Peternak Unggas Butuh Patokan Harga Jual

Jumat, 03/05/2013

NERACA

Jakarta – Kalangan peternak unggas yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Unggas Indonesia mengaku butuh aturan harga jual unggas untuk mengantisipasi anjloknya harga saat produksi melimpah alias panen unggas.

Ketua Umum Asosiasi, Hartono, menegaskan, saat pasokan melimpah harga selalu jatuh sebagaimana yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam tiga bulan terakhir. Harga ayam broiler di Sulawesi Selatan, tambahnya, jatuh hingga di level Rp6.000-6.500 per kilogram, padahal harga patokan jualnya yakni Rp15.000 per kilogram, sehingga hal itu mengakibatkan banyak peternak yang gulung tikar. "Ini sudah berlangsung selama tiga bulan. Banyak peternak yang terlibat utang hingga gulung tikar," katanya di Jakarta, Kamis.

Hartono mengingatkn pemerintah yang terkesan tidak membantu peternak lantaran tidak ada aturan soal harga daging ayam tersebut, akibatnya saat harga anjlok mereka banyak yang merugi. "Perlu ada alat pengendali harga ini. Seperti Bulog yang dapat mengendalikan harga agar tidak sampai jatuh," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro mengakui memang produk unggas rentan terhadap fluktuasi harga. Kendati demikian, ketika pasokan unggas berlebih, pihaknya memungkinkan membuka keran ekspor unggas, namun sejak kasus flu burung (avian influenza/AI) meluas, Indonesia tidak lagi mengekspor unggas khususnya ayam. "Tapi memang harus diyakinkan kembali ke negara-negara lain bahwa banyak juga provinsi yang terbebas dari AI seperti Maluku Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Barat," jelas Syukur.

Syukur menjelaskan, untuk menetapkan harga patokan ayam perlu diskusi dengan berbagai pihak, sebab ayam harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai pangan pokok seperti beras dan kedelai, setelah itu baru Bulog bisa turun tangan.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan, produksi daging nasional pada 2012 mencapai 2,7 juta ton yang terdiri dari daging unggas (ayam dan itik) 1.818.000 ton (67 persen), daging sapi 505.000 ton (18 persen), daging babi 235.000 ton (8 persen). Selain itu, daging kambing dan domba 115.500 ton (4 persen), daging kerbau 35.000 ton (1%), dan daging lainnya 54.000 ton (2%).

Swasembada Unggas

Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) menyatakan, dengan memperhitungkan produksi daging ayam dan itik, sebetulnya Indonesia sudah memasuki taraf swasembada daging. Menurut Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Ade Zulkarnaen kontribusi daging unggas mencapai 67 persen dari produksi daging nasional.

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu, sambungnya, produksi daging nasional mencapai 2,7 juta ton, yang mana produksi daging unggas mencapai 1,8 juta ton (67 persen), melebihi produksi daging sapi yang sebesar 505.000 ton.

"Sektor perunggasaan terbukti memainkan peran yang tidak kalah penting dibandingkan komoditas sapi. Artinya, dari segi pemenuhan konsumsi daging nasional, kita sudah swasembada kalau daging unggas ikut dihitung," katanya.

Lebih jauh, Ade menambahkan, Himpuli menghitung, bobot produksi unggas rata-rata mencapai 1,3 kg per ekor, sementara produksi ayam dan itik berkontribusi mencapai 2,3 juta ton. Adapun nilai kapitalisasi dari usaha hulu hingga hilir sektor unggas mencapai Rp 82 triliun sedangkan nilai perdagangan sapi hanya Rp42 triliun.

Populasi unggas lokal, menurut dia, memberi kontribusi 21 persen atau 285 juta ekor dari total produksi unggas sebesar 135.000 ton. Akan tetapi, sayangnya, dukungan pemerintah masih minim untuk menempatkan unggas sebagai komoditas peternakan unggulan.

Sementara itu Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Fitri Poernomo mengatakan, minimnya dukungan pemerintah itu ditunjukkan dengan masih rendahnya konsumsi daging dan telur yang mana pemenuhan protein hewan masyarakat baru 60 persen. "Ini terbilang rendah.Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 80%, bahkan Thailand yang sudah 100%," jelasnya.

Dia menjelaskan, kurangnya pemenuhan protein hewani membuat tubuh lebih pendek dan rentan penyakit serta kualitas SDM rendah. Indeks Pembangunan Manusia juga baru menempati rangking 124 dari 187 negara Budi Suyanto.