APBN Tak Ramah Penyerapan Tenaga Kerja

Salah Alokasi Anggaran

Rabu, 01/05/2013

NERACA

Jakarta – Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 tak merangsang penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, meski dana APBN mencapai Rp1.530 triliun, namun jumlah pengangguran di Negeri ini masih lebih besar dibanding negara-negara Asean lainnya.

“Angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,32%. Tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Filipina yang sebesar 6,9%. Sedangkan Thailand dan Singapura paling rendah, yang masing-masing 0,92% dan 2%,” ujar Guru besar Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (30/4).

Dia menyebut, meskipun jumlah total Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2012 sebesar Rp8.241,9 triliun, sementara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) senilai Rp2.618,1 triliun. Namun, pencapaian positif makroekonomi ini tidak sepadan dengan nasib dan kualitas ketenagakerjaan Indonesia.

Erani menuturkan, ada tiga hal menjadi penyebab ketimpangan tersebut. Yaitu, lingkungan bisnis sangat tidak mendukung bagi operasi perusahaan yang efisien. Kebijakan ekonomi pintu terbuka (liberalisasi) menimbulkan implikasi ekonomi yang parah. Terakhir, kebijakan fiskal dan moneter tidak berpihak kepada kepentingan sebagian besar masyarakat.

Menurutnya, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 62%. Sangat jauh dibandingkan Malaysia yang hanya 31% dan China 51%.

Bicara lingkungan bisnis, lanjut Erani, berarti bicara struktur korporasi. Menurut dia, kondisi perbisnisan di Indonesia tidak kondusif lantaran tingginya biaya logistik dan administrasi yang sangat tinggi. Tercatat, biaya logistik di Indonesia mencapai 17% terhadap total biaya produksi. Tertinggi dari Amerika Serikat, yang hanya 10%, bahkan Jepang 5%.

“Saya kasih contoh. Impor beras dari China ke Indonesia biayanya lebih murah dua kali ketimbang pengiriman beras dari Jakarta ke Medan. Ditambah lagi adanya pungutan liar (pungli) yang rata-rata mencapai 18%-20%, dan biaya perizinan memulai usaha sekitar 36%. Kita hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja di Asia Tenggara,” kata Erani, miris.

Alhasil bisa ditebak. Peringkat daya saing tenaga kerja Indonesia menurun drastis, dari urutan 46 di periode 2011/2012 menjadi urutan 50 pada 2012/2013. Indonesia, lanjut Erani, masih bermasalah dalam perbaikan kebutuhan dasar investasi, seperti biaya memulai usaha (mulai dari waktu dan dana). Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat tidak efisien.

Insentif Petani

Kemudian, diterapkannya kebijakan ekonomi terbuka atau liberalisasi sejak 1980 silam. Erani menegaskan, nilai impor sektor pertanian, sejak 2006 sampai 2011 terus meningkat. Pada 2006, impor pertanian sebesar US$5,97 miliar, 2007 meningkat menjadi US$7,95 miliar, 2008 US$11,34 miliar, 2009 US$9,9 miliar, 2010 US$13,98 miliar, dan 2011 US$20,6 miliar.

“Hanya lima tahun, impor kita melonjak di atas 3 kali lipat. Karena itu wajar kalau produksi kita jatuh, ditambah lagi rate tarif impor kita juga rendah. Ini sama saja membuka pintu lebar-lebar barang impor masuk ke Indonesia,” tegas Erani.

Sejatinya, lanjut dia, Pemerintah memberikan insentif kepada petani untuk melindungi dari serbuan asing. “Itu kan keinginan IMF, yang tahun 1997 lalu, mendorong Indonesia membuka pintu ke pasar bebas. Kita tinggal tunggu waktu saja impor lebih tinggi dari ekspor. Toh faktanya, impor di luar sektor migas memang sudah tinggi,” jelasnya.

Terkait kinerja perdagangan Indonesia, menurut Erani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia selama 2012 mengalami defisit sebesar US$ 1,63 miliar. Kinerja sektor perdagangan selama 2012 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya saat Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 26,06%.

Menurut Erani, ada masalah struktural menyangkut defisit perdagangan Indonesia. Faktor lain yang perlu dicermati adalah ketergesaan Indonesia untuk meliberalisasi perekonomian secara massif, sehingga mematikan insentif produksi domestik, termasuk di sektor pertanian. Impor komoditas ibarat air bah tanpa bisa dibendung, sehingga makin menyulitkan upaya mencetak surplus perdagangan.

Sepanjang 2012, total ekspor Indonesia sebesar US$ 190,4 miliar dengan total nilai impor sebesar US$191,67 miliar. "Defisit 2012 menunjukkan bahwa target peningkatan ekspor tidak tercapai, sebaliknya nilai impor justru semakin melonjak," terangnya.

Selama 2012, ekspor Indonesia terbesar masih ke China yang mencapai US$20,86 miliar atau 13,63% dari total ekspor nasional, disusul Jepang sebesar US$17,23 miliar (11,25%), Amerika Serikat US$14,59 miliar (9,53%), dan India sebesar US$12,45 miliar.