar, dan tidak transparannya pengadaan. Kesemuanya telah berandil dalam “ekonomi biaya tinggi” yang pada akhirnya akan menghambat laju investasi di tengah maraknya sejumlah negara lain mengundang investor datang.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis pun melihat penurunan prospek peringkat utang Indonesia sebagai gejala yang memprihatinkan. "Pemerintah tidak mampu menjaga, mempertahankan "grade" itu," ujarnya.

Patut disadari, bahwa pemangkasan peringkat utang pemerintah oleh S&P dari positive outlook ('BBB-') menjadi stable outlook ('BB+') membuat posisi Indonesia makin berat dalam bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk meraih dana asing.

Selain mutu kebijakan anggaran yang menurun, penurunan peringkat itu disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur nasional. Seperti kita ketahui dalam postur APBN 2013, terlihat alokasi anggaran untuk infrastruktur sangat terbatas, kecuali terserap sebagian besar untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS), subsidi energi dan membayar utang luar negeri. Hal ini mencerminkan pemerintah kurang maksimal dalam mendorong daya saing perekonomian nasional.