Kadin Usul Lima Sektor Tambang Jadi Prioritas Hilirisasi

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melihat ada lima sektor pertambangan yang perlu menjadi prioritas pemerintah untuk dijadikan sebagai “prime industy” dalam penerimaan fasilitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan.

Hal itu dikemukaan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Perdagangan, dan Logistik, Natsir Mansyur, berkaitan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, lima sektor yang dihilirisasikan yang perlu menjadi prioritas adalah tembaga, besi, alumunium, nikel, dan emas. Untuk melakukan permurnian (smelter) terhada lima produk galian tambang itu perlu adanya ketersedian fasilitas berupa pasokan konsentrat serta bahan baku untuk diolah pada setiap smelter yang dibangun oleh pengusaha nasional di sektor tambang.

“Sehingga pasokan bahan baku ini bisa didapat dari perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, dan Newmont,” katanya.

Namun, karena itu dianggap akan memberikan keuntungan yang kecil, cetus Natsir menambahkan, kedua perusahaan (Freeport dan Newmont) enggan melakukan Businees to Businees (B to B) dengan pengusaha nasional.

“Pelaku usaha menganggap keuntungan terlalu kecil kalau menjual bahan baku di dalam negeri. Kami sudah sering kali mendorong mereka untuk mau memberikan bahan baku baik itu konsentrat dan bahan mentah pertambangannya,” ujar Natsir pula.

Cukup Menjanjikan

Walau demikian, Natsir yakin, kelima sektor pertambangan tersebut kini cukup menjanjikan untuk diolah memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah perlu mengukur kemampuan pengusaha nasional, serta berupayan mengatasi masalah-masalah yang masih mengganjar diantarnya pengembangan infrastruktur.

Sementara itu,Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tak akan menyebabkan industri tambang Indonesia mati pada tahun 2014 mendatang.“Dengan adanya UU tersebut berarti keuntungan yang didapat masyarakat Indonesia lebih besar. Kan tujuan UU Minerba itu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia dari hasil pengolahan bahan mentah,” kata dia saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Hanya saja, lanjut Marwan, Pemerintah Indonesia agak terlambat memutuskan pelarangan ekspor bahan mentah. Untuk itu, imbuh Dia, Indonesia harus menyediakan roadmap untuk membangun smelter dan mengejar target-target yang dicanangkan. “Masalahnya pemerintah memang agak telat memutuskan itu, kenapa tidak dari dulu saja,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Marwan, bukanlah hal yang mustahil untuk membangun smelter. Untuk itu, pemerintah harus berupaya secara optimal, bekerja secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan smelter. “Meski sulit, pembangunan smelter tetap bisa dilakukan, karena yang terpenting itu pemerintah bekerja dengan maksimal. Caranya, mereka (pemerintah) bisa bekerjasama dengan swasta, jangan pesimistis, yang terpenting usaha dulu,” ujar dia.

Marwan menandaskan, jangan sampai karena pesimistis merealisasikan pembangunan smelter, lantas kondisi itu menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk kembali mengekspor bahan mentah. Karena, UU tidak boleh dilanggar, semua harus konsisten menjalankan apa yang diamanatkan UU Minerba tersebut demi kepentingan bangsa.

“Yang penting pemerintah bekerja dulu dengan baik, jangan belum apa-apa sudah menyerah. Kalau toh target pembangunan smelter tak mampu terealisasi di 2014 mendatang, UU itu kan masih bisa direvisi karena situasi darurat,” tegasnya.

Perlu Insentif

Senada dengan Marwan, Deputi Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, larangan ekspor bahan bahan baku mineral pada akhir 2014 bertujuan mengingatkan pengusaha tentang kewajiiban hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter. \"Program hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah sangat tepat, karena selama ini hanya memikirkan kepentingan bisnisnya saja, tanpa memikirkan bagaimana cadangan mineral dimanfaatkan lebih maksimal untuk kepentingan ekonomi nasional,\" ujarnya.

Tetapi, lanjut Komaidi untuk mewujudkan program hilirisasi industri mineral, pemerintah juga harus menyiapkan beberapa insentif, seperti kemudahan atau kebebasan pajak. Karena untuk membangun smelter dibutuhkan dana yang cukup besar.\"Paling tidak pemerintah harus memiliki kesiapan dari berbagai aspek. Kesiapan tersebut diantara mulai dari, penyediaan insentif, adanya lahan dan listrik,” ujar Komaidi.

Dia mengungkap, program pemerintah untuk hilirisasi mineral sudah pasti akan banyak kendala, baik dari pengusaha dan kesiapan pemerintah sendiri. \"Pengusaha akan selalu berkelit, kalau fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk mereka (pengusaha) membangun smelter tidak ada,\" ungkap Komaidi.

Untuk itu, Pemerintah sebaiknya mempersiapkan fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk membangun smelter. Sehingga, pengusaha tambang yang selalu mencari alasan, untuk menolak hilirisasi mineral, tidak bisa berkelit lagi.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan bahwa bagi pengusaha yang masih melakukan ekspor bahan mentah tambang pada 2014 maka konsekuensinya adalah penjara. \"UU tentang hilirisasi harus dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar UU tersebut, ya konsekuensinya adalah masuk penjara,” ungkap Susilo.

BERITA TERKAIT

Lihat Bocoran Nokia 9, Smartphone dengan Lima Kamera

Desas-desus soal Nokia 9 yang hadir dengan lima kamera, kembali muncul. Kali ini, giliran render smartphone tersebut yang bocor di…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

Pabrik Feronikel Antam Rampung Akhir Tahun - Strategi Hilirisasi

NERACA Jakarta – Komitmen PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjalankan strategi hilirisasi terus dilakukan dengan pembangunan pabrik Feronikel Haltim dengan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…