Pengamat: Bisa Cegah Penyelewengan Pajak - Sistem Tanggung Renteng

Jakarta - Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai wacana pemberlakuan sistem tanggung renteng dapat melengkapi upaya pencegahan penyelewengan, yang selama ini dilakukan dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak. \"Sistem tanggung renteng bisa diterapkan di Ditjen Pajak. Untuk melengkapi sistem pencegahan lain yang selama ini sudah berjalan,\" kata Andrinof saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Dia menilai melalui sistem tanggung renteng, jika ada oknum pegawai pajak melakukan penyelewengan, maka atasan dari oknum pegawai bersangkutan dapat turut dikenakan sanksi. \"Selama ini penegak hukum kurang mampu mengungkap mata rantai penyelewengan pajak. Sehingga dengan sistem tanggung renteng diharapkan bisa juga membuka mata rantai itu,\" kata dia.

Andrinof menilai sistem \'whistle blowing\' (pegawai mengadukan tindak penyelewengan) kurang signifikan diterapkan, sebab pegawai cenderung memilih oknum-oknum yang akan diadukannya. \"Pegawai yang menjadi \'whistle blower\' patut dihargai. Namun umumnya \'whistle blower\' tidak aktif menyampaikan aduan, ada kecenderungan pilih-pilih siapa yang akan diadukan,\" kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa praktik penyelewengan disebabkan karena adanya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu dia mengusulkan agar Ditjen Pajak segera meminimalisir peluang-peluang penyelewengan yang mungkin terjadi.

\"Dalam melaksanakan tugasnya para aparat pajak masih banyak menemukan peluang melakukan penyelewengan. Peluang itu harus ditutup,\" kata dia.

Menurut dia, cara menutup peluang itu antara lain yakni dengan menciptakan sebuah sistem kerja pegawai yang dapat mudah dikontrol atau diawasi setiap saat, serta menambah berat sanksi atau hukuman bagi para oknum pegawai penyeleweng pajak maupun wajib pajak yang nakal.

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan pemberlakuan sistem tanggung renteng di instansi Ditjen Pajak.

Penerapan sistem tersebut mengacu pada model yang sudah berjalan di lingkungan TNI dan Polri, yakni dengan adanya mutasi terhadap Pangdam dan Kapolda apabila anak buahnya terbuktti melakukan pelanggaran hukum, meski secara formal tidak ada perintah dari atasan.

Menurut Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dengan sistem itu, bukan hanya atasan yang dapat ikut dikenai sanksi, tetapi juga pegawai lain dalam satu unit kerja di Ditjen Pajak.

Sementara itu Dirjen Pajak Fuad Rahmany pernah mengatakan pegawai nakal penerima suap atau pelaku pemerasan akan habis pada masanya, apabila diberantas secara terus-menerus. \"Jalan terbaik untuk memberantas mereka adalah dengan menangkap tangan dan dipecat. Nanti akhirnya mereka yang seperti ini akan habis juga,\" kata Fuad.

Dia mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan berbagai program pembinaan dan pencegahan dan sistem pengawasan yang ketat. Namun dia menekankan bahwa mengawasi pegawa pajak yang jumlahnya 32.000 jiwa dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia tidaklah mudah.

BERITA TERKAIT

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah NERACA Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno…

Pengamat: Uji Jabatan Wapres di Tangan MK

Pengamat: Uji Jabatan Wapres di Tangan MK NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menilai…

Cari Kambing Hitam, Polemik Jelang AG Tak Bisa Tuntas

  Oleh :  Jefri Rodes Simbiak, Mahasiswa Univ. Nusa Nipa Maumere,  NTT   Beberapa minggu Kedepan,  Indonesia akan memiliki hajat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…