NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri  Indonesia (Kadin) melihat ada lima sektor pertambangan yang perlu menjadi prioritas pemerintah untuk dijadikan sebagai “prime industy” dalam penerimaan fasilitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan.

Hal itu dikemukaan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Perdagangan, dan Logistik, Natsir Mansyur, berkaitan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya,  lima sektor yang dihilirisasikan yang perlu menjadi prioritas adalah tembaga, besi, alumunium, nikel, dan emas. Untuk melakukan permurnian (smelter) terhada lima produk galian tambang itu perlu adanya ketersedian fasilitas berupa pasokan konsentrat serta bahan baku untuk diolah pada setiap smelter yang dibangun oleh pengusaha nasional di sektor tambang.

“Sehingga pasokan bahan baku ini bisa didapat dari perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, dan Newmont,” katanya.

Namun,  karena  itu dianggap akan memberikan keuntungan yang kecil, cetus Natsir menambahkan, kedua perusahaan (Freeport dan Newmont) enggan melakukan Businees to Businees (B to B) dengan pengusaha nasional.

“Pelaku usaha menganggap  keuntungan terlalu kecil kalau menjual bahan baku di dalam negeri. Kami sudah sering kali mendorong mereka untuk mau memberikan bahan baku baik itu konsentrat dan bahan mentah pertambangannya,” ujar Natsir pula.

Cukup Menjanjikan

Walau demikian, Natsir yakin, kelima sektor pertambangan tersebut kini cukup menjanjikan untuk diolah memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah perlu mengukur kemampuan pengusaha nasional, serta  berupayan mengatasi masalah-masalah  yang masih mengganjar diantarnya pengembangan infrastruktur.

Sementara itu,Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tak akan menyebabkan industri tambang Indonesia mati pada tahun 2014 mendatang.“Dengan adanya UU tersebut berarti keuntungan yang didapat masyarakat Indonesia lebih besar. Kan tujuan UU Minerba itu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia dari hasil pengolahan bahan mentah,” kata dia saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Hanya saja, lanjut Marwan, Pemerintah Indonesia agak terlambat memutuskan pelarangan ekspor bahan mentah. Untuk itu, imbuh Dia, Indonesia harus menyediakan roadmap untuk membangun smelter dan mengejar target-target yang dicanangkan. “Masalahnya pemerintah memang agak telat memutuskan itu, kenapa tidak dari dulu saja,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Marwan, bukanlah hal yang mustahil untuk membangun smelter. Untuk itu, pemerintah harus berupaya secara optimal, bekerja secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan smelter. “Meski sulit, pembangunan smelter tetap bisa dilakukan, karena yang terpenting itu pemerintah bekerja dengan maksimal. Caranya, mereka (pemerintah) bisa bekerjasama dengan swasta, jangan pesimistis, yang terpenting usaha dulu,” ujar dia.

Marwan menandaskan, jangan sampai karena pesimistis merealisasikan pembangunan smelter, lantas kondisi itu menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk kembali mengekspor bahan mentah. Karena, UU tidak boleh dilanggar, semua harus konsisten menjalankan apa yang diamanatkan UU Minerba tersebut demi kepentingan bangsa.

“Yang penting pemerintah bekerja dulu dengan baik, jangan belum apa-apa sudah menyerah. Kalau toh target pembangunan smelter tak mampu terealisasi di 2014 mendatang, UU itu kan masih bisa direvisi karena situasi darurat,” tegasnya.

Perlu Insentif

Senada dengan Marwan, Deputi Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, larangan ekspor bahan bahan baku mineral pada akhir 2014 bertujuan mengingatkan pengusaha tentang kewajiiban hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter. \"Program hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah sangat tepat, karena selama ini hanya memikirkan kepentingan bisnisnya saja, tanpa memikirkan bagaimana cadangan mineral dimanfaatkan lebih maksimal untuk kepentingan ekonomi nasional,\" ujarnya.

Tetapi, lanjut Komaidi untuk mewujudkan program hilirisasi industri mineral, pemerintah juga harus menyiapkan beberapa insentif, seperti kemudahan atau kebebasan pajak. Karena untuk membangun smelter dibutuhkan dana yang cukup besar.\"Paling tidak pemerintah harus memiliki kesiapan dari berbagai aspek. Kesiapan tersebut diantara mulai dari, penyediaan insentif, adanya lahan dan listrik,” ujar Komaidi.

Dia mengungkap, program pemerintah untuk hilirisasi mineral sudah pasti akan banyak kendala, baik dari pengusaha dan kesiapan pemerintah sendiri. \"Pengusaha akan selalu berkelit, kalau fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk mereka (pengusaha) membangun smelter tidak ada,\" ungkap Komaidi.

Untuk itu, Pemerintah sebaiknya mempersiapkan fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk membangun smelter. Sehingga, pengusaha tambang yang selalu mencari alasan, untuk menolak hilirisasi mineral, tidak bisa berkelit lagi.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan bahwa bagi pengusaha yang masih melakukan ekspor bahan mentah tambang pada 2014 maka konsekuensinya adalah penjara. \"UU tentang hilirisasi harus dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar UU tersebut, ya konsekuensinya adalah masuk penjara,” ungkap Susilo.