Pengamat: Sistem Tanggung Renteng Pajak Bisa Diterapkan

NERACA

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai wacana pemberlakuan sistem tanggung renteng dapat melengkapi upaya pencegahan penyelewengan, yang selama ini dilakukan dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak. \"Sistem tanggung renteng bisa diterapkan di Ditjen Pajak. Untuk melengkapi sistem pencegahan lain yang selama ini sudah berjalan,\" kata Andrinof di Jakarta, Kamis (2/5).

Dia menilai melalui sistem tanggung renteng, jika ada oknum pegawai pajak melakukan penyelewengan, maka atasan dari oknum pegawai bersangkutan dapat turut dikenakan sanksi. \"Selama ini penegak hukum kurang mampu mengungkap mata rantai penyelewengan pajak. Sehingga dengan sistem tanggung renteng diharapkan bisa juga membuka mata rantai itu,\" kata dia.

Andrinof menilai sistem whistleblowing (pegawai mengadukan tindak penyelewengan) kurang signifikan diterapkan, sebab pegawai cenderung memilih oknum-oknum yang akan diadukannya. \"Pegawai yang menjadi \'whistle blower\' patut dihargai. Namun umumnya whistleblower tidak aktif menyampaikan aduan, ada kecenderungan pilih-pilih siapa yang akan diadukan,\" kata dia. Lebih jauh dia mengatakan bahwa praktik penyelewengan disebabkan karena adanya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu dia mengusulkan agar Ditjen Pajak segera meminimalisir peluang-peluang penyelewengan yang mungkin terjadi.

\"Dalam melaksanakan tugasnya para aparat pajak masih banyak menemukan peluang melakukan penyelewengan. Peluang itu harus ditutup,\" kata dia. Menurut Andrinof, cara menutup peluang itu antara lain yakni dengan menciptakan sebuah sistem kerja pegawai yang dapat mudah dikontrol atau diawasi setiap saat, serta menambah berat sanksi atau hukuman bagi para oknum pegawai penyeleweng pajak maupun wajib pajak yang nakal.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan pemberlakuan sistem tanggung renteng di instansi Ditjen Pajak. Penerapan sistem tersebut mengacu pada model yang sudah berjalan di lingkungan TNI dan Polri, yakni dengan adanya mutasi terhadap Pangdam dan Kapolda apabila anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran hukum, meski secara formal tidak ada perintah dari atasan.

Menurut Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo dengan sistem itu, bukan hanya atasan yang dapat ikut dikenai sanksi, tetapi juga pegawai lain dalam satu unit kerja di Ditjen Pajak. Sementara itu Dirjen Pajak Fuad Rahmany pernah mengatakan pegawai nakal penerima suap atau pelaku pemerasan akan habis pada masanya, apabila diberantas secara terus-menerus. [ardi]

BERITA TERKAIT

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sabet Penghargaan, Penjualan Sofa Plastik Napolly Naik 20%

    NERACA   Jakarta - Perusahaan plastik furniture yang berkibar di bawah bendera PT Cahaya Buana Intitama, menghadirkan produk…

UC dan Huawei Kerjasama Berdayakan Ekosistem Digital

    NERACA   Jakarta - UCWeb, bisnis subsider Alibaba Innovation Initiatives Business Group, diundang oleh Huawei HMS untuk menghadiri…

IPF dan WPO Jawab Tantangan Kemasan Berkelanjutan - Hadirkan Global Packaging Conference

      NERACA   Bali - Indonesia Packaging Federation (IPF) bekerja sama dengan World Packaging Organization (WPO) menyelenggarakan Global…