Anggaran PNS Harus Dipangkas

Beratnya beban negara menanggung anggaran gaji termasuk pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) kini sudah melampaui batas kapasitas kemampuan keuangan negara, sementara tingkat produktivitas PNS hingga sekarang belum terlihat signifikan mengalami kemajuan yang berarti. Padahal, reformasi dan perbaikan remunerasi gaji PNS sudah didengungkan sejak beberapa tahun lalu, ternyata hasilnya belum memuaskan masyarakat yang menerima layanan PNS tersebut.

APBN dipastikan terus menahan beban berat, karena selama ini hampir 70% anggaran negara hanya untuk gaji PNS yang jumlahnya sekitar 4 juta dan membayar utang luar negeri, padahal APBN seharusnya dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia yang kini mencapai 230 juta penduduk.

Ironisnya lagi, ternyata masih banyak PNS bertindak menyimpang seperti ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan semester II/ 2012. Banyak sekali penyimpangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan kerugian negara.

Dari hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2009 dan 2010 belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

BPK juga mengungkapkan, kasus kerugian daerah/perusahaan sebanyak 578 kasus senilai Rp 390,33 miliar. Meliputi belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang.

Tidak hanya itu. Jenis pelanggaran yang dilakukan PNS pun mencakup biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, dan praktik penggelmbungan harga (mark up).

Karena itu, menjelang pembahasan APBN-P 2013 dalam waktu dekat ini, pemerintah Indonesia saatnya berani melakukan pemangkasan belanja PNS. Suka atau tidak suka batalkan rencana kenaikan gaji pokok PNS yang dicanangkan pemerintah, bahkan harus berani melakukan moratorium penerimaan PNS baru.

Indonesia perlu belajar dari pemerintah Yunani, yang baru-baru ini mengumumkan PHK 15 ribu orang PNS-nya. Ini sebagai salah satu bentuk penghematan demi menyelamatkan keuangan negara jiran tersebut. APBN Indonesia sekarang dalam kondisi tidak sehat saat ini.

Yunani berjanji akan mengurangi jumlah PNS yang semula berjumlah 750.000 pegawai menjadi 600.000 sampai akhir tahun 2015. Target itu diyakini akan terpenuhi melalui pengurangan jumlah staf.

Mumpung belum terlambat, pemerintah Indonesia perlu mengubah mindset kebijakan pembangunan di negeri ini. Karenanya penyusunan APBN harus mengarah pada kebijakan pro poor dan pro job yang realistis dan terukur, dan tercermin dari realisasi APBN untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 4 juta PNS. Semoga!

BERITA TERKAIT

Gaji PNS Naik 5% di 2019

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan…

Saksi Ahli: Misrepresentasi Harus Dibuktikan di Pengadilan

Saksi Ahli: Misrepresentasi Harus Dibuktikan di Pengadilan NERACA Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang perkara dugaan…

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik - KUA dan PPAS 2019 Kota Depok

Anggaran Harus Transparan dan Taat Hukum Demi Kepentingan Publik KUA dan PPAS 2019 Kota Depok NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Strategi Ekonomi Indonesia?

Ketika fluktuasi ekonomi Indonesia mengikuti harga komoditas saat booming pada 2003‐2008, lalu menukik ke bawah setelah 2011  bersamaan dengan perlambatan ekonomi Tiongkok.…

Harian Ekonomi NERACA Genap 33 Tahun

  Di tengah maraknya bermunculan media online belakangan ini, ternyata  masih banyak orang di negeri ini yang tetap setia setiap…

Kemandirian Ekonomi RI?

Jelang peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018 dan sudah resminya dua pasang calon presiden dan calon wakil…