Pengamat: Sistem Tanggung Renteng Pajak Bisa Diterapkan

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai wacana pemberlakuan sistem tanggung renteng dapat melengkapi upaya pencegahan penyelewengan, yang selama ini dilakukan dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak. \"Sistem tanggung renteng bisa diterapkan di Ditjen Pajak. Untuk melengkapi sistem pencegahan lain yang selama ini sudah berjalan,\" kata Andrinof di Jakarta, Kamis (2/5).

Dia menilai melalui sistem tanggung renteng, jika ada oknum pegawai pajak melakukan penyelewengan, maka atasan dari oknum pegawai bersangkutan dapat turut dikenakan sanksi. \"Selama ini penegak hukum kurang mampu mengungkap mata rantai penyelewengan pajak. Sehingga dengan sistem tanggung renteng diharapkan bisa juga membuka mata rantai itu,\" kata dia.

Andrinof menilai sistem whistleblowing (pegawai mengadukan tindak penyelewengan) kurang signifikan diterapkan, sebab pegawai cenderung memilih oknum-oknum yang akan diadukannya. \"Pegawai yang menjadi \'whistle blower\' patut dihargai. Namun umumnya whistleblower tidak aktif menyampaikan aduan, ada kecenderungan pilih-pilih siapa yang akan diadukan,\" kata dia. Lebih jauh dia mengatakan bahwa praktik penyelewengan disebabkan karena adanya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu dia mengusulkan agar Ditjen Pajak segera meminimalisir peluang-peluang penyelewengan yang mungkin terjadi.

\"Dalam melaksanakan tugasnya para aparat pajak masih banyak menemukan peluang melakukan penyelewengan. Peluang itu harus ditutup,\" kata dia. Menurut Andrinof, cara menutup peluang itu antara lain yakni dengan menciptakan sebuah sistem kerja pegawai yang dapat mudah dikontrol atau diawasi setiap saat, serta menambah berat sanksi atau hukuman bagi para oknum pegawai penyeleweng pajak maupun wajib pajak yang nakal.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan pemberlakuan sistem tanggung renteng di instansi Ditjen Pajak. Penerapan sistem tersebut mengacu pada model yang sudah berjalan di lingkungan TNI dan Polri, yakni dengan adanya mutasi terhadap Pangdam dan Kapolda apabila anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran hukum, meski secara formal tidak ada perintah dari atasan.

Menurut Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo dengan sistem itu, bukan hanya atasan yang dapat ikut dikenai sanksi, tetapi juga pegawai lain dalam satu unit kerja di Ditjen Pajak. Sementara itu Dirjen Pajak Fuad Rahmany pernah mengatakan pegawai nakal penerima suap atau pelaku pemerasan akan habis pada masanya, apabila diberantas secara terus-menerus. [ardi]

BERITA TERKAIT

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Ini Syarat UKM Bisa Naik Kelas

Ini Syarat UKM Bisa Naik Kelas NERACA  Jakarta - Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra, Henry C. Widjaja mengatakan sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…