DEFLASI JANGKA PENDEK - Momen Bagus, Pemerintah Jangan Telat

Jakarta – Di tengah kondisi deflasi saat ini, kalangan pengamat dan akademisi meminta pemerintah segera memanfaatkan momentum bagus seperti mengubah kebijakan harga BBM bersubsidi. Karena bila terlambat memanfaatkan peluang ini, dikhawatirkan dapat menimbulkan deflasi yang berlebihan (deflationary spiral) yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.  

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini, deflasi yang terjadi pada April 2013 sebesar 0,1% tentunya tidak disebabkan dari harga bawang putih saja. \"Inflasi dan deflasi itu terjadi bukan karena satu faktor saja. Kira-kira ada 300 faktor penyebab terjadinya inflasi atau deflasi. Kalau hanya satu faktor saja, tentunya itu tidak masuk akal,\" ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut dia, terjadinya deflasi tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang bertumbuh cukup baik ketimbang negara lainnya. \"Penyebab pertumbuhan ekonomi itu bisa dari produktifitas barang, investasi, konsumsi domestik dan juga pengaruh dari APBN. Jadi, mau terjadi deflasi atau inflasi yang masih wajar maka pertumbuhan ekonomi akan bagus asalkan investasi dan konsumsi tetap baik,\" tambahnya.

Didiek menjelaskan dengan terjadinya deflasi atau dengan kata lain jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari nilai uang yang beredar maka situasi tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. \"Karena dalam situasi deflasi dimana barang-barang yang dibutuhkan pasar lebih sedikit maka situasi ini menjadi peluang bagi pemerintah mengubah semua kebijakannya yang dapat menimbulkan kelangkaan barang,\" paparnya.

Namun demikian, lanjut dia, tugas pemerintah seharusnya bisa mencegah terjadinya deflasi yang berlebihan dan inflasi yang terlalu tinggi. Caranya, adalah memperlancar distribusi barang dan membenahi infrastruktur perhubungan dan mendorong peningkatan produksi.

“Bank Indonesia dan pemerintah juga perlu bekerja sama yang harmonis untuk mengeluarkan kebijakan sektor riil agar tidak tercipta deflasi dan inflasi yang berlebihan,\" katanya.

Ekspektasi Masyarakat

Memang benar, deflasi dalam jangka pendek akan menguntungkan masyarakat (pembeli), namun dalam jangka panjang bisa membahayakan ekonomi. Mengapa? Ketika harga mulai turun, konsumen akan menggunakan asa nalarnya (rational expectation), dan beranggapan bahwa harga akan menjadi lebih murah beberapa bulan ke depan. Asa nalar inilah yang akan menahan keinginan untuk membeli barang pada saat ini.

Apabila jutaan orang memiliki kecenderungan yang sama, maka keputusan ini justru akan melemahkan perekonomian nasional. Perusahaan akan mengalami kelebihan penawaran, sehingga cenderung mengurangi produksi. Ketika terjadi pengurangan produksi maka pengangguran akan menjadi masalah berikutnya.

Dijelaskan, jika terjadi penurunan harga yang terus-menerus maka dapat menjadi ancaman bila terjadi deflationary spiral. Fenomena ini biasanya menunjukkan bahwa sisi penawaran merupakan penyebab inflasi (sekaligus deflasi) jauh lebih dominan dibanding sisi permintaan. Sehingga bila yang bergerak hanya sektor moneter dengan kebijakan suku bunga yang ditujukan untuk menekan inflasi, maka kebijakan ini dapat mendorong spiral deflasi.

Menghadapi kondisi seperti ini, menurut Didiek, mau tidak mau pemerintah harus segera mengucurkan stimulus untuk mendorong perekonomian. Stimulus ini harus sinergis yaitu moneter dan fiskal. Kebijakan moneter harus berupa penurunan suku bunga yang akan menggerakkan kredit untuk bisnis sehingga mendorong penyediaan barang yang diinginkan oleh konsumen.

“Penurunan suku bunga juga akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak daya beli. Bila diasumsikan semua konstan, maka meningkatnya jumlah uang beredar (secara terkendali) akan menyebabkan spiral deflasi tidak terjadi,” ujarnya.

Deflasi dalam jangka pendek adalah baik, karena dengan penurunan harga maka secara relatif daya beli meningkat. Yang perlu diwaspadai adalah deflasi yang berkepanjangan, karena bisa merupakan gejala menuju ke resesi. Apabila penyebab deflasi semata-mata adalah penurunan harga, maka kondisi ini relatif aman.

Namun bila penyebab dominannya adalah penurunan permintaan maka kondisi inilah yang harus diwaspadai. Adalah tugas pemerintah memberikan stimulus yang tepat, sehingga daya beli tetap dapat meningkat, terjadi pergerakan sektor riil, pengurangan pengangguran serta menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi.

Pendapat senada juga dilontarkan Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Dia mengingatkan pemerintah harus menjaga kestabilan tingkat inflasi dan deflasi yang ada.

Deflasi yang terjadi April, menurut Erani, pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret jangka pendek. Pasalnya, apabila kondisi tersebut berkepanjangan akan membuat perekonomian Indonesia tidak bergerak, akibat keadaan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan yang terjadi belakangan ini masih mengancam.  

Untuk itu, Erani menyarankan agar BI segera memainkan peranan penting dalam mengendalikan target moneter antara lain mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. “Bank Sentral memiliki kewenangan yang independen, kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah,” ujarnya.

Kebijakan Impor

Menurut pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini, fenomena deflasi itu memang suatu kondisi yang bisa terjadi tidak hanya di negara berkembang saja.

“Kalau terjadi deflasi terus selama beberapa bulan rasanya tidak mungkin. Tapi kalau terjadi deflasi berlebihan, maka insentif untuk berkembang lebih kecil. Deflasi April itu lebih disebabkan karena adanya kebijakan impor dari pemerintah untuk memenuhi pasokan bahan pangan, tapi ini mengganggu struktur ekonomi, karena mengabaikan produksi dalam negeri,” katanya, Sabtu.

Dia mengingatkan, kondisi ini merugikan karena sebenarnya yang harus “diselamatkan” bukan inflasi saja tetapi juga keadaan perekonomian secara keseluruhan. “Pada bulan mendatang mungkin akan terjadi inflasi lagi karena ada kenaikan BBM, kenaikan biaya pendidikan, dan memasuki bulan Ramadhan,” jelasnya.

Jadi, menurut Hendri, pemerintah harus terus mendorong kebijakan hilirisasi yang lebih kuat lagi. “Perlu kebijakan yang lebih komprehensif dan jangan terlambat,” ujarnya.

Sebelumnya Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono mengatakan, pada April 2013 terjadi deflasi sebesar 0,1% atau jauh menurun dibanding Maret yang terjadi inflasi 0,63%, atau April 2012 yang mencatat inflasi 0,2%.

“Ada dua kelompok pengeluaran yang menyebabkan deflasi yaitu kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang deflasi 0,8%, diikuti kelompok sandang yang juga mencatat deflasi 1,13%,\" katanya.

Dia menjelaskan, kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi. Mereka adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,3%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,41%; kelompok kesehatan 0,22%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,15%; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,1%.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dari 11 subkelompok bahan makanan, enam subkelompok mengalami deflasi tertinggi, dan lima subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah bumbu-bumbuan sebesar 4,98%, dan deflasi terendah 0,27% dari subkelompok telur, susu, dan hasilnya. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi 3,78% adalah buah-buahan dan terendah 0,08% dari subkelompk kacang-kacangan.

Adi mengatakan, adanya deflasi ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak atas perekonomian yang stagnan, karena daya beli masyarakat tetap terjaga dan suplai barang masih terjaga pula. Produk pangan seperti bawang putih yang sempat naik, memang menyebabkan inflasi namun sekarang dengan sudah banyak pasokan bawang putih yang banyak sehingga menimbulkan harganya menjadi turun. Penurunan harga bawang putih ini menyebabkan deflasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan bawang putih dengan harga lebih murah. ria/mohar/iwan/bari



BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…