Akibat Investasi Kurang dan Lemah Fiskal - S&P Turunkan Peringkat Indonesia

NERACA

Jakarta - Standard & Poor\'s dalam rilis terbarunya menyatakan kebijakan yang tidak jelas dalam mendukung reformasi ekonomi serta kondisi eksternal yang belum memadai, telah mengurangi peluang peningkatan peringkat Indonesia dalam setahun mendatang. Outlook stabil tersebut menyatakan pandangan bahwa kebijakan yang lemah dan tekanan eksternal mampu diimbangi dengan prospek pertumbuhan kuat, kebijakan fiskal yang konservatif dan pengelolaan utang memadai.

Selain itu, Indonesia masih memiliki kendala terkait terbatasnya sarana infrastruktur, serta ketidakpastian hukum dan hambatan birokrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang potensial tidak pernah tercapai dan target pengurangan tingkat kemiskinan terganggu. Namun, Standard & Poor\'s menyebutkan Indonesia masih memiliki tingkat pengelolaan fiskal dan utang yang relatif terjaga, dengan perkiraan rasio utang terhadap PDB sebesar 22% pada 2013.

Dengan demikian, peringkat outlook Indonesia masih mungkin mengalami kenaikan dari penilaian stabil, apabila rasionalisasi kebijakan terkait subsidi dapat dilakukan dan kerentanan fiskal serta situasi eksternal yang membahayakan dapat berkurang. Sebaliknya, apabila tekanan fiskal tidak dapat ditangani dengan respon kebijakan memadai maka peringkat akan makin turun, dan mengganggu reformasi struktural serta membahayakan prospek pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor\'s untuk menurunkan peringkat Indonesia menjadi stabil akibat adanya kelemahan kebijakan fiskal terkait pengelolaan belanja subsidi. \"Saat ini kita masih berkutat untuk mengurangi subsidi di anggaran kita,\" ujarnya di Jakarta, Jumat (3/5) pekan lalu.

Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat tersebut melihat pemerintah Indonesia tidak mampu membuat kebijakan yang tepat terkait BBM bersubsidi, sehingga membahayakan kesehatan fiskal secara keseluruhan. \"Itu dianggap suatu kelemahan dari sisi kebijakan fiskal. Mereka khawatir, kita tidak bisa menjaga kesehatan fiskal yang tegas,\" kata dia.

Selain itu, Purbaya menambahkan, Indonesia dianggap belum mampu membangun sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi stabil diatas kisaran 6,5%. \"Kalau kita bicara S&P, mereka selalu ingin melihat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di atas 6,5% atau mendekati 7% dan patokan mereka adalah pembangunan infrastruktur kita,\" terangnya.

Purbaya pun optimistis lembaga pemeringkat internasional lain seperti Fitch dan Moody\'s tidak akan menurunkan peringkat layak investasi mereka, karena secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih baik. Bahkan, menurut dia, Indonesia memiliki stabilitas politik yang lebih memadai dibandingkan Filipina, yang mendapatkan peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard & Poor\'s.

\"Dari sisi stabilitas, kita jauh lebih stabil dibanding mereka (Filipina). Situasi enam bulan kemudian tidak mungkin dapat investment grade dari S&P. Selama ini kalau saya berbicara dengan S&P, mereka selalu ingin melihat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di atas enam persen atau mendekati tujuh persen,\" tambah Purbaya.

Dia mengatakan, salah satu yang menjadi patokan S&P dalam memberikan investment grade adalah apakah pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. \"Sinyal ini memberi indikasi bahwa kelihatannya mereka belum melihat sinyal yang cukup kuat bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai diharapkan,\" kata dia.

Purbaya mengatakan bahwa S&P juga menanyakan inefisiensi anggaran karena subsidi yang cukup besar. Di satu sisi, kata dia, fakta saat ini adalah Indonesia masih berkutat untuk mengurangi subsidi di anggaran. \"Tapi kita tahu pengurangan subsidi belum akan terpecahkan dalam satu bulan ke depan, itu lah mengapa S&P tidak memberikan investment grade ke kita, bahkan terindikasi dalam enam bulan ke depan atau mungkin setahun ke depan belum akan ada upgrade,\" ujar dia.

Under-investment

Sementara itu Purbaya mengatakan bahwa penundaan pengumuman kenaikan harga BBM dianggap sebagai kelemahan pemerintah dari sisi fiskal. S&P menurut dia, khawatir Indonesia tidak dapat menyiapkan kebijakan fiskal yang tegas. \"Moodys dan Fitch tidak meminta kita tumbuh lebih, sementara S&P ingin sekali melihat kita tumbuh tujuh persen secara berkesinambungan,\" jelas Purbaya.

Pendapat yang berbeda diungkapkan Chief Economist OCBC Bank Gundy Cahyadi. Menurut dia, keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard and Poors (S&P) untuk menurunkan outlook untuk credit rating Indonesia dari \"positif\" ke \"stabil\" lantaran Indonesia dinilai masih mengalami under-investment (kurang investasi).

\"Menurut pernyataan S&P dan juga menurut pandangan kami berdasarkan assessment S&P dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu faktor penting yang selalu ditegaskan oleh mereka adalah kenyataan bahwa Indonesia sampai saat ini masih mengalami under-investment,\" kata Gundy, kemarin.

Gundy mengatakan, hal itu berarti bahwa tingkat investasi, terutama di sektor infrastruktur, masih terkesan terlalu rendah dibandingkan tingkat optimal yang bisa mendongkrak pertumbuhan Indonesia di jangka waktu menengah.

\"Satu kenyataan yang tidak bisa kita nafikan adalah kenyataan bahwa tingkat pembelanjaan pemerintah yang ditujukan untuk infrastruktur (capital development) itu hanya sekitar 10% dari APBN setiap tahunnya,\" ujar Gundy. Padahal, lanjut dia, menurut badan-badan dunia seperti Bank Dunia atau pun IMF, tingkat yang optimal untuk Indonesia diperkirakan di sekitaran 30% dari APBN tahunan.

Di saat yang bersamaan, jumlah dana yang ditujukan untuk subsidi negara (termasuk subsidi BBM) itu justru hampir tiga kali lipat dibandingkan dana untuk pembangunan infrastruktur ini. \"Tidak salah kalau beberapa insitusi dan analis di pasar melihat ada baiknya pemerintah menghemat dalam pembelanjaan subsidinya dan menggunakan uang ini untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara,” tukasnya. [ardi]

Related posts