NERACA

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengatakan selama ini sektor industri selalu menginginkan harga gas yang murah. Padahal, harga gas untuk industri saat ini hanya sekitar US$9 hingga US$12 per juta kubik british thermal unit (million metric british thermal unit/MMBTU).

\"Secara volume, gas yang ada saat ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu industri mintanya harga gas murah. Padahal, ekuivalen harga gas itu hanya sepertiga dari harga BBM,\" katanya di Jakarta, Rabu (1/5).

Rudi mengungkapkan dengan alokasi gas untuk domestik yang diproyeksikan mencapai 1.863 MMscfd pada 2013, sudah dapat memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. Sayangnya, beberapa sektor industri belum menyepakati harga gas tersebut.

Harga gas, lanjut Rudi, pasti berbeda antara perusahaan yang dengan perusahaan yang lainnya. Perbedaan harga tersebut disebabkan kualitas gas, teknis produksi dan kesepakatan business to business antarperusahaan. \"Kalau gas yang dihasilkan bersih ya lebih murah, karena tidak perlu biaya tambahan untuk membersihkannya. Seperti gas dari Tiung Biru yang lebih mahal dibandingkan dengan gas dari Kangean,\" jelasnya.

Pasokan Seret

Sebelumnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih kesulitan memperoleh pasokan gas untuk industri dalam negeri. Alasannya, para produsen tidak mau menjual dengan harga subsidi.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, industri dalam negeri sangat sulit memperoleh pasokan gas, misalnya industri pupuk. Menurut dia, banyak produsen gas yang tidak mau menjual gasnya ke industri. Alasannya, mereka tidak mau menjual dengan harga di bawah keekonomian atau harga pasar.

“Kalau industri mau beli gas dengan harga di bawah keekonomian, susah dapatkan gasnya. Tapi kalau kita bilang beli dengan harga keekonomian tiba-tiba pasokan gas itu ada,” kata Hidayat .

Apalagi, kata dia, saat ini pro­dusen gas kebanyakan investor asing sehingga mau menjualnya sesuai dengan harga keekono­mian. Pemerintah sendiri tidak bisa memaksa mereka untuk memberi diskon atau subsidi untuk jual gasnya ke industri.“Itu kan strategi pengusaha saja yang tidak mau rugi. Saya paham itu, karena saya bekas pengusaha juga,” cetusnya.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu mengaku pernah menyampaikan saran kepada Wakil Presiden (Wapres) Boediono agar subsidi pembelian gas dialihkan menjadi subsidi langsung petani. “Saat ini biarkan industri se­perti pupuk beli gas dengan harga keeko­nomian tetapi pasokannya aman. Sedang­kan subsidinya dialihkan langsung kepada petani,” paparnya.

Namun, dia mengakui pem­berian subsidi langsung kepada petani sangat sulit dilaku­kan. Salah satunya adalah kesu­litan mendefinisikan petani yang berhak memproleh subsidi pupuk tersebut. Jangan sampai yang menerima itu adalah petani yang tidak berhak.

Hidayat berharap, ke depan tidak ada lagi kekurangan paso­kan gas untuk industri dan harga­nya terjangkau. Apalagi Indo­nesia merupakan salah satu negara produsen gas.

Dirjen Basis Industri Manu­faktur Kemenperin Panggah Su­santo mengaku saat ini kebutuhan gas industri mencapai 2.130 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD/Million Stan­dard Cubic Feet per Day).

Menurut Panggah, pembangunan industri yang berdaya saing tinggi dan berkesinam­bungan bergantung pada dua fak­tor kunci, yakni ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Kedua faktor itu menentukan perkem­bangan industri.

Dia mengatakan, pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku industri dalam negeri juga sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi industri. Langkah ini diyakini mampu mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gunung Sardjono Hadi menambahkan, ancaman krisis pasokan gas bakal menjalar ke industri di Jawa. Tahun ini, Pulau Jawa bakal mengalami de­fisit gas hingga 578 juta MMSCFD.

Penyebabnya, kata dia, pasokan gas dari hulu berkurang dan infrastruktur jaringan pipa gas untuk industri belum tersedia. Persoalan makin rumit, krisis ini akan bertahan lebih lama.