Oleh: Alex Silalahi, ST, Karyawan Industri Oleochemical

Buruh bagian penting bangsa ini. Perannya dapat optimal, bila buruh bisa lebih dulu membangun dirinya. Membangun buruh perlu dilakukan secara simultan dan bersamaan. Membangun  kualitas kehidupannya, lalu mengambil peran dalam memajukan tempatnya bekerja dan bangsa. Memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2013 ini penguasa negara, pengusaha dan buruh hendaknya dapat memberi perhatian serius dalam membangun buruh sebagai kekuatan politik dan ekonomi bangsa ini.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, pasal 4 dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Peran Politik Buruh

Suara politik buruh selama ini kesannya hanya diperhitungkan saat-saat tertentu saja. Ketika pemilihan umum dan pengerahaan massa untuk kepentingan tertentu. Ketimbang berperan, malah buruh sering dipakai untuk kepentingan segelintir orang-orang hebat apakah itu penguasa, pengusaha maupun para wakil rakyat. Saat Pilkada atau Pemilu, banyak yang mendekati buruh. Berharap suara buruh bisa terkumpul menjadi kekuatan politik. Sehingga mereka boleh menang jadi kepala daerah atau anggota legislatif. Setelah itu buruh dilupakan, nyaris tak didengarkan.

Ketika hendak menentukan UMP diakhir 2012 lalu, beberapa kepala daerah  mulai memperhitungkan kekuatan politik buruh. Walau pun dalam implementasinya keberpihakan itu masih bisa digoyang oleh kekuatan di luar buruh.

 Apalagi janji-janji para kepala daerah maupun wakil rakyat selama ini belum berbentuk perjanjian dan kontrak politik yang jelas. Misalnya, pada Pilkada Gubsu pada 2013, Kadin Sumut terlihat lebih gesit dan professional, yang nota bene kumpulan pengusaha, melakukan uji publik.

Tentu bukan tanpa tujuan pihak Kadin Sumut melakukan uji publik ini. Dari debat terlihat bahwa perspektip dan kepentingan pengusaha lebih terasa, ketimbang kepentingan lain, termasuk buruh dalam membangun propinsi Sumut.

Angin segar mulai terasa, ketika  Jokowi dan Ahok, pasangan Gubernur Jakarta menunjukkan keberpihakannya pada buruh dalam menentukan UMP 2013. Ribuan, bahkan jutaan buruh bersorak gembira. Gaungnya sampai ke propinsi lain, juga Sumut. Tak sedikit pengusaha keberatan dan mengusulkan penangguhan. Hal ini dipersilahkan, asal pengusaha mau memberikan secara rinci laporan keuangan dan ketidakmampuan perusahaan untuk dipelajari.

Beberapa pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim ada 90 industri padat karya akan menarik investasinya dari Jakarta. Hal itu ditanggapi Jokowi dengan santai. Dihadapan Munas Apindo di Jakarta pada 8 April 2013, Jokowi menyatakan sampai saat itu belum ada satu pun perusahaan yang merelokasi dari Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta. (detikFinance)

Disusul program kampanye Ganjar Pranowo, salah satu calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah untuk menarik perhatian buruh. Dalam diskusi dengan pihak buruh, terjadi kesepakatan Ganjar – Heru dengan para buruh. Kesepakatan itu berisi perjanjian untuk saling memenangkan. Ini karena suara buruh digadang-gadang memiliki potensi besar bagi pemenangan pemilihan gubernur Jateng 26 Mei mendatang (Okezone.com).

Selain itu, telah terjadi pula hal yang tidak biasa dari keputusan hukum pengadilan dalam membela buruh. Seorang pengusaha asal Surabaya yang memiliki 53 karyawan dipenjara karena mengupah buruhnya dibawah UMR. Oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Chandra, pengusaha tersebut divonis bebas. Jaksa pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. Vonis yang diketuai Majelis Hakim Zakaruddin Utama dengan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Prof. Dr. Gayus Lumbuun itu menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta. (detikFinance)

Perkembangan ini hendaknya ditangkap sebagai bentuk kenyataan bahwa buruh memiliki kekuatan, sehingga diperhitungkan dalam pengambilan berbagai keputusan. Selain itu, secara internal perlu pembenahan dalam sistem dan cara berserikat para buruh. Pengurus dan organisasi yang benar-benar dapat dipercaya sebagai penampung aspirasi dan kepentingan orang banyak. Bukan malah dipergunakan bagi kepentingan pribadi pengurus.

Sistem yang lebih profesional dan jauh dari kesan yang menyeramkan bagi pengusaha. Karena harus disadari buruh tidak boleh sesuka hati dalam menyampaikan keinginannya, tanpa pertimbangan investasi sebuah perusahaan dan pembangunan bangsa.

Penguasa dan Pengusaha

Pengusaha dan penguasa negara adalah orang-orang yang memiliki power dan tanggungjawab memimpin. Tapi tak jarang kuasa itu cendrung menjadi korup. Ketika pemimpin negara korupsi dan tidak becus, yang korban dan miskin adalah rakyat. Begitu juga, ketika seorang pengusaha yang memimpin perusahaan tidak becus menjalankan bisnisnya, buruh adalah salah satu penerima dampak buruknya.

Kenapa begitu! Kita lihatlah banyak pengusaha nakal di negeri ini yang akhir-akhir ini sudah mulai menjadi perhatian KPK. Pengusaha seperti Hartati Murdaya melakukan suap terkait pengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Uang itu dianggap sebagai pelicin pengurusan HGU puluhan ribu hektar lahan.

Begitu juga ketika Nazaruddin yang memiliki perusahaan melakukan korupsi. Pengusaha yang melakukan sogok dapat dilihat sebagai ketidakmampuan pengusaha atau manajer dalam mengurus manajemen untuk bersaing secara sehat dan profesional. Ketimbang berpikir keras dan inovatif, banyak yang menggunakan jalan pintas. Ini terjadi baik perusahaan swasta maupun BUMN.

Dalam krisis moneter 1998, negara telah membantu sedikitnya Rp 147,7 triliun dana BLBI kepada 48 bank, yang dimiliki pengusaha kaya. Tapi malah diselewengkan. Negara dirugikan Rp 138,4. (detikNews). Waktu itu banyak pengawai bank yang pengangguran, stres dan menderita karena kehilangan pekerjaan. Beberapa pengusaha bahkan sampai sekarang masih buron.

Uang Kiriman TKI

Buruh juga membayar pajak. Dari gaji yang diterimanya tiap bulan, telah dipotong perusahaan untuk dibayarkan kepada Negara. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa pengusaha yang nakal dan ngemplang pajak.

Walau jumlahnya kecil, namun dengan jumlah buruh yang banyak, penerimaan pajak tidak kecil. Kenaikan UMK Jakarta misalnya, yang berkisar Rp 2,2 juta telah secara otomatis menjadi pembayar pajak, karena pendapatan tidak kena pajak (PTKP) adalah Rp 2 juta. Sedangkan penghasilan diatas Rp 50 juta pertahun dikenakan 15 persen dari sisa PTKP.

Ini berarti pajak penghasilan diatas Rp 50 juta bagi seorang lajang, harus membayar lebih dari Rp 300 ribu per bulan. Penulis yang termasuk dalam kategori ini mulai menghitung-hitung manfaat apa yang didapat dari Negara atas pembayaran pajak sebagai buruh. Toh, untuk sepeda motor, rumah, parkir terkena pajak. Padahal kalau uang Rp 300 ribu kita investasikan kepada pihak Ansuransi, tentu manfaatnya cukup banyak. Bila terjadi permasalahan kerja, buruh sering tidak mendapat pembelaan dan pengayoman atas hak-haknya.

Begitu juga buruh di luar negeri. TKI sudah sering menjadi korban. Negara sering tidak hadir dalam berbagai persoalan buruh di negeri orang. Padahal setiap tahunnya mereka membawa uang yang tidak sedikit. Transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (remitansi) yang dilakukan TKI diperkirakan mencapai Rp 65 triliun pada tahun 2012. (AntaraNews). Belum lagi yang dibawa langsung atau dititipkan melalui rekan-rekannya ketika hendak pulang lebaran atau tahun baru.

Kekuatan politik dan ekonomi buruh ini perlu dipertimbangkan sebagai asset bangsa. Dan ini hendaknya menjadi dasar bagi Negara untuk sungguh-sungguh membangun buruh, mengayomi dengan kekuatan hukum dan mensejahterakan kehidupan buruh serta anak-anaknya.

Secara manusiawi dan bermartabat seperti yang diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan dan tujuan pembangunan Negara kita. Selamat hari buruh! (analisadaily.com)