Usul BPS, Naikkan Harga BBM Sesudah Lebaran

Sabtu, 04/05/2013

Usul BPS, Naikkan Harga BBM Sesudah Lebaran

Badan Pusat Statistik (BPS) mengusulkan ke pemerintah agar rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan sesudah Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1434 H yang jatuh pada 8 Agustus. Alasannya, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo, karena pada bulan-bulan tersebut terjadi inflasi kecil.

"September-Oktober berpeluang deflasi karena masa puncak panen kedua," ujar Sasmito, di Jakarta, Rabu (1/5). Menurut dia, pada Agustus berpotensi terjadi inflasi kecil, karena hari raya Lebaran terjadi pada awal bulan tersebut dan setelahnya di sisa bulan, harga-harga barang cenderung turun.

"Habis Lebaran biasanya akan turun, dan bayangan saya, Agustus itu inflasinya kecil," katanya. Menurut dia, momen terbaik untuk menaikkan harga BBM telah lewat, karena hal tersebut seharusnya dilakukan pada April ketika harga komoditas mengalami penurunan dan terjadi deflasi.

"Sekarang `delay` lagi, dan menjelang lebaran bisa juga `delay` lagi. Saya kira kuncinya bagaimana kesepakatan pemerintah dengan DPR," ujarnya. BPS mencatat pada April 2013 terjadi deflasi 0,1%, sehingga laju inflasi tahun kalender Januari-April tercatat sebesar 2,32% dan secara tahunan (yoy) sebanyak 5,57%.

Sementara itu, ekonom Dian Ayu Yustina dari Bank Danamon mengatakan, momentum kenaikan harga BBM bersubsidi paling tepat adalah dalam jangka waktu dua bulan mendatang serta diharapkan berlaku efektif pada Juni seusai pembahasan APBN-Perubahan. "Kalau pemerintah telat memberlakukan kenaikan harga BBM, maka akan berisiko, karena tekanan inflasi makin tinggi pada Juli dan Agustus, disebabkan adanya momen Lebaran," katanya.

Secara keseluruhan, Ayu memprediksi pertumbuhan ekonomi akhir tahun berada pada kisaran 6,18 - 6,27% (yoy) dan defisit transaksi berjalan mulai membaik, pada kisaran 2,2 -2,4% dari PDB, akibat adanya kebijakan BBM. "Pengelolaan defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran dapat melahirkan sentimen positif dari pasar, serta menjaga nilai tukar rupiah hingga Rp9.502 per dolar AS pada akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menunggu kesiapan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat. "BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap," kata Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (30/5).

Bentuk kompensasi yang dimaksudkan Presiden adalah berupa penguatan belanja bantuan sosial yaitu program keluarga harapan (PKH), beasiswa untuk siswa miskin dan beras miskin (raskin) serta menambah alokasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang akan dianggarkan dalam APBN-Perubahan.

Namun, program kompensasi itu dinilai ekonom Lana Setyowati sebagai lips servise saja. Sebab, beasiswa, raskin, bantuan langsung tunai (BLT), maupun program keluarga harapan (PKH) sebetulnya sudah dimasukkan dalam kementerian tertentu. “Lagi pula, kalau saya lihat, kompensasi itu sifatnya sementara atau sesaat,” kata Lana.

Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk menyalurkan kompensasi kenaikan harga BBM itu untuk memperbaiki kesehatan masyarakat maupun membangun infrastruktur, termasuk transportasi umum massal.

APBN Perubahan

Lana berpendapat, suatu saat nanti sudah seharusnya tidak ada lagi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Saat ini,jumlah subsidi dalam APBN 2013 sebanyak sekitar Rp 300 triliun. Jumlah itu terbagi untuk subsidi BBM sebesar Rp 190an triliun, lalu subsidi listrik sekitar Rp 80 triliuun, pupuk Rp 17 triliun, dan pembibitan Rp 1 triliun. “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), subsidi-subsidi itu dihapuskan mulai 2014,” kata Lana lagi.

Dian memperkirakan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menghemat anggaran antara Rp 28 triliun hingga Rp 47 triliun. Menurut Dian,penghematan makin tinggi jika kenaikan harga diberlakukan untuk semua segmen jenis kendaraan. (saksono)