free hit counter

Standar Pelayanan Publik

Jumat, 03/05/2013

Di tengah maraknya keluhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, pembuatan KTP, Paspor, Perpanjangan SIM/STNK dan lain-lain yang diberikan badan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Kelurahan/Kecamatan, Kantor Imigrasi, Kantor Samsat/Polri, PT KAI/KCJ sudah saatnya memiliki standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.

Patut diingat bahwa awal Mei 2013 merupakan batas akhir para penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun standar pelayanan publik di unitnya masing-masing. Benar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2012, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan (pasal 22 ayat 1). Selain itu, mereka juga wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan (pasal 22 ayat 2).

PP ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diatur untuk menyusun standar pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PP ini ditetapkan (Pasal 50). PP ini ditetapkan pada 29 Oktober 2012, maka batas akhirnya adalah akhir April 2013.

Apabila penyelenggara pelayanan publik lalai, sesuai pasal 49 ayat 1, terhadap pelanggar pasal 22 ayat 2 akan dikenakan sanksi pembebasan dari jabatan, dan pelanggar pasal 22 ayat 1 akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dengan ketentuan ini, kita selaku warga negara yang menggunakan pelayanan publik berhak untuk menanyakan apakah unit pelayanan yang kita gunakan (RSUD, puskesmas, sekolah, PT KAI/KCJ,  dinas, badan, dll) telah memiliki standar pelayanan atau belum.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah mencakup dasar hukum pelayanan; persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; jangka waktu penyelesaian pelayanan; biaya/tarif pelayanan; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan akan sesuai standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan mekanisme evaluasi kinerja pelaksana.Next