Kemenperin: Anggaran Akuisisi Inalum Cukup

Rabu, 01/05/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah menyatakan anggaran dana pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang disimpan di rekening PT Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7 triliun sudah cukup untuk membeli perusahaan penghasil aluminium tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan dana tersebut cukup walaupun adanya selisih perhitungan dari pihak Jepang sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 920 miliar. "Itu yang sedang dibicarakan. BPKP hitung selama 30 tahun, hitung versi dia ada perbedaan, sekitar US$ 100 juta. Perbedaan karena ada perbedaan perhitungan nilai dan membuat rumusan kalkulasi beda," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (30/4).

Dana tersebut baru akan dikeluarkan apabila perundingan pembelian Inalum telah selesai. Selain perhitungan aset yang sampai saat ini belum rampung. "Kalau selesai berunding, kita transfer," katanya."Pokoknya dana ini masih cukup, cuma pembeli maunya beli dengan harga rendah dan BPKP harus setuju karena ini aset negara," kata dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana Wirakusumah menyatakan salah satu keuntungan yang akan didapat bila Inalum diakuisisi BUMN adalah kemudahan mendapat akses permodalan. "Misalnya dia berdiri sendiri, dia mau minta tolong siapa. Kalau dia di bawah BUMN lain dia punya bargaining chip yang besar," ujarnya.

Kemudahan mengakses modal harus diutamakan setelah Inalum menjadi perusahaan Indonesia. Sebab Kemenperin sudah menargetkan produksi pabrik alumunium terbesar di Asia Tenggara itu dapat meningkat menjadi 260.000 ton per tahun.

"Kita ingin Inalum bisa produksi sampai 260.000 ton, nah kalau mengandalkan sendiri, apakah dia cukup kuat mendapatkan modal, tidak mungkin mengandalkan pemerintah. Kalau ada induk perusahaan yan lebih besar, asetnya akan banyak," ungkap Agus.

Namun pemerintah menyadari ada potensi kerugian jika Inalum bergabung dengan BUMN. Salah satu yang mengancam, kata Agus, adalah perbedaan budaya kerja yang bisa menghambat kinerja manajemen. Inalum selama ini dikelola dengan budaya ala Jepang.

"Culture kadang-kadang menentukan, kadang bisa culture (kerjanya)-nya matching, kalau enggak jalan juga mengganggu, jadi mana yang akan diambil pemerintah, kita masih ada waktu memantapkan," paparnya.

Libatkan BPKP

Pemerintah terus menjalankan perundingan dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) dari Jepang selaku pemegang saham mayoritas Inalum. Kemenperin telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buat menghitung berapa nilai paling pantas buat mengambil alih perusahaan itu.

Perusahaan ini berdiri pada 1976, dengan 58 % sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan aluminium jenis ingot dari Inalum mencapai 198.003 ton. Dengan rincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan dipasok ke pasar domestik sebesar 83.001 ton.

Hasil kajian Tim Pengambilalihan Inalum menyebutkan, akuisisi saham Inalum akan berdampak positif untuk kepentingan negara. Alasannya, industri alumunium memiliki prospek baik seiring program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah.

Selain itu, Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menyatakan belum mendapat keputusan dari Menteri Keuangan Agus Martowardodjo apakah akan menyerahkan PT Inalum kepada BUMN. Dahlan mengaku senang jika memang PT Inalum nantinya akan diserahkan pada BUMN. "Saya belum dengar, tapi baguslah (Inalum jadi BUMN)," ujarnya

Dahlan mengaku siap jika pemerintah memberikan PT Inalum kepada BUMN. PT Inalum, menurutnya, akan bisa menjadi BUMN sendiri maupun dikelola oleh BUMN yang sudah ada."Tunggu saja keputusan pemerintah," jelas Dahlan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan sudah menyediakan dana untuk menjadikan PT Inalum sebagai Perusahaan BUMN. Agus mengaku, pihaknya sudah mempersiapkan dana Rp 7 triliun."Inalum sudah tersedia dananya arahnya akan jadi BUMN," kata Agus'

Oktober nanti PT Inalum akan menjadi milik pemerintah. Menurut Agus. Inalum adalah contoh bahwa pemerintah mendukung program nilai tambah atau hilirisasi."Inalum nanti menteri perindustrian agar kita negosiasi dengan Jepang, supaya Oktober status Inalum jadi milik pemerintah," tutupnya.