Bank Harus Mudahkan Nasabahnya - Cegah Praktik Rentenir

Bukan rahasia lagi, kalau bank-bank besar terlalu berbelit dalam mengucurkan dana kredit bagi masyarakat. Sementara bank gelap (shadow banking) tidak seperti itu. Mereka malah memberikan kemudahan pada masyarakat walaupun ujung-ujung sering didapati aksi shadow banking justru malah merugikan nasabahnya.

Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dilayani bank. Menurut hitungan Biro Riset Infobank (birI), masih ada 105 juta penduduk potensial yang layak berbank tapi belum terlayani oleh bank, baik dari sisi kredit maupun dana. Dengan menjamurnya shadow banking ini, bisa terlihat bahwa masyarakat tidak diperkenalkan kepada sistem perbankan yang benar. Dalam hal ini seharusnya Bank Indonesia bisa membantu mengenalkan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh pengamat perbankan, Destry Damayanti. Menurut dia, shadow banking muncul lantaran sektor perbankan belum secara menyeluruh menyentuh segala lapisan masyarakat. Di samping itu, pembiayaan yang ditawarkan perbankan juga tergolong rumit bagi masyarakat.Pada akhirnya, praktek shadow banking dipandang oleh masyarakat sebagai suatu alternatif untuk mendapatkan pinjaman kredit. Atau, dengan secara tidak langsung dapat menolong masyarakat dalam mendapatkan pinjaman secara cepat.

Ditambah lagi , shadow banking telah dikenalkan melalui pendekatan budaya yang bisa secara mudah masuk dalam kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Ya, shadow banking secara tradisional sudah ada sejak dahulu sebelum diperkenalkan sistem perbankan yang sekarang ini. Dengan menggunakan syarat yang tidak sulit dalam mendapatkan pinjaman kredit, maka masyarakat banyak yang beralih kepada praktik shadow banking ini.

Namun pertumbuhan shadow banking ini dinilai oleh berbagai pihak dapat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Beberapa fenomena masalah shadow banking tersebut diantaranya adalah pertumbuhan kredit dari perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sangat pesat, inovasi produk keuangan dari perusahaan sekuritas, dan praktik koperasi serta lembaga keuangan mikro (LKM) yang tidak sehat.

Terkait hal tersebut, Destry mengatakan, hal yang perlu dilakukan Bank Indonesia agar shadow banking tidak lebih menjamur, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi lembaga keuangan (financial instituation), yaitu dengan memberikan edukasi perbankan kepada masyarakat termasuk membuat regulasi yang bisa menjangkau segmen masyarakat bawah yang selama ini menjadi incaran praktik shadow banking atau rentenir.

Salah satu caranya, menurut dia, dengan memberikan aturan yang tidak rumit bagi masyarakat yang memerlukan bantuan pembiayaan dan keringanan atau bahkan pembebasan biaya adiministrasi. “Masyarakat bawah tidak mungkin untuk memenuhi aturan seperti menyertakan NPWP misalnya. Di samping itu saldo mereka pun tergolong sangat minim dan tentu akan ditolak jika harus meminjam melalui perbankan”, paparnya.

BERITA TERKAIT

Mencari Solusi untuk Masa Depan Bank Muamalat

Oleh: Satyagraha Beberapa waktu lalu, Bank Muamalat, yang saat ini merupakan bank syariah tertua di Indonesia, diterpa oleh isu kekurangan…

Bank Banten Dukung Program Penggunaan Aplikasi E-SP2D

Bank Banten Dukung Program Penggunaan Aplikasi E-SP2D NERACA Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) selaku bank…

MNC Bank Kantungi Izin OJK Rights Issue

PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank siap melakukan penawaran umum terbatas (rights issue) dengan hak memesan efek terlebih…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…

Pemerintah Permudah Bank Ekspansi di Asean

Pemerintah berupaya mempermudah kesempatan perbankan nasional untuk melakukan ekspansi di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia dengan mendorong ratifikasi protokol…