Kacau, Belanja Modal dan Barang Pemerintah Baru 5% - TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI TERANCAM

NERACA

Jakarta – Kemampuan pemerintah menyerap anggaran belanja negara dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Celakanya, ketidakmampuan pemerintah menyerap anggaran justru terletak pada pos-pos yang sangat vital untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari data Kementerian Keuangan, penyerapan belanja barang pada Kuartal I-2013 ini baru 5,2%, yaitu Rp10,4 triliun dari yang dianggarkan APBN sebesar Rp200,7 triliun. Persentase ini tidak berbeda jauh dari serapan belanja modal yang baru mencapai Rp10,4 triliun atau 5,6% dari total anggaran Rp184,4 triliun sepanjang tahun.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan minimnya realisasi belanja modal yang terhambat bisa mengurangi realiasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengaku khawatir jika tren perlambatan realisasi belanja berlanjut, maka akan terjadi penumpukan anggaran yang lebih curam dibanding tahun lalu. “Kalau soal kualitas belanja modal infrastruktur mungkin bisa dijaga. Tapi kita kan khawatir kalau numpuk di belakang, governance dari dokumen dan sebagainya. Kita harus menjaga dari sisi itu,” kata Anny kepada Neraca, Minggu (5/5).

Menurut dia, penyerapan belanja modal masih rendah lantaran K/L sangat berhati-hati dalam memproses belanja, faktor kelengkapan dokumen dan kesiapan program. Padahal, kata dia, pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa. “Kami berharap dengan keluarnya aturan tersebut bisa memberikan solusi untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini penyerapan masih rendah,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tipologi rendahnya serapan semacam ini sudah lazim terjadi di Indonesia. “Serapannya hanya lima persen, nanti kuartal berikutnya lima persen lagi, baru melonjak di akhir tahun. Kalau seperti itu, bagaimana bisa baik serapan pemerintah. Bagaimana bisa mendorong perekonomian?,” tanya Ryan, retoris.

Senada dengan pendapat Anny Ratnawati dan Ryan Kiryanto, pengamat ekonomi Yanuar Rizki menjelaskan, penyerapan anggaran belanja modal yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disebabkan pemerintah lamban dalam melakukan eksekusi dan pengawasan yang lemah pada APBN. “Dari tahun ke tahun problem (penyerapan anggaran) yang dihadapi selalu sama, yaitu permasalahan birokrasi. Penyebabnya, daya eksekusi yang lambat dan pengawasan yang lemah dari pemerintah,” ucapnya.

Dengan terganjalnya pembangunan infrastruktur, sambung dia, secara otomatis akan berpengaruh terhadap investasi yang masuk. Investasi bukan sebatas pada kepercayaan, namun juga diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga pemodal yakin bahwa investasinya berkembang dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini tumbuh tanpa pemerintah. Karena itu, apabila pemerintah menilai faktor dari luar dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, pemerintah seharusnya dapat melakukan perbaikan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, untuk menghilangkan kutukan rendahnya penyerapan anggaran, pemerintah harus membuat perencanaan yang lebih detil agar eksekusi program lebih mudah. Selain itu, koordinasi juga menjadi masalah yang seharusnya bisa diperbaiki untuk membuat penyerapan anggaran cepat.

“Koordinasi antar K/L lemah sekali. Jangankan antar kementerian, di dalam satu K/L saja rumit. Misalnya untuk penyerapan modal. Harus melakukan lelang/tender yang administrasinya bukan dilakukan oleh unit teknis terkait, melainkan harus dari unit lain Itu crowded sekali. Jadi banyak pending. Reformasi birokrasi masih gagal. Belum menjawab efektivitas birokrasi,” kata Enny.

lia/iqbal/bari

BERITA TERKAIT

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Target Kapasitas 7,2 Juta Ton - MARK Bidik Pendapatan Tumbuh Dua Digit

NERACA Jakarta - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) optimistis dapat meraih pertumbuhan pendapatan dan laba bersih  dua digit pada…

Benny Tjokro Tambah Modal Armidian

Investor kawakan di pasar modal, Benny Tjokrosaputro menambah modal PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) senilai Rp99,89 miliar, melalui penyerapan 340,95…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Peneliti:Kasus Beras Busuk Karena Distribusi Tidak Baik

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

GRUP GARUDA INDONESIA TURUNKAN TARIF TIKET 20% - AKR Masuk Jadi Pesaing Avtur Pertamina

Jakarta-Merespon imbauan Presiden Jokowi sebelumnya, maskapai grup Garuda Indonesia akhirnya menurunkan harga tiket pesawat terhitung mulai kemarin (14/2). Sementara itu,…

Indonesia Sulit Realisasikan Tarif Tol Gratis

NERACA   Jakarta – Masa pemilihan presiden memunculkan wacana-wacana baru yang dilontarkan oleh calon presiden. Salah satu wacana yang dilontarkan…