Kacau, Belanja Modal dan Barang Pemerintah Baru 5% - TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI TERANCAM

NERACA

Jakarta – Kemampuan pemerintah menyerap anggaran belanja negara dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Celakanya, ketidakmampuan pemerintah menyerap anggaran justru terletak pada pos-pos yang sangat vital untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari data Kementerian Keuangan, penyerapan belanja barang pada Kuartal I-2013 ini baru 5,2%, yaitu Rp10,4 triliun dari yang dianggarkan APBN sebesar Rp200,7 triliun. Persentase ini tidak berbeda jauh dari serapan belanja modal yang baru mencapai Rp10,4 triliun atau 5,6% dari total anggaran Rp184,4 triliun sepanjang tahun.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan minimnya realisasi belanja modal yang terhambat bisa mengurangi realiasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengaku khawatir jika tren perlambatan realisasi belanja berlanjut, maka akan terjadi penumpukan anggaran yang lebih curam dibanding tahun lalu. “Kalau soal kualitas belanja modal infrastruktur mungkin bisa dijaga. Tapi kita kan khawatir kalau numpuk di belakang, governance dari dokumen dan sebagainya. Kita harus menjaga dari sisi itu,” kata Anny kepada Neraca, Minggu (5/5).

Menurut dia, penyerapan belanja modal masih rendah lantaran K/L sangat berhati-hati dalam memproses belanja, faktor kelengkapan dokumen dan kesiapan program. Padahal, kata dia, pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa. “Kami berharap dengan keluarnya aturan tersebut bisa memberikan solusi untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini penyerapan masih rendah,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tipologi rendahnya serapan semacam ini sudah lazim terjadi di Indonesia. “Serapannya hanya lima persen, nanti kuartal berikutnya lima persen lagi, baru melonjak di akhir tahun. Kalau seperti itu, bagaimana bisa baik serapan pemerintah. Bagaimana bisa mendorong perekonomian?,” tanya Ryan, retoris.

Senada dengan pendapat Anny Ratnawati dan Ryan Kiryanto, pengamat ekonomi Yanuar Rizki menjelaskan, penyerapan anggaran belanja modal yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan pemerintah lamban dalam melakukan eksekusi dan pengawasan yang lemah pada APBN. “Dari tahun ke tahun problem (penyerapan anggaran) yang dihadapi selalu sama, yaitu permasalahan birokrasi. Penyebabnya, daya eksekusi yang lambat dan pengawasan yang lemah dari pemerintah,” ucapnya.

Dengan terganjalnya pembangunan infrastruktur, sambung dia, secara otomatis akan berpengaruh terhadap investasi yang masuk. Investasi bukan sebatas pada kepercayaan, namun juga diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga pemodal yakin bahwa investasinya berkembang dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini tumbuh tanpa pemerintah. Karena itu, apabila pemerintah menilai faktor dari luar dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, pemerintah seharusnya dapat melakukan perbaikan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, untuk menghilangkan kutukan rendahnya penyerapan anggaran, pemerintah harus membuat perencanaan yang lebih detil agar eksekusi program lebih mudah. Selain itu, koordinasi juga menjadi masalah yang seharusnya bisa diperbaiki untuk membuat penyerapan anggaran cepat.

“Koordinasi antar K/L lemah sekali. Jangankan antar kementerian, di dalam satu K/L saja rumit. Misalnya untuk penyerapan modal. Harus melakukan lelang/tender yang administrasinya bukan dilakukan oleh unit teknis terkait, melainkan harus dari unit lain Itu crowded sekali. Jadi banyak pending. Reformasi birokrasi masih gagal. Belum menjawab efektivitas birokrasi,” kata Enny.

lia/iqbal/bari

BERITA TERKAIT

Ekonomi Pasar dan Pancasila

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Setelah amandemen UUD 1945 terakhir, dialektika ekonomi Indonesia berada dalam masa vakum karena…

China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5% - RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis…

Jamkrida Sumsel Bakal Disuntik Modal Rp100 Miliar

Jamkrida Sumsel Bakal Disuntik Modal Rp100 Miliar NERACA Palembang - PT Jamkrida Sumatera Selatan (Sumsel) bakal mendapatkan suntikan modal dari…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DANA KELURAHAN TERGANJAL PERATURAN - Dana Saksi Berpotensi Langgar UU No 7/2017

Jakarta-Pemerintah menilai usulan alokasi anggaran khusus untuk dana saksi pemilihan umum (Pemilu) berpotensi bertentangan dengan pasal 451 UU No. 7/2017…

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018 - China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5%

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis…