free hit counter

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Memiskinkan

Senin, 06/05/2013

Oleh: Salahudin, S.IP, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Pascareformasi 1998, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp1.200 triliun dan Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati Rp7.000 triliun, tetapi kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.

Fenomena ini menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri keuangan melaporkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp99,24 triliun. Besarnya silpa APBD menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Buruknya pengelolaan keuangan daerah semakin diperparah dengan adanya sikap buruk pemerintah daerah dalam implementasi (realisasi) anggaran daerah (APBD). Tidak jarang pemerintah daerah menghabiskan anggaran melalui kegiatan proyek tanpa memperhitungkan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Mendekati akhir tahun anggaran, unit-unit pemerintah gencar menghabiskan anggaran tanpa didasari tujuan yang jelas untuk pembangunan daerah, sehingga banyak dijumpai penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan, meskipun di tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah semakin membaik, namun banyak pemerintah daerah kategori tidak wajar (TW) dalam pengelolaan keuangan daerah.Next