Tak Berani Pangkas Belanja Pegawai, Pemerintah Sikat Subsidi Untuk Rakyat - APBN Tidak Pro Poor dan Hanya Dinikmati PNS

NERACA

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 tidak pro poor seperti yang sering digadang-gadang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terbukti, Presiden lebih senang menutupi jebolnya APBN dengan cara mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ketimbang berupaya melakukan efisiensi dan mengurangi ongkos-ongkos pemerintah yang sangat layak untuk dipotong.

“Anggaran yang paling layak untuk dipotong adalah gaji pegawai negeri sipil (PNS),” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada NERACA, Selasa (30/4).

Menurut Uchok, gaji pegawai pemerintah terus meningkat jumlahnya. Pada tahun 2011 adalah sebesar Rp175,7 triliun. Angka tersebut meningkat lebih dari 20% pada 2012, yaitu menjadi Rp212,2 triliun. Sementara tahun 2013, gaji PNS dianggarkan sebesar Rp241,1 triliun. “Itu untuk gaji 4,7 juta pegawai,” tandas Uchok. Jika dipukul rata, maka masing-masing PNS mendapat Rp51 juta/tahun atau Rp4,3 juta/bulan.

Namun, imbuh Uchok, angka tersebut belum merupakan seluruh biaya untuk PNS. Masih ada lagi tambahan sebesar Rp306,1 triliun untuk dana alokasi umum (DAU) yang sebagian besar digunakan pemerintah daerah untuk gaji pegawai dan untuk tunjangan profesi guru. Kalau dijumlah, maka biaya untuk PNS pada 2013 ini adalah Rp547,1 triliun atau sepertiga dari total belanja negara sebesar Rp1.683 triliun.

“Pemotongan gaji PNS bisa dilakukan dengan menghilangkan kenaikan gaji PNS setiap tahun. Tidak seharusnya gaji PNS naik tiap tahun. Dan juga remunerasi yang jumlahnya triliunan itu seharusnya baru diberikan setelah reformasi birokrasi berjalan. Ini belum berjalan tapi remunerisasi sudah diberikan. Jadi tarik saja remunerisasi untuk menutupi jebolnya subsidi BBM,” tegas Uchok.

Uchok menyebut, hal tersebut bisa saja dilakukan. Itu adalah kebijakan presiden. “Masalahnya Presiden terlalu royal terhadap PNS, jadi agak sulit membuat keputusan tersebut. Apalagi produktivitas PNS terkenal tidak baik, seharusnya pemotongan gaji itu bisa dilakukan,” tandas Dia.

Selain itu, terdapat beberapa pos pengeluaran lain lagi yang bisa ditekan, misalnya biaya operasional menteri yang rata-rata sebesar Rp1,2 miliar per menteri. “Perjalanan dinas juga cukup besar, sekitar Rp20 triliun. Ini juga layak untuk dipotong,” kata Uchok.

Sementara dari sisi pendapatan, Uchok merasa pendapatan pajak bisa digenjot sampai Rp2.000 triliun. Pada 2013, pendapatan pajak diasumsikan hanya sebesar Rp1.193 triliun. “Asumsi pajak kita masih sekitar 12% dari PDB, padahal di negara lain ada yang sampai 20%,” kata dia.

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Eugenia Mardanugraha menegaskan, pemerintah tidak punya keberanian untuk memangkas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengalihkan ke subsidi BBM. \\\"Untuk menaikkan BBM saja, pemerintah terasa ragu-ragu. Kemarin ingin menaikkan tapi ditolak oleh DPR, lalu ingin menggunakan mekanisme dua harga kemudian diganti lagi menjadi kenaikan dengan satu harga, inikan namanya tidak tegas. Apalagi mau memangkas gaji PNS, pemerintah tidak akan mau,\\\" katanya kepada Neraca.

Menurut dia, cara yang paling pas terhadap isu kenaikan BBM adalah dengan menaikkan lalu hasil penghematannya dialokasikan ke sektor ril yang bisa merangsang pertumbuhan. \\\"Masyarakat pasti senang sekali jika pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun itu tidak mendidik. Harusnya hasil penghematan itu diarahkan untuk pembangunan seperti rumah, jembatan ataupun saluran irigasi,\\\" imbuhnya.

Namun, ia menyayangkan hampir setiap kali pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat pasti menggunakan dana utang dari negara-negara maju. \\\"Kalau programnya dadakan, lalu alokasi di APBN sudah tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin maka pemerintah akan cari utang baru lagi,\\\" tambahnya.

Selain menaikkan BBM, imbuh Eugenia, pemerintah juga perlu melakukan efisiensi dalam pengeluaran dalam APBN. \\\"Jangan sampai lebih diberatkan ke belanja pegawai. Karena belanja pegawai tidak bisa jadi stimulus terhadap perekonomian. Harusnya lebih memberatkan ke sektor infrastruktur,\\\" ujarnya.

Ekonom INDEF Ahmad Erani Yustika menilai, harga BBM Bersubsidi seharusnya tidak dinaikkan. Pasalnya, bolongnya APBN bisa ditutupi dari sektor lain. “Pemerintah harus jujur dan terbuka dalam menjelaskan kondisi APBN. Mengapa dipaksakan BBM naik dan subsidi dikurangi? Kan, bisa ditutupi dari anggaran rutin seperti mengurangi gaji dan tunjangan PNS, menaikkan pajak ke pengusaha dan perusahaan, khususnya asing,” tegas dia kepada Neraca, Selasa.

Erani menuturkan, yang membuat APBN jebol bukanlah subsidi, melainkan belanja rutin dan pembayaran utang yang semakin menumpuk. Hal ini mencerminkan birokrasi yang tidak produktif, tidak efektif, dan tidak kreatif.

“Menurut saya, penurunan atau pencabutan subsidi BBM terkait dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah ini, jelas berbau neoliberal. Sejak tahun 1999, IMF sudah mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut subsidi BBM. Lalu pada tahun 2001, desakan itu semakin kencang diserukan oleh Bank Dunia dan USAID,” terangnya.

Meski begitu, Erani memprediksi, pemerintah tetap akan mengumumkan kenaikan BBM Bersubsidi tidak dalam waktu dekat. Hal itu melihat situasi dan kondisi di lapangan, yang menurut Erani, akan berefek ke pemerintahan SBY. “Saya prediksi, presiden akan mengumumkan kenaikan (BBM), antara besok sampai tiga bulan ke depan. Artinya, setelah lebaran. Nah, kalau pasca lebaran belum diumumkan juga, artinya, tidak aka nada kenaikan,” tukasnya

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan apabila pemerintah menilai bahwa subsidi BBM sudah memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran serta bisa dialihkan kepada pos anggaran lainnya yang memberatkan, maka pemerintah harus melakukan perubahan alokasi anggaran melalui persetujuan dari DPR. Hal ini karena usul jumlah maupun penggunaan APBN merupakan usulan dari pemerintah sehingga pemerintah yang harusnya mengajukan kepada DPR.

“Jika kenaikan BBM mendapatkan penghematan sebesar Rp 30 triliun, maka apabila dialihkan kepada belanja pegawai maka akan memotong anggaran belanja pegawai sebesar 30%. dimana anggaran belanja pegawai di APBN sebesar Rp 241 triliun,” terangnya.

Menurutnya, apabila ingin memangkas anggaran belanja pegawai untuk digunakan untuk subsidi BBM maka pemerintah harus memberikan usulan kepada DPR. Pemerintah harus memberikan perencanaan alokasi anggaran APBN yang mementingkan rakyat sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan.

“Perencanaan ataupun pengalihan anggaran kepada pos lain di APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, hal yang terpenting pengalihan anggaran APBN ini bisa mensejahterakan rakyat,” ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan kenaikan BBM yang belum diputuskan oleh pemerintah, Harry mengatakan pemerintah jangan cuma berwacana dan rencana mengenai BBM subsidi. Ini harus segera dilakukan dengan menentukan sikap yang tegas.

\\\"Pemerintah harus tegas, jalankan yang terbaik untuk negara, jangan banyak wacana dan rencana yang akhirnya batal juga, begitupula apabila ada pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM ke pos anggaran lainnya,” tandasnya.

Harry mengaku setuju apabila kenaikan BBM karena subsidi BBM ini hanya dinikmati oleh orang kaya saja, dimana dinikmati oleh hampir 49% pemilik mobil dan 40% pemilik kendaraan roda dua. Sedangkan rakyat miskin hanya menikmati sekitar 4% saja. Dia tidak menyetujui apabila subsidi BBM yang ada di APBN lebih banyak digunakan oleh orang kaya saja sehingga merugikan masyarakat miskin.

“Oleh karena itu, apapun penggunaan alokasi APBN harus mengacu kepada kepentingan rakyat, seharusnya APBN digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa berargumen bahwa negara yang baik itu tidak memberikan subsidi pada harga, tapi subsidi pada masyarakatnya langsung.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…