Bendahara Asbanda Supriyatno:

Atur Perbankan Asing Secara Adil dan Fair

Saat ini diakui, yang memiliki teknologi paling canggih adalah bank asing. Itu dilihat dari hasil disertasi doktor yang dilakukan staf pengajar STIE Perbanas Surabaya Muazaroh. Namun, harapan besar kini tertumpu pada bank pembangunan daerah (BPD) yang mempunyai misi khusus sebagai agen pembangunan daerah.  Jangan sampai peranan itu digerogoti oleh investor asing yang masuk dan menguasai  ke perbankan nasional akibat banyaknya pasal karet yang dipersembahkan kepada bank atau investor asing.

Dirut Bank DIY yang juga bendahara Asosiasi Bank-bank Daerah Seluruh Indonesia (Asbanda/BPD-SI) Supriyatno memberikan sejumlah pendapatnya.

Bagaimana menyikapi makin banyaknya bank asing atau bank nasional yang sahamnya dikuasai asing?

Masuknya bank asing dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas bank-bank domestik di bidang teknologi maupun pengalamannya di bidang perbankan. Tapi memang harus kita akui dan cermati  adalah kepemilikan asing di perbankan di Indonesia ini paling liberal. Peraturan di Indonesia memboleh Sebanyak 99% saham bank nasional boleh dimiliki asing. Negara lain tak ada. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau bicara nasionalisme, yang bisa bicara adalah BPD, apalagi karena ditunjang otonomi daerah. Otonomi daerah baru bisa berhasil kalau ada penguatan terhadap BPD.

Seberapa besar pengaruh hadirnya bank asing atau yang dikuasai asing?

Pasti berdampak. Karena ada kue yang diambil oleh bank asing. Namun, sebetulnya kalau kita lihat, tak banyak dampaknya bagi kita. Sebab ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bangk asing tidak bisa masuk hingga ke tingkat kecamatan.  Tapi harfus kita akui, mereka pasti punya banyak akal agar mempunyai jaringan usaha di Indonesia. Mislanya mengambil alih bank nasional yang ada yang memiliki jaringan hingga ke bawah. Contohnya, Bank Ekonomi diambil alih HSBC.

Karenanya kami banyak berharap kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru, Pak Agus Martowardojo, kami berharap nasionalisme itu akan tumbuh. Dia itu tulen orang perbankan.

Menurut kami, harusnya, mereka dikenai ketentuan yang ketat, sama seperti kalau kita ingin masuk ke negeri orang, pasti ada persyaratan khusus, misalnya, eksekutifnya harus bisa berbahasa Indonesia, semua transaksi juga harus dengan rupiah. Itu harapan kita ke depan. Sekarang BI kejar kita dengan ketentuan tentang market share, dananya, dan besaran kredit.  

Apa perlu ada regulasi yang lebih adil buat bank asing atau yang dikuasai asing?

Ada single lisensi, tapi belum diterapkan. Kebijakan BI kepada bank asing yang prinsip tak boleh sampai ke daerah. Tapi mereka bisa banyak akal, dengan pola channeling, bisa masuk ke daerah. Kita tidak minta dibelaskasihani, tapi hanya ingin agar aturan yang dibuat adil dan fair bagi kita, jangan hanya menguntungkan asing saja.

Yang penting aturan itu harus fair sama seperti kita sulit membuka cabang di luar. Ya kita akui, aturan itu equel. Benar, berapa mudahnya asing masuk ke sini, karena aturannya tidak jelas, tidak berpihak ke bank lokal. Yang lebih penting bagi kita adalah persaingan ini juga harus diimbangi dengan profesionalisme. Kalau tak profesional, kita akan ditinggal nasabah.

Respons masyarakat sekarang bagaimana?

Kesadaran masyarakat perlu dibangkitkan untuk ikut membangun daerah, membangun negerinya dengan bergabung ke BPD. Keberpihakan masyarakat ke BPD harus dibangkitkan. Tentu harus diimbangi pelayanan yang prima. Kalau tidak, di era pasar bebas, masyarakat akan mencari bank mana yang mampu memberikan layanan dan kemudahan.

Bagaimana Anda menanggapi hasil penelitian Maizaroh?

Itu ternyata luar biasa. Alangkah baiknya jika di-update untuk kondisi sekarang. Sebab, mungkin kondisi 2009-2013 sudah makin ketat dan berubah jika dibanding pada kurn 2005-2009 .  Harapan kita, dengan parameter yang dipakai tersebut, kita bisa makin efisien.

Dengan demikian, adanya anggapan bahwa bank daerah selama ini kurang efisien,  sudah terbantahkan. Ke depan BPD masih bisa memelihara pasarnya sekaligus profesionalisme. Sehingga kontribusi kita makin besar. Kalau bank lain dinilai dai profitabilitasnya, BPD punya misi lain sebagai agen pembangunan daerah (agent of regional development), pemegang sahamnya adalah Pemda.  Sebanyak 60% dividennya masuk ke kas daerah.

Sudah kuatkah tingkat permodalan BPD?

Untuk memobilisasi permodalan, banyak cara yang bisa kami lakukan. Misalnya dengan menerbitkan obligasi untuk tingkatkan modal. Toh, sekarang daerah berlomba-lomba menjual obligasi, dan ROA kita sangat bagus, di atas 20%, itu lebih besar dari bunga deposito. Deposito LPS saja hanya 5,5%. Jadi BPD itu ibarat gadis cantik yang diburu banyak orang. (saksono)