Jakarta – Lebih dari 70% produk dan komoditas Indonesia harus diekspor melewati Singapura. Secara ekonomi, kondisi yang sudah berlangsung lama tersebut sangat merugikan Indonesia. Produk industri misalnya, karena diekspor melalui Singapura, dikenakan biaya cukup besar sehingga daya saing industri menjadi tidak kompetitif.

NERACA

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno, biaya jasa yang dikeluarkan pemerintah dan swasta sangat besar untuk membayar pemakaian pelabuhan di Singapura. “Kondisi itu sangat menguntungkan Singapura terlebih tarifnya sangat tinggi. Namun inilah kenyataan yang ada. Infrastruktur yang ada di Indonesia belum mendukung,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (2/5).

Benny memaparkan, selama ini Singapura menjadi hub port (pelabuhan  penghubung) untuk perdagangan di kawasan Asia. Sekitar 30-40% kontainer harus lewat Singapura. Kalau Indonesia mempunyai infrastruktur pelabuhan yang baik, tentu saja para eksportir akan memilih lewat dalam negeri saja.

Untuk itu, imbuh Benny, Indonesia perlu membangun pelabuhan kargo yang refresentatif agar bisa melakukan ekspor dan impor secara langsung ke berbagai negara tanpa melewati Singapura.

Dia menegaskan, Pemerintah juga harus lebih memperhatikan sistem perdagangan Indonesia yang masih tergantung negara lain.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasiona Chris Kanter menambahkan, sejak dulu Singapura sudah memposisikan diri sebagai penghubung. “Singapura membuat ongkos logistik menjadi begitu rendah. Sementara pengusaha senang jika ongkos logistiknya rendah,” jelas Chris saat dihubungi kemarin.

Sebagai contoh, imbuh Chris, jika kapal masuk berlabuh di Singapura, ongkosnya hanya US$2.000 per kontainer. Sedangkan kalau masuk ke Indonesia biayanya US$3.000 per kontainer. Ongkos feeder Singapura-Indonesia US$200 per kontainer. Dengan kondisi begitu, tentu saja impor ke Indonesia lebih senang lewat Singapura, karena masuk ke Indonesia ongkosnya hanya US$2.200 sedangkan kalau langsung ke Indonesia US$3.000.

Dia mengungkap, pelabuhan di Indonesia juga belum sebaik Singapura dalam hal kapasitas dan fasilitas. Boleh jadi memang pelabuhan di Indonesia seperti Tanjung Priok lebih besar luasannya ketimbang pelabuhan di Singapura, tetapi dari segi kapasitas belum tentu. “Seefisien-efisiennya pelabuhan, kalau kelebihan kapasitas akan menjadi mahal,” kata Chris.

Katakanlah, sebut Chris, Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Menurut dia, Tanjung Priok sudah harus di-up grade agar fasilitas dan kapasitasnya bisa ditingkatkan. “Kita sudah sejak lama minta segera dibangun diperluas,” ujarnya.

Chris menuturkan, masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah Indonesia belum mempunyai kapal mother vessel. Kapal-kapal di Indonesia kebanyakan hanya mampu untuk menjadi feeder yang melayani trayek-trayek pendek. Belum bisa untuk trayek panjang.

Namun begitu, Chris mengakui dalam beberapa tahun terakhir pengembangan pelabuhan di Indonesia sudah membaik. Sehingga kapal yang berlayar langsung ke negara-negara tujuan juga sudah semakin banyak.

Tidak Saling Mendukung

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini menilai faktor kepercayaan dari dunia internasional terhadap Indonesia begitu kecil. Sehingga pemerintah Indonesia mau tak mau harus menggunakan jasa Singapura untuk melakukan perdagangan luar negeri. Selain itu, Singapura juga memberikan jasa tersebut untuk Indonesia.

Dia mengatakan, kegagalan tersebut akibat kesalahan pemerintah Indonesia sendiri. Namun, Hendri tak mau serta merta menyalahkan Kementerian Perdagangan saja. Menurut dia, kementerian lain pun punya andil besar atas defisitnya neraca perdagangan Indonesia.

Seperti Kementerian Keuangan misalnya, mereka juga penyebab kegagalan ekspor Indonesia. Karena seharusnya mereka memberi dukungan agar kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia bisa meningkat. Kementerian lain pun seperti itu, mereka tidak saling mendukung.

“Akibatnya kita belum didukung fasilitas yang baik, seperti fasilitas pelabuhan misalnya, kondisinya tak juga membaik. Ditambah maraknya kasus korupsi dan ketidakpastian hukum di Indonesia,” terang Hendri.

Kalau kondisinya seperti itu, lanjut Hendri, mana ada negara lain yang mau melakukan perdagangan dengan Indonesia. Berbeda jauh jika Indonesia menggunakan jasa Singapura, faktor risikonya lebih kecil hingga importir lebih dipercaya.

Untuk itu, pemerintah harus bersinergi mengatasi hal itu. Tanpa sinergi dari pemerintah maka Hendri pesimistis Indonesia mampu tak menggunakan jasa Singapura sebagai calo perdagangannya.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawady menjelaskan bahwa selama ini Indonesia mempercayai Singapura karena lebih luas jaringan global, sisi keuangan dan konektifitasnya. \"Di Singapura itu lebih luas jaringan globalnya, sisi keuangannya mendukung dan konektifitas transportasi yang telah menjaring pasar-pasar dunia,\" ujarnya, kemarin.

Selain itu, sambung dia, kantor-kantor pemasaran perusahaan internasional lebih banyak berlokasi di Singapura. \"Di satu sisi kita terbantu karena tidak perlu repot-repot untuk mengirim barang sampai ke negara tujuan. Tapi hal ini juga jadi kelemahan Indonesia. Namun, kedepannya akan kita perbaiki sehingga tidak harus lewat Singapura,\" ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan jaringan pemasaran dan konektifitas yang terhubung dengan seluruh negara. \"Saat ini tim logistik nasional sedang menyiapkan segala sesuatunya sehingga Indonesia tidak akan bergantung lagi dari Singapura,\" paparnya. iwan/bari/iqbal/ahmad